KENDARIKINI.COM – Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara mempertanyakan belum dijalankannya rekomendasi pengamanan jalur hauling PT Toshida Indonesia di Kabupaten Kolaka.
Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi, menyebut aksi pemalangan masih terjadi hingga kini.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan rekomendasi DPRD kepada aparat penegak hukum belum dijalankan secara maksimal.
“Kalau sudah dijalankan, pasti sudah diselesaikan,” ujar Sulaeha usai RDP, Selasa (30/6/2026).
Komisi III berencana berkoordinasi dengan Polda Sultra untuk meminta penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi tersebut.
Rekomendasi itu merupakan hasil RDP Januari 2026 yang melibatkan perusahaan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
DPRD meminta kepolisian menindak aksi pemalakan dan pengancaman serta menyampaikan perkembangan penyidikan secara berkala.
Komisi III juga mendorong pembentukan kanal koordinasi resmi dan penyampaian jadwal penanganan perkara kepada DPRD.
Aksi pemalangan disebut menghambat pengangkutan ore nikel PT Toshida Indonesia dan berpotensi memengaruhi penerimaan negara bukan pajak.*
