Selasa, Agustus 11, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 368

Perlihatkan Pertambangan Berkelanjutan, Puluhan Jurnalis Ikuti PT. Vale Media Visit

Luwu Timur – PT. Vale adalah salah satu perusahaan mega industri pertambangan nikel, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini telah cukup lama melakukan aktivitasnya di Indonesia khususnya di Blok Sorowako, Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu 29 Juli 2023.

 

Memasuki umur yang ke Lima Puluh Lima (55) tahun, PT. Vale menggelar berbagai kegiatan, salah satunya PT. Vale Media Visit.

 

Kegiatan yang bertujuan untuk memperlihatkan pertambangan berkelanjutan kepada para jurnalis ini telah beberapa kali dilaksanakan dan bukan hanya kali ini saja.

Dalam kegiatan kali ini PT. Vale, mengundang Puluhan Jurnalis dari berbagai media lokal dan nasional yang berasal dari berbagai daerah untuk melihat langsung bagaimana praktek penambangan yang dilakukan perusahaan tersebut.

 

Sebelum melakukan kunjungan melihat langsung praktek penambangan, PT. Vale melakukan pembekalan terhadap para Jurnalis dan memberikan Alat Pelindung Diri (APD).

 

Pasca menerima pembekalan dan menerima APD, Jurnalis diajak berkeliling melihat langsung bagaimana praktek penambangan yang dijalankan oleh PT. Vale.

 

Dari kegiatan awal penambangan hingga proses akhir, bahkan tidak sampai disitu para Jurnalis juga diperlihatkan kegiatan pasca tambang (reklamasi), pengelolaan air limbah, pengelolaan energi terbarukan lewat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang.*

 

 

PT Vale Catatkan Kenaikan Produksi dan Biaya yang Terkendali Dorong Pendapatan yang Lebih Tinggi pada Triwulan Satu 2023

Jakarta – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”, IDX Ticker: INCO) dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) hari ini mengumumkan pencapaian kinerja keuangan yang tidak diaudit untuk triwulan kedua tahun 2023 (“2T23”).

Selama triwulan ini. angka produksi mencapai 16.922 metrik ton (t), menandai peningkatan signifikan sebesar 35% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan target produksi tahunan Grup sekitar 70.000 t untuk tahun 2023.

“Kami berhasil mempertahankan laba positif berkat kelancaran pelaksanaan operasi kami,” ujar Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur Perseroan, saat mengomentari pencapaian tersebut.

“Ke depannya, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Pada triwulan ini, PT Vale berhasil menurunkan biaya kas per unit produksi lebih jauh lagi, melampaui level yang pernah dicapai pada triwulan sebelumnya,” jelasnya, Kamis 27 Juli 2023.

Pendapatan Grup meningkat menjadi AS$658,9 juta atau, 17% pada 1H23 dari AS$564,5 juta pada 1H22, terutama karena volume pengiriman yang lebih tinggi sebesar 6.208 t pada periode ini. Namun demikian, Beban Pokok Pendapatan Grup juga meningkat dari AS$356,3 juta pada 1H22 menjadi AS$438,4 juta pada 1H23, terutama disebabkan oleh konsumsi bahan bakar dan harga diesel yang lebih tinggi. Konsumsi dan harga rata-rata High Sulphur Fuel Oil (“HSFO”).
Harga rata-rata batubara per t (“) AS$337,45 AS$466,22 AS$383,46 AS$317,97 () Harga batubara disajikan dalam basis DMT (Dry Metric Tori) dan CFR (Cost & Freight)

Tabel di atas ini mencerminkan hasil peningkatan berkelanjutan dalam efisiensi operasional. Sejak April 2023, Perseroan memutuskan untuk mengalihkan sumber energi untuk burner dari HSFO ke batubara, didorong oleh penurunan harga batubara. PT Vale tetap berkomitmen untuk selalu berupaya mengurangi biaya, termasuk penyesuaian komponen lainnya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengelola biaya.

Selain melakukan pengendalian biaya, PT Vale mengambil sikap hati-hati dalam mengelola arus kasnya untuk mengantisipasi kondisi harga nikel yang tidak menguntungkan. Pada 30 Juni 2023, kas dan setara kas Perusahaan berjumlah AS$719,9 juta. Selama 2T23, PT Vale mengeluarkan belanja modal sekitar AS$60.8 juta, menandai peningkatan signifikan sekitar 36% bila dibandingkan dengan belanja modal pada 2T22 Perseroan tetap berkomitmen untuk memprioritaskan peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. memastikan daya saing jangka panjang sambil menjunjung tinggi nilai-nilai kami: Keselamatan jiwa merupakan hal terpenting, Menghargai kelestarian bumi dan komunitas kita.

Perseroan menghimbau pembaca untuk melihat ikhtisar pencapaian Grup, dimana pencapaian operasional dan hasil keuangan yang tidak diaudit telah dirangkum pada halaman-halaman selanjutnya.*

Kakanwil Kemenag Sultra Launching Kampung Moderasi Beragama di Konawe Utara

Konawe Utara – Disaksikan Kakanwil Kemenag Sultra dan Bupati Konawe Utara, Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki melaunching Kampung Moderasi Beragama (KMB) pada dua Kecamatan di Kab. Konawe Utara, Rabu (26/7/2023).

