KENDARIKINI.COM – Dugaan pengeluaran ilegal limbah dari Kawasan Berikat Morosi kembali mencuat dan disorot Pergerakan Pemuda Indonesia (PPI).
Kawasan tersebut dikelola PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum PP PPI, Sulkarnain, menyebut praktik itu diduga telah berlangsung selama beberapa tahun.
“Bukan kali ini saja terjadi, dugaan penyalahgunaan kawasan sudah lama berlangsung,” ujarnya.
Ia mengungkapkan adanya dugaan pengeluaran limbah ban bekas tanpa dokumen resmi pada Januari lalu.
Menurutnya, aktivitas tersebut diduga melibatkan oknum Bea Cukai Kendari dan oknum aparat kepolisian.
Sulkarnain menyebut sejumlah nama pejabat disebut-sebut mengetahui aktivitas tersebut.
Ia menegaskan aparat seharusnya menjadi pengawas dan penindak, bukan terlibat dalam praktik bisnis.
“Kalau pengawas justru terlibat, fungsi kontrol tentu tidak berjalan maksimal,” katanya.
PPI menilai dugaan pelanggaran tersebut bertentangan dengan aturan, termasuk PMK Nomor 69 Tahun 2021.
Ia menduga pelanggaran terjadi secara terstruktur karena lemahnya pengawasan internal.
PPI kini melakukan konsolidasi nasional untuk menyiapkan langkah demonstrasi.
Selain itu, mereka berencana melaporkan dugaan keterlibatan oknum Bea Cukai dan kepolisian.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.*
