KENDARIKINI.COM – Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS) mendesak Bupati Konawe Selatan bersikap tegas terkait dugaan kasus Sekda.
HMKS meminta persoalan yang diduga menjerat Sekretaris Daerah Konawe Selatan diproses tanpa memandang jabatan maupun kedekatan dalam birokrasi.
Wakil Ketua Umum HMKS, Muh. Beni Saputra, mengatakan persoalan tersebut juga menyangkut marwah pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.
“Kami berharap aparat penegak hukum memproses perkara ini secara adil, profesional, dan transparan tanpa memandang status siapa pun,” ujar Beni.
Namun, HMKS juga menyoroti sikap Bupati Konawe Selatan dan meminta kepala daerah tidak pasif menyikapi persoalan tersebut.
Beni mendesak Bupati Konawe Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengambil langkah administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desakan tersebut ditujukan terhadap Sekretaris Daerah berinisial IP, sembari menunggu perkembangan proses hukum yang disebut sedang berjalan.
Menurut Beni, dugaan kasus tersebut berpotensi mencoreng citra pemerintah daerah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Konawe Selatan.
“Bupati harus menunjukkan komitmennya menjaga integritas pemerintahan dengan mengambil langkah administratif sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
HMKS juga meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tidak berpihak.
“Kami meminta Ditreskrimum Polda Sultra menindaklanjuti perkara ini secara tegas, objektif, dan terbuka,” kata Beni.
Menurutnya, penanganan transparan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan terkait perkembangan perkara tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari Bupati Konawe Selatan maupun Sekda berinisial IP terkait desakan HMKS tersebut.*
