KENDARIKINI.COM – Pemerintah Kota Kendari menggelar FGD asesmen kondisi dan kebutuhan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Selasa (21/7/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kendari dan dibuka Sekretaris Daerah Amir Hasan bersama Kepala DP3A Fitriani Sinapoy.
FGD melibatkan Kementerian PPPA, OPD, Satpol PP, PUSPAGA, Fatayat NU, ‘Aisyiyah, dan Solidaritas Perempuan.
Amir Hasan menegaskan perlindungan perempuan dan anak merupakan amanat konstitusi yang membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, layanan penanganan kasus harus cepat, profesional, terintegrasi, dan inklusif menghadapi meningkatnya kompleksitas persoalan sosial.
Ia menyebut UPTD PPA menjadi garda terdepan menerima pengaduan, melakukan penjangkauan, serta menangani kasus kekerasan.
Karena itu, penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana, dan tata kelola operasional menjadi prioritas Pemerintah Kota Kendari.
Amir berharap FGD menghasilkan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak.
Kepala DP3A Kendari, Fitriani Sinapoy, mengungkapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengaduan terus meningkat melalui Call Center 112.
Hingga Juni 2026, laporan kekerasan mencapai 60 kasus, setara jumlah penanganan selama satu tahun sebelumnya.
Menurut Fitriani, kondisi itu menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat melaporkan kasus serta respons cepat petugas.
DP3A juga menghadirkan inovasi “Meja Baru” sebagai forum evaluasi penanganan kasus dan pencegahan kekerasan.
Program sosialisasi pencegahan kekerasan saat MPLS telah menjangkau 15.000 siswa SMP dan akan diperluas ke SD serta PAUD.*
