KENDARIKINI.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara memperluas Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas kakao ke Kolaka Utara.
Program tersebut bertujuan mengoptimalkan potensi Kolaka Utara sebagai salah satu wilayah produsen kakao terbesar di Sulawesi Tenggara.
Persiapan scale up program dibahas melalui rapat koordinasi strategis di Learning Center Kantor OJK Sultra, 31 Agustus 2026.
Rapat tersebut dihadiri 43 perwakilan, termasuk Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar dan sejumlah lembaga terkait.
Peserta lainnya berasal dari OJK, Bank Indonesia Sultra, Bank Sultra, PNM, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Comextra Majora.
Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
“Kakao merupakan komoditas prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029,” kata Bismi.
Kolaka Utara mencatat produksi kakao mencapai 62.260 ton per tahun dengan luas perkebunan sekitar 78.969 hektare.
Bupati Kolaka Utara menyatakan dukungan terhadap penguatan data pelaku usaha, kelembagaan, dan integrasi program hilirisasi kakao.
Ia menekankan pengembangan kakao harus mencakup seluruh ekosistem, mulai dari produksi hingga pemasaran dan peningkatan nilai tambah.
Sementara itu, Winter Marbun dari OJK menilai optimalisasi pembiayaan nonperbankan penting bagi petani, UMKM, dan koperasi.
Kolaborasi lintas sektor diarahkan memperkuat modernisasi, permodalan, jaminan sosial, standardisasi ekspor, hingga kepastian pasar.
OJK juga mendorong literasi keuangan, inkubasi keluarga petani, supply chain financing, dan perluasan akses pembiayaan sektor riil.
Sebagai tindak lanjut, OJK dan pemangku kepentingan akan menyiapkan penandatanganan MoU secara langsung di Kabupaten Kolaka Utara.*
