Oleh: Fajreen Ben Satar
Dulu sebagian warga desa di sekitar titik-titik tambang nikel mungkin pernah turun ke jalan. Mereka menolak perusahaan. Mereka takut hutan rusak, air keruh, kebun hilang, laut tercemar, dan kampung berubah menjadi halaman belakang industri.
Waktu itu, tambang dibayangkan sebagai ancaman.
Ancaman terhadap tanah.
Ancaman terhadap air.
Ancaman terhadap warisan leluhur.
Ancaman terhadap cara hidup yang sudah berlangsung lama.
Namun hari ini, di banyak tempat, pemandangannya berubah. Sebagian warga yang dulu menolak, atau anak-anak dari generasi yang dulu menolak, kini justru ingin perusahaan tetap berjalan. Bahkan dalam beberapa kasus, ada kelompok masyarakat yang berupaya menguasai kawasan hutan, mendorong perubahan status hutan, mengurus surat keterangan tanah, lalu berharap suatu hari lahan itu ditebus perusahaan dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah per hektare.
Dari luar, ada yang mudah menyimpulkan: “Mereka capek miskin.”
Kesimpulan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi terlalu pendek.
Sebab yang terjadi bukan hanya kemiskinan. Yang terjadi adalah perubahan besar dalam cara masyarakat desa membaca tanah, hutan, negara, perusahaan, dan masa depan.
Dulu tanah adalah ruang hidup. Tempat berkebun, mengambil air, mencari kayu, berburu, menanam, menggembala, atau sekadar menjadi batas ingatan sebuah kampung. Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah penyangga hidup. Sungai bukan hanya aliran air. Ia adalah bagian dari tubuh sosial masyarakat.
Tapi ketika tambang masuk, tanah berubah makna.
Tanah tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang hidup, tetapi sebagai aset. Bahkan lebih jauh, sebagai tiket lotre. Sebidang tanah yang kemarin tidak terlalu dihitung dalam rupiah, tiba-tiba bisa dibayangkan menjadi uang tunai. Satu hektare bisa berarti motor baru, rumah batu, ongkos anak sekolah, modal usaha, atau sekadar kesempatan untuk merasa menang setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan.
Di titik inilah cara berpikir masyarakat berubah.
Bukan lagi: “Bagaimana menjaga tanah ini untuk anak cucu?”
Tapi menjadi: “Bagaimana supaya saya tidak ketinggalan ketika tanah ini akhirnya dibayar?”
Ini bukan perubahan kecil. Ini perubahan moral ekonomi desa.
Masyarakat yang dulu hidup dengan logika tanam-panen, pelan-pelan masuk ke logika klaim-kompensasi. Orang tidak lagi hanya bertanya, “Apa yang bisa saya tanam di tanah ini?” tetapi mulai bertanya, “Berapa tanah ini bisa ditebus perusahaan?”
Dari sinilah muncul dorongan mengurus surat tanah, memasang patok, membentuk kelompok, mencari saksi, mendekati aparat, bahkan mendorong perubahan status kawasan. Bagi orang kota, ini terlihat seperti akal-akalan. Tapi bagi sebagian warga, ini dibaca sebagai strategi bertahan hidup dalam sistem yang dari dulu terasa tidak pernah benar-benar adil kepada mereka.
Ada kalimat yang mungkin tidak diucapkan, tapi hidup di bawah alam sadar banyak warga:
“Kalau hutan ini nanti tetap diambil juga, setidaknya kami harus dapat bagian.”
Itulah inti persoalannya.
Dulu mereka menolak karena takut kehilangan kampung. Sekarang sebagian mendukung karena takut tidak kebagian dari hilangnya kampung itu.
Di sinilah tragedinya.
Perubahan sikap itu bukan sekadar karena warga menjadi serakah. Bukan juga semata-mata karena mereka tidak peduli lingkungan. Sering kali, perubahan itu lahir dari pengalaman panjang melihat bahwa menolak tidak selalu menang. Perusahaan tetap masuk. Izin tetap keluar. Alat berat tetap bekerja. Orang luar tetap datang. Elite lokal tetap bisa mendapat bagian. Sementara warga biasa yang terlalu lurus, terlalu lambat, atau tidak punya akses informasi, akhirnya hanya menjadi penonton.
