KENDARIKINI.COM – Polemik kebijakan Pemerintah Pusat terkait hilirisasi Aspal Buton (Asbuton), membangun pabrik di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar) mencuat sepekan terakhir di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Polemik itu kini menjadi perbincangan dalam Sultra Lawyers Club (SLC) dengan tema “Pabrik Aspal Buton di Karawang; Kita Dapat Apa?”.
SLC digelar di Hotel Horison, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, mengahdirkan narasumber berkompeten, salah satunya Sultan Buton, Paduka Yang Mulia (PYM) La Ode Muhammad Sjamsul Qamar. Acara ini disiarkan langsung melalui media sosial, Selasa (12/5/2026).
Tema tersebut menyoroti potensi aspal Buton yang dinilai dapat mendatangkan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat Sultra.
Sultan Buton, La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, menegaskan pengelolaan Aspal Buton (Asbuton), memerlukan keberpihakan pemerintah pusat maupun daerah, dengan menahan pembelian aspal minyak, dan mengutamakan pembelian aspal alam Buton untuk keperluan konstruksi jalan.
“Kalau memang cadangan aspal alam di Buton akan dimanfaatkan dalam konstruksi jalan, itu keberpihakan pemerintah yang paling penting mengembangkan aspal Buton atau aspal minyak,” tegas La Ode Muhammad Sjamsul Qamar.
Muhammad Sjamsul Qamar, juga menekankan keberpihakan pemerintah pusat maupun daerah penting untuk memastikan pembangunan industri pabrik Asbuton di Sultra atau tidak.
Apalagi kemanfataan Asbuton sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.
“Sebenarnya cita-cita kita mendirikan industri di wilayah Sulawesi Tenggara bukan sesuatu yang mustahil, asal pemerintahan berpihak,” pungkasnya.(Faldi)*
