KENDARIKINI.COM – Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK Sultra) mendesak Polisi Militer (POM) XIV/3 Kendari mengusut dugaan perselingkuhan oknum anggota TNI berinisial DA yang bertugas di Kodim 1431/Bombana.
Desakan tersebut menyusul laporan seorang perempuan berinisial M, yang merupakan istri DA. IMALAK juga meminta evaluasi terhadap proses penanganan pengaduan yang dinilai belum memberikan kepastian hukum.
Sekretaris Umum IMALAK Sultra, Akmal, mengatakan M sebelumnya telah melaporkan persoalan tersebut ke Kodim 1431/Bombana pada Februari 2026.
Namun, karena merasa belum memperoleh kepastian, M kembali melayangkan laporan ke POM XIV/3 Kendari pada Senin (9/11/2026).
Akmal menyoroti dugaan kejanggalan selama proses pemeriksaan, termasuk percakapan antara pejabat Kodim 1431/Bombana yang disebut didengar langsung oleh M saat menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Percakapan tersebut diduga membahas persoalan rumah tangga dan agenda persidangan perceraian di Pengadilan Agama Unaaha.
“Jangan sampai laporan seorang istri yang meminta dugaan pelanggaran suaminya diproses secara hukum justru bergeser menjadi persoalan perceraian,” tegas Akmal, Minggu (15/11/2026).
IMALAK Sultra meminta POM Kendari memeriksa DA secara profesional dan transparan. Mereka juga mendesak evaluasi terhadap proses pemeriksaan di lingkungan Kodim 1431/Bombana.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta perlindungan terhadap M dari kemungkinan intimidasi maupun tekanan psikologis selama proses pengaduan berlangsung.
Akmal mengancam akan menggelar demonstrasi di markas Polisi Militer apabila tidak ada perkembangan penanganan laporan dalam waktu dekat.
Sementara itu, pihak POM XIV/3 Kendari, Haryadi, belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi. Kendarikini.com juga belum memperoleh keterangan dari Kodim 1431/Bombana.
Sebelumnya, dugaan perselingkuhan DA dengan perempuan berinisial RR, yang disebut sebagai Kepala Desa Kolombi, Kecamatan Matausu, mencuat setelah M mengungkapkan sejumlah bukti dan kronologi kecurigaannya.
Ketua BPD Kolombi, Eddy Suprapto, sebelumnya juga menyebut menerima laporan keberatan dari sekitar 50 warga terkait dugaan perilaku kepala desa tersebut.
Eddy mengatakan pihaknya berencana meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak DA maupun RR terkait perkembangan tuduhan tersebut.*












