KENDARIKINI.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara waspadai politik uang selama Pilkada serentak 2024, Rabu 2 Oktober 2024.
Politik uang kembali menjadi sorotan utama jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne mengatakan telah melakukan pemetaan potensi kerawanan di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara. Dari hasil pemetaan tersebut, politik uang menjadi faktor utama yang perlu diwaspadai, dan masuk dalam kategori kerawanan menengah.
“Politik uang adalah ancaman serius yang dapat merusak integritas Pilkada. Kami akan memberikan perhatian khusus untuk mencegah praktik ini,” kata Iwan Rompo dalam konferensi pers pada Selasa (1/10/2024).
Lanjut, kata dia, salah satu kasus yang pernah ditangani adalah keterlibatan kepala desa dan ASN dalam kampanye politik pada Pemilu 2024, yang mengindikasikan adanya pelanggaran netralitas pejabat pemerintah.
“Kami pernah menangani kasus kepala desa yang terlibat dalam kampanye tapi kita harus cermat dalam menulusuri pelanggaran pemilu ini,” imbuhnya.
Selain itu, pelanggaran semacam ini terjadi merata di semua daerah Khususnya di Kabupaten Muna. Karna kabupaten muna salah satu wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan pelanggaran pemilu yang di lakukan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat desa.
Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, Bawaslu Sulawesi Tenggara terus memperkuat pengawasan di seluruh lapisan masyarakat. Hingga saat ini, ada 10 laporan kasus pidana terkait Pemilu 2024 telah di laporkan.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan hingga ke tingkat paling bawah, termasuk dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Kami ingin memastikan bahwa Pilkada berjalan lancar dan sesuai aturan,” tegasnya.
Iwan Rompo juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengawasi jalannya Pilkada. Dengan pemetaan kerawanan yang telah dilakukan, Bawaslu Sulawesi Tenggara berharap seluruh elemen masyarakat bisa berperan aktif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat dan Polri serta kejaksaan tinggi untuk ikut terlibat dalam pengawasan agar pilkada serentak 2024 berjalan dengan aman, jujur, dan adil,” pungkasnya.**
