KENDARIKINI.COM – BPS Sulawesi Tenggara mengajak media melawan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Isu yang beredar menyebut pendataan dilakukan untuk kepentingan perpajakan dan pengawasan pelaku usaha.
Kepala Bagian Umum BPS Sultra, Andi Kurniawan, meminta media membangun narasi positif kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam Media Briefing yang digelar OJK Sulawesi Tenggara, Kamis (30/7/2026).
Menurut Andi, hoaks membuat sebagian petugas sensus mengalami penolakan saat melakukan pendataan di lapangan.
Ia menegaskan seluruh petugas telah melewati seleksi, uji kompetensi, dan pelatihan sebelum bertugas.
Andi memastikan Sensus Ekonomi 2026 hanya bertujuan menyediakan data statistik untuk kebijakan pembangunan nasional.
Pendataan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.
BPS juga menjamin kerahasiaan data responden berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Data individual tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Yang dipublikasikan hanya data agregat,” tegas Andi.
Menurutnya, pertanyaan sensus cukup rinci karena pemerintah membutuhkan gambaran menyeluruh kondisi sektor ekonomi.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Andi mengingatkan daerah dengan data tidak lengkap berpotensi kehilangan dasar perencanaan pembangunan yang akurat.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung sejak 15 Juni hingga sekitar akhir Agustus 2026.
Hingga 30 Juli 2026 pukul 12.00 WIB, capaian pendataan Sultra mencapai 77,84 persen.
Sebanyak 724.760 usaha dan rumah tangga usaha telah didata dari total target yang ditetapkan.
BPS mengapresiasi dukungan media dalam menyebarluaskan informasi akurat demi meningkatkan partisipasi masyarakat.*
