KENDARIKINI.COM – Warga Desa Lamoeri, Sulawesi Tenggara, mengaku terpaksa membangun akses jalan dan jembatan menuju kebun secara swadaya setelah bertahun-tahun usulan mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah desa.
Akses kebun tersebut merupakan jalur utama warga untuk menunjang aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Namun hingga kini, belum ada pembangunan jembatan yang layak dari pemerintah desa meski usulan telah disampaikan berulang kali dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).
“Sudah lama kami usulkan pembangunan jembatan supaya kendaraan bisa masuk ke kebun. Tapi setiap Musrenbang, usulan itu tidak pernah direalisasikan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Karena kebutuhan yang mendesak, warga akhirnya bergotong royong mengumpulkan dana dan membangun akses seadanya agar kebun tetap bisa dijangkau, meski jauh dari standar keselamatan dan kelayakan.
Selain akses kebun, warga juga menyoroti minimnya perhatian terhadap keselamatan anak-anak sekolah. Setiap hari, anak-anak harus melintasi jalur berbahaya tanpa jembatan yang memadai.
“Kami khawatir karena anak-anak sekolah harus menyeberang di jalur yang rawan. Warga tiap tahun swadaya, tapi hasilnya sangat terbatas,” kata warga lainnya.
Warga juga mempertanyakan arah pembangunan desa yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat. Mereka menyoroti adanya bangunan di sekitar saluran pengairan desa yang hingga kini tidak diketahui fungsi dan manfaatnya.
“Ada bangunan dekat pengairan, tapi tidak jelas kegunaannya. Tidak mendukung pertanian dan tidak dimanfaatkan warga, padahal anggarannya besar,” ungkap warga.
Selain itu, warga menduga adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dana desa, termasuk dugaan proyek yang tercatat dalam dokumen namun tidak terlihat fisiknya di lapangan. Dugaan tersebut diperkuat dengan pengalaman warga terkait pembagian bantuan tandon air yang dinilai tidak merata.
“Yang menerima bantuan hanya aparat desa dan keluarga dekatnya. Saat kami tanyakan, katanya sudah dialihkan. Ini jadi tanda tanya besar,” ujar warga.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga mendesak Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di Lamoeri. Mereka juga menyatakan siap menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Lamoeri belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan dan dugaan yang disampaikan warga. Upaya konfirmasi kepada pihak pemerintah desa juga belum mendapat tanggapan.*
