KENDARIKINI.COM – Pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PKBM Metro Riset Kendari menuai sorotan.
Ketua HIPMAKOT Kendari, Ikhram, mempertanyakan dasar pencairan bantuan tersebut.
Ia menduga pencairan tetap dilakukan meski izin operasional lembaga telah berakhir.
PKBM Metro Riset berlokasi di Jalan Mayjend Katamso, Lorong Bolubu, Kelurahan Baruga, Kendari.
Lembaga tersebut mengelola program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Ikhram mengatakan legalitas aktif menjadi salah satu syarat penerima dana BOP.
“Berdasarkan Pasal 15 huruf c Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, penerima BOP wajib memiliki izin operasional sah,” kata Ikhram, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, syarat tersebut juga mencakup pendataan satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik.
Ikhram menyoroti SK Izin Operasional PKBM Metro Riset Nomor 421.9/5640/2018 tertanggal 28 Desember 2018.
Ia menduga masa berlaku izin tersebut telah berakhir dan mempertanyakan dasar penggunaannya.
“Kami menduga pencairan dana BOP ini tetap berjalan menggunakan dokumen izin operasional yang sudah mati,” ujarnya.
Ikhram juga mempertanyakan mekanisme verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari.
Ia menduga terdapat kelalaian dalam proses verifikasi hingga bantuan tersebut tetap dicairkan.
Namun, dugaan tersebut belum disertai penjelasan resmi dari pihak Dikbud Kendari.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dikbud Kendari Saemina belum memberikan tanggapan.
Jurnalis Kendarikini.com telah berupaya mengonfirmasi dasar aturan dan mekanisme verifikasi pencairan dana BOP tersebut.*
