KENDARIKINI.COM, Konawe Selatan – Menjelang berakhirnya masa jabatan hampir dua periode Kepala Desa Lamoeri, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, kondisi pembangunan desa menuai sorotan tajam. Warga menilai Desa Lamoeri stagnan, khususnya di sektor infrastruktur dasar, dan minim transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
Pantauan di lapangan menunjukkan sebagian besar wilayah desa masih minim sentuhan pembangunan. Infrastruktur yang terlihat hanya lampu jalan di depan rumah warga dan beberapa meter drainase. Sementara kondisi jalan, fasilitas umum, dan akses penunjang ekonomi masyarakat dinilai tidak mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Warga menyoroti ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa Lamoeri, Tomas Toban. Salah satu indikator yang disebut paling krusial adalah tidak adanya papan informasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di ruang publik desa. Padahal, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“APBDes itu wajib dipasang. Itu bukan keinginan warga, tapi perintah undang-undang. Isinya semua item kegiatan dan anggaran desa, supaya masyarakat tahu uang desa dipakai untuk apa,” ujar salah seorang warga.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Lamoeri Tomas Toban membantah adanya kegiatan fiktif. “Bohong kalau ada penyampaian desa kami ada kegiatan fiktif. Semua berjalan sesuai aturan dan rencana,” tegasnya. Namun, terkait ketiadaan papan APBDes, Tomas berjanji akan segera memasangnya. Ironisnya, dua minggu setelah janji tersebut, APBDes masih belum terlihat di ruang publik desa, memicu kecurigaan warga.
Sejumlah aktivis dan pemerhati pembangunan desa mendesak agar Desa Lamoeri diaudit atau diperiksa secara menyeluruh. Mereka menilai ada indikasi ketidakterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Dana desa itu besar, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat. Sudah hampir dua periode, desa tetap begini,” kata seorang pemerhati lokal.
Selain itu, warga juga mempertanyakan pembangunan yang dinilai tidak memiliki asas manfaat, seperti bangunan di tepi irigasi persawahan. Warga menilai prioritas pembangunan seharusnya lebih fokus pada fasilitas yang langsung mendukung kebutuhan masyarakat, seperti jembatan untuk akses ke kebun.
Masyarakat Desa Lamoeri menegaskan kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar desa berkembang setara dengan desa-desa lain. Warga meminta pemerintah desa dan inspektorat untuk menegakkan fungsi pengawasan dan audit.
“Kami ingin desa kami maju. Dana desa itu bukan kecil. Tapi kalau tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya?” pungkas seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, APBDes Desa Lamoeri belum dipublikasikan di ruang publik desa.*
