KENDARIKINI.COM – Sebanyak 501 personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikerahkan menjaga Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk mengantisipasi terjadinya aksi demonstrasi anarkis oleh elemen masyarakat dan mahasiswa, Minggu, 31 Agustus 2025.
Aksi yang akan gelar di Kantor DPRD Sultra merupakan aksi lanjutan akibat kebijakan pemerintah yang sengsarakan masyarakat, sehingga berujung mobil rantis Brimob lindas ojek online (Ojol) di Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2025.
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polresta Kendari AKP Iyan Sofyan, mengatakan sebanyak 501 personel gabungan tersebut dikerahkan jaga di Kantor DPRD Sultra sejak pagi hari.
“Personel ada jumlah semua 480 semua backup di DPRD, personel dari Polres dan Brimob Polda Sultra,” kata Iyan Sofyan saat dikonfirmasi pada hari Sabtu, 30 Agustus 2025.
Selain personel Polri, ia juga meminta bantuan siaga satu pleton TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) Kendari sebanyak 21 Tentara dan Batalion Yonif 725 Woroagi jaga Kantor DPRD Sultra.
“Karena di Kendari juga statusnya siaga, jadi kami turunkan personel dibantu TNI,” ucapnya.
Iyan Sofyan menyampaikan pengerahan pengamanan selain karena adanya permintaan dari Kantor DPRD Sultra, hal tersebut juga sebagai upaya siaga aksi demonstrasi anarkis yang mengganggu suasana Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kota Kendari.
Alasannya karena Kantor DPRD Sultra berada di Pusat Kota Kendari, sehingga untuk mengantisipasi, TNI dan Polri dikerahkan di lokasi tersebut. Di samping itu sejumlah kendaraan taktis seperti water canon, pengurai massa (raisa) hingga ambulans dikerahkan di Kantor DPRD Sultra.
“Apalagi itu (DPRD) dekat dengan kantor walikota kan, kalau pelayanan terganggu masalah juga. Jadi untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas,” sebutnya.
Ia meminta kepada para demonstrasi jika melaksanakan aksi dilakukan dengan damai tanpa bertindak anarkis hingga berujung pengerusakan fasilitas publik.
“Kalau memang menyampaikan aspirasi, sampaikan dengan baik tanpa harus anarkis. Polisi akan menjembatani dan mengawal rekan-rekan atau saudara kita yang menyampaikan aspirasi,” terangnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Sultra dari Fraksi PAN Suwandi Andi mengungkapkan massa demonstran yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa agar tidak bertindan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
Ia mengaku pasti siap mendengar aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait dengan protes kebijakan pemerintah yang sengsarakan masyarakat.
Kepastian sikap ini merupakan bentuk nyata untuk mencegah aksi demonstrasi oleh elemen masyarakat dan mahasiswa membakar Kantor DPRD Sultra, seperti kejadian di daerah lain.
“Pasti kami dengarkan kalau ada aspirasi, yang penting tidak ada kekerasan, pengerusakan, semoga di Kendari tidak ada lagi kejadian seperti di daerah lain,” ungkap Suwandi Andi.
Sekadar informasi aksi demonstrasi yang rencana akan gelar di Kantor DPRD Sultra, pada 1 September 2025 akan dirangkaikan dengan aksi September Berdarah.(Faldi)*
