KENDARIKINI.COM — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan komitmen reformasi birokrasi pada 2026.
Fokus utama diarahkan pada penguatan integritas aparatur dalam pelayanan publik.
Staf Khusus Menteri, Abdullah Rasyid, menyebut integritas sebagai fondasi utama pelayanan profesional.
Menurutnya, integritas harus tercermin dalam disiplin dan kualitas pelayanan sehari-hari.
“Pelayanan publik butuh aparatur jujur, disiplin, dan berorientasi melayani,” ujarnya, Selasa (31/3).
Ia menekankan sistem canggih saja tidak cukup tanpa integritas pegawai.
Kemenimipas juga menghadapi tantangan modernisasi layanan dan digitalisasi sistem.
Namun, profesionalisme dan komitmen pelayanan tetap menjadi kunci utama keberhasilan.
Pada 2026, Kemenimipas menargetkan pelaksanaan 15 Program Aksi strategis.
Program mencakup peningkatan layanan imigrasi dan reformasi pemasyarakatan.
Selain itu, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas SDM juga menjadi prioritas.
Abdullah mengingatkan reformasi tidak boleh berhenti pada seremoni administratif.
Publik kini semakin kritis terhadap kualitas pelayanan pemerintah.
Transparansi, kecepatan, dan bebas penyimpangan menjadi tuntutan utama masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal terbesar institusi,” katanya.
Ia mendorong seluruh jajaran memperkuat budaya kerja profesional.
Pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi juga harus dioptimalkan.
Tahun 2026 diharapkan menjadi bukti nyata keberhasilan reformasi birokrasi.
Kemenimipas menargetkan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.*
