KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi melakukan survei terhadap pelaku usaha media online di Kota Jambi, Jumat (23/10/2026). Salah satu media yang menjadi objek survei adalah Infojambi.com, yang disebut sebagai media online pertama di Provinsi Jambi.
Survei tersebut berlangsung di kantor Infojambi.com, Lorong Darmomulyo RT 33 No. 76, Simpang Tiga Sipin, Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan mengetahui perkembangan ekonomi, khususnya di sektor usaha media online.
Petugas pendataan BPS Kota Jambi, Putri Amalis Arafat dan Liza Patezely, mengatakan sebanyak lima media online di Kota Jambi dijadikan sampel untuk melihat perkembangan ekonomi kreatif di sektor media.
“Yang disurvei ada lima media online di Kota Jambi sebagai sampel untuk melihat geliat ekonomi kreatif di sektor media,” ujar Putri Amalis Arafat.
## Pendapatan Media Online Bergantung pada Kerja Sama Pemerintah
Pemilik Infojambi.com, Mursyid Sonsang, mengungkapkan bahwa usaha media online saat ini menghadapi kondisi yang sulit. Menurutnya, pendapatan media masih sangat bergantung pada kerja sama publikasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Kondisi tersebut semakin berat seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah yang berdampak pada realisasi pembayaran kerja sama publikasi.
“Apalagi sekarang ada efisiensi anggaran di pemda-pemda. Satu tahun kerja sama paling dibayar tiga bulan. Ada yang cuma satu bulan,” kata Mursyid, yang menjabat Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2007–2017.
Ia menjelaskan, pendapatan dari sektor swasta melalui iklan maupun advertorial juga relatif jarang diperoleh. Menurutnya, banyak perusahaan swasta lebih memilih memanfaatkan media sosial milik sendiri atau beriklan melalui akun media sosial dengan jumlah pengikut yang besar.
## Soroti Persaingan dan Menjamurnya Media Online
Mursyid juga menyoroti maraknya pendirian media online di tengah sulitnya kondisi bisnis pers. Ia menyebut berbagai kalangan, mulai dari oknum pensiunan hingga oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM), berlomba-lomba mendirikan media berita online.
Menurutnya, fenomena tersebut menambah persaingan di industri media, terutama ketika pengelola media tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang ilmu jurnalistik.
“Lebih parah lagi, pemain baru ini tidak mengerti ilmu jurnalistik, tapi membuat media untuk tujuan tertentu. Media online berita sudah berubah jadi medsos,” ungkap pendiri SMSI dan JMSI Pusat tersebut.
Ia menilai kondisi ini menjadi tantangan bagi profesionalisme pers, terutama dalam menjaga kualitas pemberitaan dan membedakan media jurnalistik dengan kanal informasi di media sosial.
## Mursyid Kritik Peran Dewan Pers
Selain persoalan bisnis dan persaingan, Mursyid mengkritik peran Dewan Pers dalam memastikan regulasi pers berjalan efektif. Ia menilai sejumlah ketentuan belum memberikan dampak nyata terhadap tata kelola kerja sama publikasi pemerintah dengan perusahaan media.
Salah satu yang disorot adalah verifikasi faktual media oleh Dewan Pers. Menurutnya, status verifikasi tersebut belum menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam menentukan mitra kerja sama publikasi.
“Seharusnya media yang sudah terverifikasi Dewan Pers diutamakan mendapat kerja sama di pemerintah pusat dan daerah. Tapi yang terjadi justru media yang menjadi tim sukses di pemda-pemda yang menguasai kerja sama, bahkan media baru yang belum terverifikasi Dewan Pers,” jelas tokoh pers Jambi itu.
Mursyid menilai kondisi tersebut membuat media yang berupaya memenuhi standar profesional dan ketentuan pers menghadapi tantangan dalam memperoleh kesempatan kerja sama.
Ia pun menyarankan Dewan Pers menerbitkan surat edaran kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta agar memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan media yang telah terverifikasi.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendorong profesionalisme, menciptakan persaingan yang lebih sehat, serta memperkuat keberlangsungan usaha media online di tengah tekanan ekonomi dan perubahan pola belanja iklan.*
