Kendari – Perusahaan pertambangan PT. AKP dan PT. KDI yang beroperasi di Kecamata Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali menuai sorotan.
Sorotan itu diutarakan oleh Presedium Koalisi Pemerhati Lingkungan Dan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kapitan Sultra), Asrul Rahmani.
Asrul Rahmani membeberkan bahwa PT KDI dan PT AKP diduga melakukan pelanggaran, baik dari sisi pelanggaran Administrasi, Pidana, maupun Lingkungan.
“Pada 28 Agustus 2023, ada Surat Perintah Berlayar (SPB), tongkang yang berasal dari pelalabuhan Bahodopi menuju ke Jetty PT AKP di Molawe,” ucap Arul asap akrabnya, Kamis (14/9/2023).
Anehnya, dalam perjalan kapal tongkang tersebut tidak sandar di Jetty PT.AKP. Melainkan kata Asrul, sandar di jetty PT.KDI yang ada di desa Matarape Kec.Menui Kepulauan Kab.Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Selain itu, Asrul menduga PT KDI selaku Shipper dan Owner tongkang melakukan Defiasi dan perpindahan tongkang. Yang diduga tidak memeiliki surat perintah olah gerak (Spog) maupun pemberitahuan kepada Syahbandar Molawe.
“Seharusnya tongkang tersebut sandar di Jetty Termum sementara PT AKP. Yang notebenenya masuk wilayah kerja KUPP Kelas I Molawe,” kata Asrul.
Oleh karena itu, Presidium Kapitan Sultra itu, menduga ada korporasi antara Syahbandar Kolono Dale, PT KDI dan PT AKP yang disinyalir terstruktur, sistematis dan masif.
Dugaan itu mencuat, kata Asrul, dibuktikan dengan sandarnya tongkang berbendera Samudera 300-5 yang tidak sesuai trayek atau jalur lintasnya, pada 31 agustus 2023 serta tanpa adanya surat permintaan resmi dari pihak Owner tongkang maupun dari pihak terkait.
Asrul juga menyebut, bahwa adanya indikasi pemalusan titik sandar muat berupa Shiping Intruction yang diduga dikeluarkan PT AKP sebagai penyedia jasa sandar kepada IUP PT KDI, dimana adanya kontrak kerjasama penggunaan Jetty Termum Sementara antara pihak PT AKP dan PT KDI. Asrul menilai, ada kerja sama antara pihak managament PT AKP dan PT KDI terkait penggunaan jalan houling maupun penggunaan Jetty.
