KENDARIKINI.COM — Aliansi mahasiswa menggelar aksi di Kementerian Agama RI terkait dugaan kasus kekerasan seksual di kampus.
Aksi tersebut menyoroti dugaan kegagalan pengelola IAI Rawa Aopa melindungi korban di lingkungan pendidikan.
Perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerima massa dan memfasilitasi penyampaian aspirasi secara langsung.
Aliansi memaparkan kronologi kejadian serta perkembangan proses hukum yang masih berjalan.
Koordinator aksi, Robby Anggara, menilai kampus belum memberikan perlindungan optimal kepada korban.
Ia juga menyebut adanya dugaan intimidasi serta sikap birokrasi kampus yang dinilai tidak berpihak.
“Korban belum mendapatkan rasa aman hingga saat ini,” ujar Robby, 22 April 2026.
Aliansi turut meminta Kemenag melakukan evaluasi terhadap tata kelola yayasan dan institusi.
Menanggapi hal itu, Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Papay Supriatna, menyatakan kasus tersebut menjadi perhatian.
Ia menegaskan perlindungan dan pendampingan korban harus menjadi prioritas utama.
“Korban harus mendapatkan pendampingan untuk pemulihan trauma,” ujar Papay.
Papay menyebut Kemenag akan mengambil langkah jika kampus tidak memberikan perlindungan.
Menurutnya, hak pendidikan korban tetap harus dijamin dan tidak boleh terhenti.
Dirjen Pendis kemudian berkoordinasi dengan pimpinan untuk menentukan langkah lanjutan.
Jajaran Kemenag juga telah menemui korban berinisial AR di Jakarta.
Sebelumnya, korban bersama kuasa hukum mendatangi Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan.
Kemenag menawarkan opsi perguruan tinggi lain agar korban dapat melanjutkan pendidikan.
Pilihan kampus diserahkan kepada korban dengan pendampingan dari Kemenag.
Kuasa hukum korban, Muswanto Utama, mengapresiasi langkah tersebut.
Ia menilai negara hadir menjamin hak pendidikan korban.
Sementara itu, Wakil Rektor III IAI Rawa Aopa, Sardin, menyatakan belum mengetahui detail kejadian.
Ia menyebut penanganan bergantung pada apakah peristiwa terkait aktivitas kampus atau di luar.*
