KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat digitalisasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.
Langkah itu diambil menyusul berkurangnya dana transfer pemerintah pusat yang memengaruhi pembiayaan sejumlah program pembangunan daerah.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penatausahaan BMD di Hotel Claro Kendari, Jumat (17/7/2026).
Plh Sekda Sultra, Rony Yakob, mengatakan ekonomi Sultra tetap tumbuh di atas 5,65 persen meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurutnya, Pemprov Sultra menerapkan tiga strategi utama menjaga stabilitas keuangan daerah.
Strategi pertama ialah efisiensi belanja nonprioritas agar anggaran tetap fokus pada program pelayanan masyarakat.
Kedua, pemerintah memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan perluasan basis pajak berbasis pengawasan digital.
Ketiga, Pemprov mempercepat digitalisasi pengelolaan aset agar BMD memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, menyebut aset daerah menyumbang hampir 80 persen nilai laporan keuangan pemerintah.
Ia menegaskan digitalisasi aset menjadi fondasi penting meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kemendagri juga mendorong optimalisasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan SIPD BMD sebagai sistem digital nasional.
Pemprov Sultra selanjutnya mempercepat pembaruan data aset, meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat koordinasi, serta menyiapkan regulasi pendukung.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai digitalisasi aset menjadi solusi memperbaiki penatausahaan dan mengoptimalkan pelayanan publik.
Ia juga mendorong percepatan sertifikasi aset agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.*
