KENDARIKINI.COM – GEMPUR Sultra mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) membuka perkembangan dugaan korupsi proyek ANTAM.
Proyek tersebut berkaitan dengan pembangunan fasilitas Pelabuhan dan Belt Conveyor System di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
Ketua Umum GEMPUR Sultra, Sawal Petrus, mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang sebelumnya disorot Kejati Sultra.
Dua proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp598,62 miliar berdasarkan keterangan Kejati Sultra.
Proyek Port & Jetty Facilities berkapasitas 12.000 DWT bernilai sekitar Rp420,15 miliar.
Sementara, proyek Belt Conveyor System memiliki nilai kontrak sekitar Rp178,46 miliar.
Menurut Sawal, publik berhak mengetahui perkembangan penyidikan perkara bernilai hampir Rp600 miliar tersebut.
“Kami mempertanyakan secara tegas, sudah sampai mana penyidikan perkara dugaan korupsi proyek ANTAM?” kata Sawal.
Ia meminta Kejati Sultra menjelaskan jumlah saksi yang telah diperiksa serta perkembangan penghitungan kerugian negara.
GEMPUR juga mempertanyakan pemeriksaan pihak internal ANTAM yang terlibat dalam perencanaan, pengawasan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek.
Selain itu, Kejati diminta menjelaskan pertanggungjawaban PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya terkait pelaksanaan proyek.
Sawal juga mempertanyakan alasan kedua proyek tersebut belum dapat difungsikan sesuai peruntukannya.
Menurutnya, penyidik perlu mengurai proses perencanaan, kontrak, pembayaran, pengawasan, hingga hasil akhir proyek.
“Kalau alat buktinya sudah cukup, silakan Kejati mengambil tindakan hukum. Kalau belum, sampaikan kendalanya,” ujarnya.
GEMPUR Sultra menilai transparansi penting karena perkara tersebut menyangkut proyek bernilai ratusan miliar rupiah.
Namun, Sawal menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului proses hukum yang sedang berjalan.
Ia meminta penentuan unsur pidana, kerugian negara, dan pihak bertanggung jawab berdasarkan alat bukti.
GEMPUR Sultra menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga terdapat kejelasan hukum.
“Hampir Rp600 miliar bukan angka kecil. Kami menuntut kepastian dan transparansi hukum,” tegas Sawal.*
