KENDARIKINI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Kendari, menyoroti dugaan kebocoran penerimaan pajak operasional ribuan kendaraan dump truck tanpa Plat di kawasan industri pertambangan PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketua Bidang (Kabid) Hubungan Antar Lembaga HMI Cabang Kendari, Jihad Alriyadi, menilai operasional ribuan kendaraan dump truck tanpa Plat di kawasan Industri PT IPIP berpengaruh terhadap dugaan kerugian pendapatan daerah melalui sektor pajak.
“Ini bukan cuma soal tertib lalu lintas. Kalau kendaraan Tidak memiliki plat, artinya tidak bayar pajak kendaraan. Padahal 1 dump truck PKB-nya bisa Rp5-8 juta per tahun. Kalikan ribuan unit, potensi kerugian daerah tembus miliaran,” ujar Jihad Alriyadi, melalui keterangan tertulis kepada Jurnalis Kendarikini.com, Senin (1/6/2026).
Kata Jihad Alriyadi, apabila ribuan kendaraan dump truck tanpa Plat dapat ditertibkan, maka daerah Sultra dapat memperoleh pendapatan miliaran rupiah buat perbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
“1.600 dump truck tanpa plat, PKB yang hilang bisa Rp10 miliar bahkan lebih dalam setiap tahunnya. Itu belum termasuk alat berat. Uang sebanyak itu harusnya bisa buat perbaiki jalan rusak, atasi banjir Kendari, atau beasiswa mahasiswa,” jelasnya.
“Selain pajak, kendaraan tanpa identitas juga rawan disalahgunakan untuk kejahatan. Sulit dilacak jika terjadi kecelakaan kerja, pencurian BBM, atau pengangkutan ore nikel ilegal,” tambahnya.
Kabid Hubungan Antar Lembaga HMI Kendari, Jihad Alriyadi, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sultra dan Ditlantas Polda Sultra, segera bertindak melalui kerja kolaborasi bersama pihaknya menertibkan ribuan kendaraan dump truck di kawasan industri pertambangan di Sultra, terkhusus di PT IPIP yang diduga beroperasi tanpa Plat.
Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra mengungkapkan temuan operasional ribuan kendaraan dump truck tanpa Plat di kawasan industri pertambangan PT IPIP.
Dilansir dari kolomrakyat.com Pelaksana Tugas (Plt) Bapenda Provinsi Sultra, La Ode Mahbub, mengungkapkan hasil monitoring dan evaluasi lapangan, sedikitnya 1.600 unit dump truck di kawasan industri pertambangan PT IPIP beroperasi tanpa Plat. Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi objek pajak oleh PT IPIP.
Tak hanya itu, Bapenda Sultra juga menemukan adanya dugaan kendaraan impor masuk ke kawasan industri pertambangan PT IPIP hanya menggunakan invoice pembelian tanpa faktur resmi yang dinilai sebagai indikasi upaya menghindari kewajiban pajak daerah.
Sebagai langkah penegakan hukum, Bapenda Sultra kini tengah merampungkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penertiban kendaraan bermobil dan bermotor di kawasan industri pertambangan di Sultra.
Kabarnya, Bapenda Sultra dalam waktu dekat bersama Ditlantas Polda Sultra dan Pemerintah Kabupaten Kolaka akan turun langsung di lapangan melalukan audit menyeluruh terhadap seluruh dokumen ribuan kendaraan di kawasan industri pertambangan PT IPIP.(Faldi)*
