KENDARIKINI.COM – Masyarakat lingkar tambang bumi anoa Konawe Utara menggeruduk Kementerian ESDM RI terkait kejelasan keterlibatan kontraktor lokal dalam bisnis pertambangan.
Massa aksi yang tergabung dalam bumi Anoa Konawe Utara memanggil melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian ESDM RI guna mempertanyakan konsisten Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia .
Terkait nasib kontraktor lokal yang sampai hari ini belum bisa melakukan Kerjasama kegiatan di beberapa izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di konawe utara
Ketua Asosiasi Izin Usaha Jasa pertambangan (IUJP) lokal Konawe Utara, Rakhmatullah mengatakan bahwa aksi ini merupakan gejolak dari hati nurani masyarakat melihat bagaimana kondisi masyarakat yang hanya jadi penonton di antara ratusan iup yang berada di Konawe Utara.
“Kami datang atas nama masyrakat lokal konawe utara melihat perlakuan beberapa izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak sama sekali melibatkan kontraktor lokal, ini bentuk kejahatan yang sangat nyata mengambil keuntungan di tanah kami tapi tidak melibatkan kami sebagai masyarakat, dari Ratusan IUP ada kurang lebih 36 Perusahan pada tahun 2025 yang mendapatkan Kuota RKAB namun tidak ada satupun IUP Yang melakukan Kerjasama Dengan Kontraktor lokal, Ujar Rakmatullah Berorasi di depan Gedung ESDM RI,” jelasmnya.
Rakhmatullah juga dalam orasinya meminta Menteri ESDM RI Bahlil Lahadia untuk menangguhkan Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya (RKAB) izin usaha pertambangan yang ada di konawe utara guna untuk memastikan Kontraktor lokal benar benar di libatkan dalam aktivitas pertambangan.
“Jika IUP Di Konawe Utarae mendapatkan Persetujuan RKAB Tanpa melibatkan Kontraktor Lokal Maka akan terjadi konflik Horizontal ke depan karena ini soal aturan yang harus di tegakkan dan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat lingkar tambang,” ungkapnya.
“Jangan jadikan Konawe Utara kaya akan sumber daya alam tapi miskin sumber daya manusia,” tutupnya.*