Maka dalam logika sosial yang pahit, sebagian warga mulai berpikir: menolak tambang mungkin mulia, tapi belum tentu membuat hidup berubah. Sedangkan ikut dalam arus tambang, meskipun berisiko, setidaknya membuka kemungkinan mendapat uang.
Ini bukan rasionalitas ideal. Tapi ini rasionalitas orang yang lama hidup di pinggir kesempatan.
Di banyak desa sekitar tambang, perusahaan bukan hanya membawa alat berat. Perusahaan membawa imajinasi baru tentang kekayaan. Orang melihat tetangga dapat ganti rugi. Ada yang beli mobil. Ada yang bangun rumah. Ada yang buka usaha. Ada yang tiba-tiba dihormati karena punya uang tunai. Cerita-cerita seperti ini menyebar lebih cepat daripada laporan kerusakan lingkungan.
Satu orang dapat ratusan juta, satu kampung ikut berubah cara berpikirnya.
Maka muncullah demam lahan.
Tanah yang dulu dianggap biasa, sekarang diperebutkan. Hutan yang dulu tidak terlalu diperhatikan, sekarang diklaim. Batas-batas lama diingat kembali, bahkan kadang diciptakan ulang. Surat-surat menjadi senjata. Aparat desa menjadi penting. Tanda tangan menjadi bernilai. Patok kayu bisa berubah menjadi harapan ekonomi.
Dalam situasi seperti ini, desa tidak lagi utuh sebagai komunitas romantis yang selalu rukun. Desa menjadi arena perebutan peluang.
Ada yang punya lahan luas.
Ada yang hanya punya tenaga.
Ada yang dekat dengan aparat.
Ada yang dekat dengan perusahaan.
Ada yang punya informasi lebih dulu.
Ada yang hanya ikut-ikutan karena takut tertinggal.
Maka ketika orang berkata “masyarakat mendukung tambang”, kita perlu hati-hati. Masyarakat yang mana? Warga yang punya klaim lahan? Pemuda yang berharap kerja? Elite desa yang punya akses? Pedagang yang berharap warung ramai? Atau petani kecil, nelayan, perempuan, dan warga tanpa surat tanah yang justru lebih mudah tersingkir?
Satu desa bisa tampak kompak dari luar, padahal di dalamnya penuh lapisan kepentingan.
Tambang menciptakan kelas-kelas baru di desa.
Ada kelas yang bisa menangkap rente. Ada kelas yang hanya mendapat debu. Ada yang mendapatkan uang ganti rugi. Ada yang kehilangan air bersih. Ada yang mendapat pekerjaan. Ada yang kehilangan kebun. Ada yang dapat proyek angkutan. Ada yang hanya mendapat jalan rusak.
Namun karena uang tambang terlihat cepat dan nyata, kerusakan jangka panjang sering kalah dalam imajinasi masyarakat.
Uang bisa dihitung hari ini.
Air rusak baru terasa nanti.
Hutan hilang baru disesali kemudian.
Konflik sosial baru meledak setelah semua orang saling curiga.
Tanah yang habis dijual baru terasa ketika anak cucu bertanya: “Kita punya apa lagi?”
Di sinilah letak jebakan besarnya.
Uang 100 juta per hektare terdengar besar bagi warga desa. Tapi dalam ekonomi modern, uang sebesar itu bisa habis dalam beberapa tahun, bahkan beberapa bulan, jika tidak dikelola dengan baik. Sementara tanah yang dilepas tidak mudah kembali. Hutan yang rusak tidak cepat tumbuh lagi. Mata air yang hilang tidak bisa dibeli di toko bangunan.
Tetapi jangan cepat menghakimi warga.
Sebab bagi banyak orang desa, nasihat “jaga lingkungan untuk masa depan” kadang terdengar seperti kemewahan orang yang perutnya sudah aman. Mereka yang hidupnya stabil mudah bicara konservasi. Mereka yang punya gaji bulanan mudah bicara keberlanjutan. Mereka yang tinggal jauh dari tambang mudah bicara soal hutan.
Sementara warga di sekitar tambang menghadapi pertanyaan yang lebih telanjang:
Besok anak saya kerja di mana?
