KENDARIKINI.COM – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Kendari mengungkap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PDAM Tirta Anoa Kendari.
Dugaan tersebut mencuat setelah KSBSI menerima aduan dari pekerja dan mantan pekerja terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Konsolidasi KSBSI Kendari, Sarman, membenarkan adanya laporan yang masuk dari sejumlah pekerja.
“Kami menerima aduan, baik dari mantan pekerja maupun yang masih aktif bekerja,” kata Sarman, Jumat (19/6/2026).
Menindaklanjuti laporan itu, KSBSI berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima.
Hasil koordinasi menunjukkan PDAM Tirta Anoa Kendari diduga menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak 2024 hingga 2026.
“Data yang kami peroleh menunjukkan tunggakan iuran mencapai miliaran rupiah,” ujarnya.
Menurut Sarman, BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan bahwa PDAM sempat melakukan pembayaran sebagian tunggakan sebelumnya.
KSBSI menilai persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
Sarman mengacu pada Pasal 55 juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terkait sanksi pidana.
Ia juga menduga terdapat penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban jaminan sosial pekerja.
KSBSI menyayangkan dugaan tunggakan tersebut karena PDAM merupakan perusahaan milik daerah yang semestinya menjadi contoh.
Atas dasar itu, KSBSI menyatakan akan menyiapkan laporan resmi ke Kejaksaan dan Direktorat Reserse Ketenagakerjaan Polda Sultra.
Organisasi buruh tersebut menegaskan akan terus mengawal perlindungan hak pekerja, khususnya jaminan sosial di Kota Kendari.*
