KENDARIKINI.COM – Sejumlah program Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, menjadi sorotan warga karena dinilai kurang transparan dalam pengelolaannya, khususnya pada Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut disampaikan Dira, aktivis sekaligus warga Desa Latali, saat ditemui awak media, Kamis (20/2/2026). Ia menilai keterbukaan informasi terkait pelaksanaan program desa penting dilakukan agar tidak menimbulkan asumsi dan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Sejumlah program desa perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan asumsi dan pertanyaan di tengah warga,” ujar Dira.
Ia menjelaskan, beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya penyewaan tambak oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk program ketahanan pangan tahun 2025, serta penyewaan kandang ayam yang juga dikelola melalui BUMDes.
Menurutnya, program ketahanan pangan tersebut disebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp170 juta. Karena itu, ia menilai perlu adanya penjelasan terbuka terkait perencanaan dan rincian penggunaan anggaran agar sesuai dengan prinsip kewajaran dan akuntabilitas.
Selain itu, pembangunan balai atau gedung desa yang disebut menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah juga menjadi perhatian warga. Pasalnya, hingga saat ini pembangunan tersebut dikabarkan belum rampung sepenuhnya.
Dira menyampaikan, masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan penelusuran secara objektif dan profesional terhadap seluruh program desa, khususnya yang bersumber dari Tahun Anggaran 2025, guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya klarifikasi secara terbuka dari pemerintah desa agar tidak berkembang isu-isu yang dapat merugikan berbagai pihak.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Tim Redaksi Kendarikini.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Pemerintah Desa Latali untuk memperoleh penjelasan resmi terkait pelaksanaan sejumlah program tersebut.*
