KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat tata kelola data guna meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis informasi akurat.
Langkah ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Sultra, La Ode Fasikin, dalam forum penguatan data geospasial di Kendari, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Bappenas bersama Pemprov Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra.
Fasikin menegaskan, implementasi Satu Data Indonesia harus menghadirkan pelayanan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, data terintegrasi menjadi kunci agar kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan secara akurat di lapangan.
Ia mengungkapkan, tantangan utama meliputi data tersebar, lemahnya integrasi, dan potensi tumpang tindih program pembangunan.
Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan publik yang belum optimal serta perencanaan pembangunan kurang presisi.
Ia menekankan pentingnya informasi geospasial dalam menyajikan gambaran wilayah secara utuh dan terukur.
Data keruangan dinilai mampu mengidentifikasi potensi, batas wilayah, risiko bencana, hingga perubahan pemanfaatan ruang.
“Tanpa data geospasial akurat, perencanaan pembangunan kehilangan presisi,” ujar Fasikin.
Pemanfaatan data geospasial juga dinilai mampu meminimalisasi konflik tata ruang antar sektor pembangunan.
Selain itu, pemerintah mendorong integrasi data geospasial dengan statistik dan sektoral secara komprehensif.
Pendekatan ini mendukung analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut turut disosialisasikan surat edaran dukungan penyelenggaraan informasi geospasial daerah.
Kebijakan ini mendorong penguatan kelembagaan, sistem, serta koordinasi pengelolaan data antar perangkat daerah.
Peran pembina data geospasial diarahkan kepada Bappeda sebagai koordinator integrasi dan standarisasi data daerah.*
