KENDARIKINI.COM – Pemerintah Kota Kendari memverifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan sebelum diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, memimpin pemaparan hasil pemeriksaan administrasi dan verifikasi lapangan, Kamis (9/7/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kota Kendari dan dihadiri Tim Verifikasi Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan kondisi fisik PSU telah memenuhi ketentuan sebelum menjadi aset pemerintah daerah.
Proses tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan infrastruktur perumahan setelah diserahkan oleh pihak pengembang.
Amir menegaskan, seluruh tahapan verifikasi harus dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Setiap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan harus dipastikan telah memenuhi standar teknis,” kata Amir.
Menurutnya, pemenuhan standar tersebut diperlukan agar PSU yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Tim verifikasi melibatkan Dinas Perumahan, BPN Kota Kendari, Bappeda, BKAD, Dinas PUPR, dan Bagian Hukum Setda.
Unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan yang menjadi lokasi perumahan juga dilibatkan dalam proses pemeriksaan tersebut.
Selain administrasi, tim membahas hasil verifikasi lapangan terhadap kondisi fisik PSU yang akan diserahkan kepada Pemkot Kendari.
Pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen, status aset, serta kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan perencanaan dan standar teknis.
Seluruh anggota tim juga menyampaikan evaluasi dan masukan terhadap berbagai temuan yang diperoleh selama pemeriksaan lapangan.
Hasil pembahasan menjadi dasar menentukan kelayakan penyerahan PSU sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
Pemkot Kendari berkomitmen memperkuat tata kelola aset melalui proses penyerahan PSU yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan.
Pengelolaan PSU yang baik diharapkan meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar serta kenyamanan masyarakat di kawasan perumahan.*
