KONAWE UTARA, KENDARIKINI.COM – Puluhan warga Desa Morombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, menggelar aksi protes terhadap PT Konawe Nikel Nusantara.
Aksi berlangsung di jalur hauling perusahaan, Kamis (13/3/2026), sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
Sekitar 50 warga tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Morombo (FPRM) mengikuti aksi tersebut.
Massa aksi didominasi kaum ibu-ibu yang menyampaikan orasi dan membawa sejumlah tuntutan kepada perusahaan.
Warga menilai aktivitas pertambangan belum memberikan perhatian serius terhadap persoalan masyarakat desa.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sepuluh tuntutan yang berkaitan dengan dampak operasional tambang.
Salah satu tuntutan utama adalah pembangunan jalan hauling khusus bagi kendaraan operasional perusahaan.
Warga menilai penggunaan jalan desa untuk aktivitas tambang telah merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Masyarakat juga meminta kendaraan tambang tidak melintasi kawasan permukiman warga.
Menurut mereka, lalu lintas kendaraan tambang di pemukiman berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Selain itu, warga menuntut transparansi program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) serta CSR perusahaan.
Tokoh pemuda Konawe Utara, Hendrik, menyebut perusahaan telah beroperasi sekitar dua puluh tahun di wilayah tersebut.
Ia menilai masyarakat Morombo berhak merasakan manfaat nyata dari aktivitas pertambangan.
“Perusahaan harus memberi dampak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan peluang usaha bagi warga lokal,” tegas Hendrik.
Hendrik juga menegaskan pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Mustaman menyebut perusahaan tambang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat jika memiliki komitmen.
Ia mencontohkan beberapa desa di Kecamatan Langgikima yang ekonominya tumbuh karena hubungan baik perusahaan dengan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa menolak bertemu humas perusahaan karena dinilai tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
Mereka meminta manajemen perusahaan hadir langsung untuk berdialog dan menanggapi tuntutan masyarakat.*
