KENDARIKINI.COM, BOMBANA – Aksi unjuk rasa menolak rencana pembangunan industri PT Sultra Industrial Park (SIP) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berakhir ricuh di depan Mapolres Bombana, Rabu (18/2/2026).
Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Bombana Bersatu tersebut sebelumnya dimulai dari Desa Wumbubangka. Massa menyuarakan penolakan terhadap pembahasan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat terdampak.
Koordinator lapangan aksi, Apri, mengatakan warga khawatir kehadiran kawasan industri akan mengancam lahan produktif serta mata pencaharian masyarakat setempat.
“Masyarakat menolak karena pembahasan RTRW tidak melibatkan warga. Mata pencaharian mereka terancam, sementara pemerintah daerah tidak memberikan solusi atau ruang alternatif agar masyarakat tetap bisa bekerja,” ujar Apri saat dikonfirmasi.
Massa awalnya berencana melakukan long march menuju Kantor Bupati dan DPRD Bombana. Namun, langkah mereka terhenti di depan Mapolres Bombana setelah aparat kepolisian melakukan penghadangan.
Apri mengklaim situasi memanas saat aparat berupaya membubarkan massa. Ia juga menuding adanya tindakan represif terhadap peserta aksi.
“Kami mau ke kantor bupati dan DPR, tapi dihadang di depan polres. Saat saya membela teman, saya diintimidasi dan diancam akan ditangkap. Bahkan ada peserta aksi yang dipukul di bagian belakang leher,” katanya.
Ia menegaskan aksi tersebut berlangsung damai tanpa pembakaran ban maupun pemblokiran jalan.
“Kami aksi damai dan tidak membuat macet. Tapi tiba-tiba dipalang. Kami merasa dipaksa pulang dan diancam,” tambahnya.
Sementara itu, Humas Polres Bombana, Ipda Hakim, membenarkan adanya massa aksi yang diamankan. Menurutnya, pengamanan dilakukan karena yang bersangkutan membawa senjata tajam.
“Diamankan karena membawa parang,” singkat Ipda Hakim melalui pesan WhatsApp oleh wartawan teropongsultra.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Mapolres Bombana dilaporkan berangsur kondusif. Belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait dugaan intimidasi maupun tindakan kekerasan yang disampaikan massa aksi.*
