KENDARIKINI.COM – Sebelumnya Kejati Sultra berhasil menetapkan 5 (lima) tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengerjaan jembatan dan jalan di Buton Utara (Butur).
Kini Kejati Sultra kembali diminta untuk mengusut pekerjaan irigasi Lambale tahap 3 (Tiga) Butur Tahun Anggaran 2021.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Butur, Mawan.
“Masih terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lambale tahap III kabupaten Buton Utara tahun anggaran ( TA ) 2021 dengan Anggaran sebesar Rp. 10. 126. 700. 000,-,” katanya, Minggu 8 September 2024.
Sebelumnya kasus ini saya laporkan pada tanggal 9 February tahun 2023 yang lalu berarti sudah 1 (satu) tahun lebih mengendap di meja penyidik Kejati Sultra.
“Seharusnya pihak penyidik kejaksaan tinggi provinsi Sulawesi tenggara menjadi prioritas utama untuk di tuntaskan, tapi kenyataannya malah sebaliknya, Bapak Kepala Kejaksaan agung Republik Indonesia(Kajagung RI ) bersama jaksa agung muda bagian pengawasan republik Indonesia (Jamwas RI) sudah sepatutnya untuk mengevaluasi kinerja kepala kejaksaan tinggi provinsi Sulawesi tenggara beserta jajarannya yakni para penyidik pidana khusus (Pidsus) kejaksaan tinggi provinsi Sultra dengan kinerja yang tidak profesional dalam menuntaskan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi di provinsi Sulawesi tenggara secara umum dan secara khusus lagi kasus – kasus dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten Buton Utara.
“Jangan sampai ada dugaan main mata antara para terperiksa kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lambale tahap III kabupaten Buton Utara tahun anggaran ( TA ) dengan penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan tinggi provinsi Sulawesi tenggara. Wallahu alam hanya tuhan yang maha kuasa yang bisa menjawabnya,” ungkapnya .
Pihaknya juga meminta Kajati Sultra beserta jajaran penyidik pidsus untuk secepatnya dalam Minggu depan sudah melakukan langkah-langkah pemeriksaan terhadap oknum-oknum terkait pekerjaan bendungan irigasi lambale tahap III.
“Diantaranya sebagai berikut, kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, Mantan Bendahara Dinas PUPR kabupaten Butur LN, Kabid SDA Dinas PUPR kabupaten Butur, Direktur PT VTW, Bendahara pengeluaran BKD Butur, Kepala BKD Butur, Anggota Pokja/UKPBJ kabupaten Butur, untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lambale tahap III kabupaten Buton Utara tahun anggaran ( TA ) 2021 yang sangat besar ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” bebernya.
Lanjutnya menurutnya fakta dilapangan adalah tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yaitu Desa Rahmat Baru SP 10 Kecamatan Kulisusu Barat kabupaten Butur.
“Dikarenakan pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lambale tahap III tersebut sudah rusak parah dan dinding bendungan irigasi tersebut jebol, setelah saya melakukan investigasi di lapangan, menemukan beberapa kejanggalan diantaranya saluran irigasi tidak berfungsi, Dinding bendungan irigasi jebol, Campurannya kekurangan semen, sehingga gampang retak/jebol, Batu yang dipakai dugaan bukan batu yang sesuai dalam RAB, Lantai bendungan irigasi tidak di plur/di semen,” pungkasnya.*
Sementara itu Kasipenkum Kejati Sultra Dody mengatakan bahwa setiap aduan di Kejati ada proses tahapan yang mesti dilewati.
“Aduan di PTSP sudah diterima, langkah selanjutnya adalah terhadap pengaduan tersebut sudah ditelaah dan sisa menunggu petunjuk pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti mengeluarkan Sprindik Surat Penyelidikan,” jelasnya.*
