KENDARIKINI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh aliansi Cipayung Plus Kota Kendari dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin, 1 September 2025.
Dalam aksinya, Cipayung Plus membawa sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Menolak kenaikan tunjangan gaji DPR,
2. Mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian,
3. Mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, saat menemui massa aksi menyatakan komitmennya untuk mendukung aspirasi yang disampaikan secara damai.
“Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menyampaikan tuntutan dengan cara yang damai,” ujar La Ode Tariala.
Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Kendari, Agusta, dalam forum hearing meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak lagi melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.
“Dengan melihat berbagai tindakan represif yang pernah terjadi, kami meminta agar aparat tidak lagi bersikap represif terhadap rakyat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sultra, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan terbaik kepada seluruh masyarakat.
“Kami akan memberikan perlindungan terbaik untuk masyarakat. Saat terjadi unjuk rasa, Insya Allah kami pastikan pengamanan dilakukan secara humanis,” ucap Kapolda.
Hasil Hearing dan Kesimpulan Aksi:
1. Menyampaikan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI.
2. Menyampaikan permintaan penurunan tunjangan anggota DPRD Sultra dalam rangka efisiensi anggaran, kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI.
3. Mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI.
4. Menuntut Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas meninggalnya pengemudi ojek online (Ojol), Affan Kurniawan, serta mendesak Kapolri untuk mundur dari jabatannya.
Aksi berakhir dengan kondusif setelah penyampaian aspirasi diterima oleh pihak DPRD dan Polda Sultra. (Amin)*
