KENDARIKINI.COM – Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan (KPPL) Sulawesi Tenggara mengkritik satu tahun kepemimpinan Wali Kota Kendari. Persoalan banjir dinilai belum terselesaikan.
Setiap hujan turun, sejumlah wilayah Kota Kendari kembali tergenang. Bahkan hujan berintensitas rendah memicu banjir di beberapa kawasan permukiman.
Genangan air dilaporkan muncul di sejumlah titik, termasuk kawasan perumahan BTN. Kondisi ini terjadi berulang setiap musim hujan.
Ketua Umum KPPL Sultra, Dwi Silo, menilai pemerintah kota belum menunjukkan langkah konkret mengatasi persoalan banjir.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan tata ruang serta pengawasan terhadap pembangunan yang berdampak lingkungan.
“Dalam satu tahun kepemimpinan, banjir masih menjadi persoalan utama. Hampir setiap hujan turun, genangan air kembali muncul,” ujar Dwi Silo, Senin (16/3/2026).
Ia menyebut maraknya alih fungsi lahan resapan menjadi kawasan perumahan dan komersial sebagai salah satu penyebab utama banjir.
Alih fungsi lahan hijau membuat air hujan tidak terserap tanah. Air kemudian mengalir di permukaan dan menumpuk di wilayah rendah.
KPPL juga menyoroti pembangunan di kawasan Jalan 40 yang dinilai mengurangi area resapan air di Kota Kendari.
Selain itu, aktivitas penimbunan di bantaran Sungai Wanggu disebut mempersempit aliran sungai dan meningkatkan potensi luapan air.
Ketika curah hujan meningkat, air sungai lebih mudah meluap dan memicu banjir di kawasan sekitar bantaran.
KPPL Sultra juga menilai sistem drainase di sejumlah kawasan kota belum memadai dan tidak terintegrasi dengan baik.
Beberapa perumahan baru disebut tidak memiliki drainase memadai sehingga air hujan tidak mengalir optimal.
Akibatnya, genangan air sering muncul di lingkungan perumahan maupun ruas jalan utama kota.
KPPL Sultra mendesak Pemerintah Kota Kendari mengevaluasi kebijakan tata ruang dan pemberian izin pembangunan.
Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan terhadap pengembang serta menjaga kawasan resapan air.
Selain itu, KPPL meminta evaluasi kinerja Kepala DLHK Kota Kendari terkait pengawasan izin lingkungan.
Menurut mereka, pengawasan yang lemah dapat memperparah persoalan banjir yang terus terjadi setiap tahun.*
