KENDARIKINI.COM — Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Pertahanan Dong Jun.
Pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam, 21 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok.
Selain itu, kedua pihak membahas stabilitas kawasan serta peningkatan kerja sama ekonomi, keamanan maritim, dan pertahanan.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pertemuan tersebut menunjukkan konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Menurut Teguh, dialog langsung dengan pejabat tinggi Tiongkok mencerminkan kedaulatan diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik.
“Pertemuan ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin politik bebas dan aktif yang adaptif,” ujar Teguh.
Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta itu mengatakan Indonesia terbuka bekerja sama dengan berbagai kekuatan besar.
Kerja sama tersebut, kata dia, harus berlandaskan saling menghormati dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
Teguh menyebut pendekatan Indonesia saat ini mencerminkan pragmatic non-alignment atau ketidakberpihakan yang pragmatis.
Indonesia dinilai aktif membangun kerja sama strategis tanpa terikat pakta militer atau aliansi formal.
Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan Indonesia bekerja sama dengan Tiongkok sekaligus mempertahankan kemitraan dengan negara Barat.
Kehadiran Menteri Pertahanan Tiongkok juga dinilai penting dalam membangun kepercayaan dan mencegah eskalasi konflik kawasan.
Dialog pertahanan dinilai relevan untuk menjaga stabilitas, termasuk di kawasan Laut Natuna Utara.
Dari sisi ekonomi, pertemuan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi yang mendukung hilirisasi dan transformasi energi.
Teguh menilai diplomasi tersebut turut memperkuat sentralitas ASEAN di tengah persaingan kekuatan global.
“Indonesia terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang atau stabilizing power di panggung internasional,” katanya.
Ia menilai prinsip bebas aktif dan otonomi strategis penting untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.*
