KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat menanggapi tragedi kecelakaan lalu lintas yang menimpa seorang anak penjual tisu di Kota Kendari beberapa waktu lalu.
Dinas Sosial (Dinsos) Sultra kini tengah merancang skema pembinaan terintegrasi untuk menangani fenomena anak jalanan (anjal) yang kian marak. Kepala Dinsos Sultra, Parinringi, menegaskan, penanganan anak jalanan tidak cukup hanya dengan penertiban fisik. Dibutuhkan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan.
“Sesuai arahan Gubernur Andi Sumangerukka, anak-anak yang terjaring akan mendapat pelatihan berkelanjutan serta pemenuhan hak dasar mereka, bukan sekadar penertiban,” kata Parinringi, Kamis (12/2/2026).
Salah satu langkah strategis adalah mengaktifkan kembali rumah singgah. Fasilitas ini akan menjadi pusat rehabilitasi sosial sekaligus pelatihan vokasi. Anak-anak akan mendapatkan pendampingan psikologis, kemudian diarahkan kembali ke sekolah formal atau dibekali keterampilan khusus.
Parinringi menambahkan, keberhasilan program ini tergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Pergerakan anak-anak ini lintas wilayah, sehingga pemantauan pasca-pelatihan sangat penting agar mereka tidak kembali ke jalanan,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sultra menargetkan solusi hulu dengan melakukan intervensi pada orang tua anak. Gubernur Andi Sumangerukka menginstruksikan agar orang tua dari korban diberikan pekerjaan sebagai tenaga alih daya (outsourcing) di Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra.
Kepala Biro Umum Setda, Mukhtar, memastikan posisi tersebut telah disiapkan dan proses administrasinya tengah berjalan. “Yang bersangkutan masih meminta waktu untuk proses pindah rumah, tapi fasilitas kerja sudah kami siapkan,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Sultra berharap dapat menekan angka kecelakaan anak di jalanan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penanganan anak jalanan kini ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab kemanusiaan dan keadilan sosial berkelanjutan.*
