KENDARIKINI.COM – Konsorsium Aktivis Revolusioner Sulawesi Tenggara (KARST) menyoroti dugaan pelanggaran perizinan aktivitas bongkar muat alat berat di Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari.
KARST menduga aktivitas pemindahan alat berat ke kapal tongkang tersebut belum mengantongi dokumen administrasi sesuai ketentuan kepelabuhanan.
Aliansi yang menaungi 14 organisasi mahasiswa dan kepemudaan itu mempertanyakan legalitas izin sandar serta izin bongkar muat dari otoritas berwenang.
Koordinator KARST, Ikhram, menegaskan setiap aktivitas operasional pelabuhan wajib mematuhi regulasi keselamatan dan ketentuan administrasi.
“Kami mempertanyakan legalitas perizinan aktivitas tersebut yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ikhram, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh oleh instansi terkait.
Ikhram menilai, apabila pelanggaran terbukti, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan kepelabuhanan serta melanggar ketentuan operasional kawasan pelabuhan.
“Kami mendesak otoritas terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan dan menghentikan sementara aktivitas tersebut hingga seluruh dokumen legalitas dipastikan lengkap,” tegasnya.
Sementara itu, General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Kendari, Herryanto, belum memberikan tanggapan resmi.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp dan telepon seluler belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.*
