KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya amanah dan integritas dalam penegakan hukum.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Pengajian Akbar dan Doa Bersama Harlah ke-81 Kejaksaan RI di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, Sabtu (29/8/2026) malam.
Gubernur mengatakan, peringatan Harlah Kejaksaan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum mengevaluasi sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus profesional, kompeten, serta menjunjung tinggi moral, akhlak, dan integritas.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” kata Andi Sumangerukka.
Ia mengingatkan, tugas penegakan hukum merupakan amanah dan tanggung jawab moral kepada masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.
Gubernur berharap tausiyah Ustaz Dr. KH. Das’ad Latif memberikan pencerahan serta memperkuat keimanan seluruh peserta pengajian.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sultra, saya mengucapkan selamat Harlah ke-81 Kejaksaan RI,” ujarnya.
Ia berharap Kejaksaan semakin profesional, berintegritas, dipercaya masyarakat, dan memperkuat supremasi hukum yang berkeadilan.
Gubernur juga mengapresiasi peran Kejaksaan sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Sultra.
Sementara itu, Kajati Sultra Dr. Sugeng Riyanta mengatakan pengajian tersebut merupakan rangkaian Harlah ke-81 Kejaksaan RI.
Harlah Kejaksaan RI diperingati setiap 2 September dan menjadi momentum memperkuat pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Sugeng, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menggalang zakat, infak, dan sedekah untuk program Gerakan Gotong Royong Rumah Bedah.
Program tersebut dilaksanakan bersama TMA, BAZNAS, dan REI Sultra untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak.
“Nilai kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi landasan menjaga integritas dalam penegakan hukum,” kata Sugeng.
Pengajian kemudian dilanjutkan dengan tausiyah Ustaz Dr. KH. Das’ad Latif.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sultra, DPRD Sultra, Forkopimda, kepala daerah, pimpinan instansi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.*
