JAKARTA, KENDARIKINI.COM – 98 Resolution Network menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam peringatan 28 Tahun Reformasi.
Kelompok eksponen reformasi menilai demokrasi politik belum diiringi pemerataan kesejahteraan dan demokratisasi ekonomi.
Mereka menyebut penguasaan sumber daya negara oleh kelompok tertentu memicu ketimpangan dan “pseudo-demokrasi”.
Dalam pernyataan politiknya, jaringan itu mengapresiasi langkah Prabowo menyita aset hasil korupsi untuk kepentingan rakyat.
Penyitaan disebut mencakup kasus korupsi CPO, kawasan hutan, hingga dugaan mafia migas bernilai triliunan rupiah.
Mereka juga mendukung pendekatan pemberantasan korupsi yang fokus mencegah kebocoran penerimaan negara sektor sumber daya alam.
98 Resolution Network menilai pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan sejalan amanat reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945.
Satgas tersebut diklaim berhasil menyita jutaan hektare lahan untuk dikembalikan bagi kepentingan rakyat.
Mereka juga membela kebijakan efisiensi APBN dan program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kelompok itu menegaskan anggaran pendidikan tidak dikurangi untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, mereka mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat demokrasi ekonomi nasional.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani puluhan aktivis eksponen reformasi dan diumumkan di Jakarta, 21 Mei 2026.*