Kalau saya tidak ikut urus lahan, apakah saya hanya jadi penonton?
Kalau perusahaan tetap masuk, mengapa saya harus menjadi korban paling sopan?
Kalau orang lain dapat uang, mengapa saya harus menjadi penjaga moral sendirian?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu keluar dalam forum resmi. Tapi ia hidup dalam percakapan di rumah, di warung, di pinggir jalan, di acara keluarga, di pos ronda, di rapat desa.
Inilah bawah sadar sosial masyarakat desa tambang: mereka tahu ada yang salah, tapi mereka juga tahu bahwa menjadi benar sendirian sering tidak menghasilkan apa-apa.
Mereka sadar hutan penting. Tapi mereka juga sadar uang tunai lebih cepat menyelamatkan kebutuhan hari ini. Mereka tahu tambang bisa merusak. Tapi mereka juga melihat orang yang dekat dengan tambang bisa naik status sosial. Mereka tahu kampung berubah. Tapi mereka juga takut jika perubahan itu terjadi tanpa memberi mereka bagian.
Maka yang muncul bukan sekadar dukungan terhadap tambang. Yang muncul adalah semacam perjanjian batin yang pahit:
“Kalau kampung ini memang akan berubah, jangan biarkan kami tetap miskin di tengah perubahan itu.”
Itulah sebabnya, fenomena warga yang dulu menolak lalu kini mendukung tidak bisa dibaca hanya sebagai inkonsistensi. Ia harus dibaca sebagai sejarah kekecewaan. Sebagai akumulasi pengalaman. Sebagai tanda bahwa masyarakat sudah tidak terlalu percaya bahwa negara akan melindungi mereka secara adil.
Ketika negara lebih sering hadir sebagai pemberi izin daripada pemberi masa depan, perusahaan menjadi aktor yang terasa lebih nyata. Ketika pendidikan, pekerjaan, pertanian, dan ekonomi desa tidak cukup memberi harapan, maka tambang datang sebagai jalan pintas yang berkilau.
Meski jalan pintas itu mungkin menuju jurang.
Pada akhirnya, persoalan tambang nikel di desa-desa Sulawesi Tenggara bukan hanya soal pro atau kontra tambang. Ini soal bagaimana masyarakat yang lama berada di pinggiran pembangunan tiba-tiba berhadapan dengan ekonomi besar, modal besar, dan janji uang besar.
Sebagian menolak karena masih mengingat tanah sebagai ibu.
Sebagian mendukung karena mulai melihat tanah sebagai kesempatan terakhir.
Sebagian diam karena bingung.
Sebagian ikut arus karena takut kalah cepat.
Sebagian bicara lingkungan.
Sebagian bicara perut.
Sebagian bicara masa depan.
Sebagian hanya ingin mendapat bagian sebelum semua selesai.
Dan mungkin, kalimat paling jujur dari semua ini adalah:
Dulu warga melawan karena takut kehilangan kampung.
Hari ini sebagian warga ikut berebut karena takut kehilangan kampung tanpa mendapatkan apa-apa.
Itu bukan pembenaran. Tapi itu penjelasan.
Sebab dalam banyak kasus, masyarakat desa sekitar tambang bukan tidak paham risiko. Mereka paham. Hanya saja, di hadapan kemiskinan, ketimpangan, pengalaman ditinggalkan negara, dan cerita orang-orang yang tiba-tiba kaya dari ganti rugi, masa depan sering kali kalah oleh kebutuhan untuk menang hari ini.
Di situlah tragedi sosialnya.
Hutan berubah menjadi hektare.
Kampung berubah menjadi peta konsesi.
Tetangga berubah menjadi pesaing klaim.
Tanah berubah menjadi angka.
Dan masa depan berubah menjadi uang tunai yang mungkin segera habis.
Maka kalau kita ingin memahami warga desa tambang, jangan hanya bertanya, “Mengapa mereka serakah?”
Pertanyaan yang lebih dalam adalah:
Apa yang membuat mereka merasa bahwa satu-satunya cara agar tidak kalah adalah ikut berebut dalam sistem yang sejak awal memang tidak mereka kendalikan?*
