KENDARIKINI.COM – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyoroti pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Kadispar Sultra), Ridwan Badallah.
Pernyataan tersebut diduga menyebut wartawan dengan istilah “Bodrex” dan “Idiot” dalam konteks persoalan pemberitaan.
Bidang Jurnalisme Berkualitas JMSI, Dino Umahuk, menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan seorang pejabat publik.
“Persoalannya bukan semata-mata soal pilihan kata, melainkan menyangkut cara seorang pejabat memperlakukan profesi pers,” ujar Dino, Senin (14/9/2026).
Menurut Dino, kemerdekaan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ia menyebut Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Sementara Pasal 8 mengatur perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.
Dino menilai penyebutan dengan istilah kasar terhadap wartawan tidak semestinya dianggap sebagai candaan.
Terlebih, persoalan tersebut muncul setelah adanya laporan polisi terhadap dua jurnalis sebelumnya.
Menurutnya, rangkaian kejadian itu perlu menjadi perhatian terhadap kondisi kebebasan pers di Sulawesi Tenggara.
“Pejabat publik harus memahami bahwa wartawan bukan bawahan pejabat, bukan humas pemerintah,” katanya.
Dino juga mengingatkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers.
Ia meminta aparat penegak hukum mencermati konteks ucapan, bukti, serta unsur pidana terkait penggunaan istilah tersebut.
“Kritik terhadap pejabat bukan penghinaan. Kritik adalah bagian dari kontrol publik dalam negara demokrasi,” tegasnya.
Dino menilai tekanan terhadap wartawan dapat berdampak pada kepentingan masyarakat memperoleh informasi.
“Ketika wartawan dibuat takut bertanya, masyarakatlah yang akhirnya kehilangan hak untuk tahu,” pungkasnya.*
