KENDARIKINI.COM – Pemuda Kolono, Konawe Selatan, Supriadi menyatakan penolakan terhadap rencana kegiatan pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat.
Supriadi menegaskan, penolakan tersebut bukan karena masyarakat membenci perusahaan maupun menolak pembangunan.
Menurutnya, masyarakat menolak kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan dan sosial yang tidak dapat diterima.
“Kolono bukan sekadar wilayah yang dapat dilihat sebagai 1.500 hektare di dalam peta,” kata Supriadi.
Ia menyebut wilayah tersebut mencakup permukiman, kebun, jalan, sungai, sumber air, muara, mangrove, pesisir, hingga Teluk Kolono.
Supriadi menilai kerusakan lingkungan tidak selalu dapat dipulihkan seperti kondisi semula.
Ia mencontohkan pencemaran air, sedimentasi pesisir, kerusakan ekosistem, hingga terganggunya sumber penghidupan masyarakat.
“Karena itu kami mengambil sikap, mencegah lebih baik daripada menunggu kerusakan terjadi,” ujarnya.
Meski menolak, Supriadi mengatakan sikap tersebut disertai sejumlah tuntutan terhadap transparansi rencana pertambangan.
Masyarakat meminta dokumen lingkungan dan rencana kegiatan dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai lokasi tambang, pit, jalan hauling, stockpile, serta fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu, masyarakat meminta kepastian perlindungan sungai, sumber air, wilayah pesisir, dan pengendalian erosi.
Supriadi juga meminta perlindungan terhadap permukiman, kebun, jalan, serta sumber penghidupan masyarakat.
Transparansi pemantauan lingkungan dan akses masyarakat terhadap hasil pemantauan juga menjadi tuntutan.
Masyarakat, kata dia, harus diberikan ruang untuk mengetahui, memberikan pendapat, dan menyampaikan keberatan sesuai mekanisme.
“Kami tidak menolak investasi. Kami menolak apabila investasi mengharuskan masyarakat menerima risiko yang tidak sebanding,” tegasnya.
Supriadi mengatakan masyarakat tidak meminta pihak tertentu mempercayai sikap mereka tanpa dasar.
Ia meminta seluruh data dan dokumen dibuka agar masyarakat dapat menilai sendiri potensi dampak kegiatan pertambangan.
“Jika setelah seluruh data, kajian, dan dokumen dibuka terdapat risiko yang tidak dapat diterima, maka sikap kami sederhana: tolak,” pungkasnya.*
