KENDARIKINI.COM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, memaparkan transformasi digital layanan perlindungan sosial.
Paparan tersebut disampaikan dalam rapat sosialisasi dan arahan Program Perlindungan Sosial dan Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Kegiatan berlangsung di Aula Biro Logistik Polda Sultra, Kamis (1/10/2026).
Andi Syahrir mengatakan, transformasi digital bukan sekadar menambah aplikasi dalam pelayanan publik.
Menurutnya, teknologi harus mampu memangkas jarak layanan agar masyarakat lebih mudah memperoleh perlindungan sosial.
“Ukuran keberhasilan layanan adalah bantuan yang lebih tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat juga perlu memperoleh kemudahan memperbarui data dan menyampaikan koreksi apabila terdapat kesalahan.
Dalam layanan tersebut, Polri turut menjadi bagian jejaring pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Peran tersebut dilakukan melalui Bhabinkamtibmas sebagai titik temu masyarakat, khususnya warga yang kesulitan mengakses layanan digital.
Andi juga memaparkan peran Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai loket pelayanan bergerak bagi masyarakat.
Agen membantu memahami kanal layanan, persyaratan, pengisian data, hingga pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan apabila terdapat data yang perlu dikoreksi melalui kanal resmi.
Agen hanya membantu proses akses layanan, sedangkan sistem menentukan hasil berdasarkan verifikasi dan penilaian kelayakan.
Proses tersebut mencakup verifikasi NIK, nomor meter PLN, data pendukung, serta verifikasi wajah.
Agen tidak diperbolehkan mengubah hasil, menjanjikan bantuan, atau menentukan penerima berdasarkan penilaian subjektif.
Layanan digital dapat diakses melalui situs perlinsos.kemensos.go.id atau Agen Perlinsos.
Selain Andi Syahrir, kegiatan menghadirkan Kadis Sosial Sultra Parinringi dan Kepala BPS Sultra Burit Retnowati.
Dukcapil Sultra juga turut memberikan materi mengenai dukungan database kependudukan dalam program perlindungan sosial.*
