KENDARIKINI.COM – Wakil Bupati Kolaka, H. Husmaluddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan antisipasi cuaca ekstrem pada periode Idul Fitri 1446 H. Rakor ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilaksanakan di kantor Dinas Kominfo pada Senin (10/03/25).
Dalam video conference (Vidcon) tersebut, Wakil Bupati Kolaka didampingi sejumlah pejabat Pemkab Kolaka diantara Pj. Sekda Kolaka, Asisten II, Staf Ahli, Kabag SDA dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Kepala BMKG, Dirjen Kemendag, serta seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Tito Karnavian menyoroti pentingnya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem saat Idul Fitri 1446 H. Berdasarkan informasi dari BMKG, periode Idul Fitri pada bulan Maret tahun ini berpotensi mengalami curah hujan tinggi di sejumlah wilayah, yang dapat berdampak pada arus mudik.
Selain itu, dalam pembahasan mengenai pengendalian inflasi, Tito mengungkapkan bahwa inflasi tahunan pada Februari 2025 dibanding Februari 2024 tercatat -0,09%. Sementara itu, inflasi bulan ke bulan pada Februari 2025 terhadap Januari 2025 sebesar -0,48%.
Tito menyampaikan bahwa inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk menstabilkan harga barang dan jasa”, kata Tito Karnavian melalui Zoom Meeting, Senin (10/03/25).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kolaka, H. Husmaluddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka akan terus berkomitmen dalam upaya pengendalian inflasi.
“Kami yakin bahwa dengan menjaga stabilitas harga pokok di masyarakat, inflasi dapat kita kendalikan dengan baik,” ujarnya.
Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemantauan harga pun akan terus dilakukan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka.*
