KENDARIKINI.COM – Ribuan CPNS dan PPPK di Kabupaten Konawe mengajukan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Aksi protes ini perihal penundaan jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
Diketahui, dalam Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 yang bersifat sangat segera, dijelaskan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara CPPPK hasil seleksi 2024 dijadwalkan diangkat pada 1 Maret 2026.
Padahal, bila ditinjau berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Begitu pula dengan PPPK tahap I yang dijadwalkan diangkat pada Februari 2025.
Hal ini memicu reaksi keras dari ribuan CPNS dan CPPPK di Kabupaten Konawe, baik tenaga teknis maupun tenaga pendidik.
Ribuan CPNS dan CPPK ini mengecam kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mempertimbangkan nasib para peserta seleksi yang telah lulus.
Mereka menilai bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan angka pengangguran secara signifikan, baik di Konawe maupun di tingkat nasional.
Ketua Forum CPPPK Tahap I Kabupaten Konawe, Jadar Talibara, menyesalkan keputusan tersebut dan mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut.
“Saya merasa miris, lebih dari 3.000 CPNS dan CPPPK harus menunggu lama tanpa kepastian pendapatan. Ini sangat merugikan,” ujarnya.
Ia pun meminta agar mekanisme pengangkatan CPNS dan CPPK segera di percepatan agar mendapatkan kepastian perihal status mereka di birokrasi pada masa yang akan datang.
“Pemerintah harus memikirkan nasib ribuan, bahkan jutaan CPNS dan CPPPK yang terpaksa meninggalkan pekerjaan lamanya demi harapan bisa diangkat tahun ini,” tegasnya.
Para peserta seleksi CPNS dan PPPK berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam meninjau ulang keputusan ini hingga memberikan kebijakan solutif yang berpihak pada kepentingan mereka.
Bilamana tidak dilakukan, mereka meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan kepastian pendapatan selama masa penantian pengangkatan.**