Dua KMB di Konawe Utara yang dilaunching yakni Desa Watumelewe Kec. Wiwirano dan Desa Pariama Kec. Langgikima. Turut menyaksikan seluruh jajararan Forkopimda, perwakilan para tokoh dan majelis agama, tokoh masyarakat se Prov. Sultra dan pengurus FKUB Prov. Sultra.

Dalam sambutannya Wamenag mengatakan Kementerian Agama memiliki program moderasi beragama yang merupakan RPJMN tahun 2020-2024.

“Kementerian Agama telah membuat berbagai kegiatan dalam memperkuat moderasi beragama salah satunya pembentukan kampung moderasi beragama, ” ungkapnya

Lebih lanjut dikatakan, program ini adalah langkah yang sangat positif dalam mempromosikan perdamaian toleransi moderasi dalam beragama. Ditengah masyarakat kita dengan kompleksnya masalah yang dihadapi dunia saat ini penting untuk bersama menjaga kerukunan dan keberagaman.

“Salah satu hal yang menarik dari program ini adalah melibatkan banyak masyarakat secara aktif dalam membangun moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Ini mencerminkan pengakuan akan kekuatan dan peran masyarakat dalam menciptakan perubahan positif dengan melibatkan warga setempat kita bisa menciptakan hasil lebih bail dan berkelanjutan, ” jelasnya.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Sultra, H Muhamad Saleh menyampaikan progress KMB di Sultra yang sebelumnya telah dirintis di Desa Watumelewe Kec. Wiwirano dan Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara.

“Saya ucapkan terimakasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya kepada Bupati Konawe Utara yang telah memfasilitasi kegiatan launching KMB sebagai salah satu program prioritas Menteri Agama RI” ungkap Kakanwil.

Sementara itu Bupati Konawe H Ruksamin, berharap praktek moderasi dalam beragama dan pemahaman yang benar atas praktek keagamaan dapat menjadi tameng dalam menghalau akses-akses negatif yang mengancam keutuhan NKRI, juga menghalau akses negatif dari dampak globalisasi dan modernisasi yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan masyarakat yang selama ini telah dibina.

“Moderasi dalam konteks kehidupan beragama telah sedemikian mengakar dan dipraktekkan oleh pendahulu kita selama ini. Untuk itu, sebagai Bupati Konawe Utara setelah pencanangan 2 desa sebagai Kampung kerukunan tersebut, akan mendukung dan menyiapkan hal-hal yang mempercepat proses menjadi Kampung Moderasi Beragama,” tegas Ruksamin.

Usai dilaunching Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, Kakanwil Kemenag Sultra H. Muhamad Saleh bersama Bupati Konawe Utara, H Ruksamin menandatangani prasasti Pencanangan Desa Sadar Kerukunan Desa Pariama Kec. Langgikima dan Desa Wacumelele Kec. Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.

Penandatanganan ini disaksikan Pejabat Administrator Kanwil Kemenag Prov. Sultra, Plt. Kepala Kemenag Kab. Konut, Tuhirsan, Ketua DWP Kanwil Kemenag Prov. Sultra, Ny. Nurna Saleh, Ketua dan Pengurus DWP Kemenag Kab. Konut, Forkopimda Kab. Konut, Ketua FKUB Prov. Sultra, KH. Ryha Madi dan Pengurus, Wakil Ketua MUI Prov. Sultra. KH. Djakri Nappu, Ketua dan Pengurus FKUB Kab. Konut, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.*

Menuju 10 Tahun World Water Forum, Kodim Kendari Dukung Kegiatan Susur dan Bersih- Bersih Sungai

Kendari – Peltu Wasiun bersama 20 personel Kodim 1417/Kdi melaksanakan kegiatan Susur dan Bersih-bersih sungai menuju 10 Tahun World Water Forum yang dibuka oleh PJ Walikota Kendari Asmawa Tosepu A.P., M.Si,.

Kodim 1417/Kendari memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung setiap kegiatan positif yang diselenggarakan demi memajukan wilayah dan masyarakatnya.

Hal ini dikatakan Dandim 1417/Kdi Kolonel Czi Bintarto JY, S. I. P. , M. Han, dalam rilisnya Kamis (27/7).

Kodim 1417/Kendari selalu siap sedia serta memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung setiap kegiatan positif yang diselenggarakan oleh Instansi Pemeritah maupun Instansi lainnya.

“Kegiatan Pemerintah Kota Kendari dengan menggandeng beberapa instansi dan elemen masyarakat ini merupakan bentuk kebanggan atas terpilihnya Negara Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke—10 yang akan dilaksanakan di Bali tahun 2024,” jelas Dandim.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke—10 adalah bukti pengakuan dunia atas upaya sebagai negara yang serius dalam menjaga sumber daya air dan menghadapi tantangan global terkait air bersih.

Kegiatan yang mengambil tema “Sungai Bersih untuk Kehidupan dan Alam” ini dilaksanakan di RT 03 RW 02 Jln. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari Prov. Sultra diikuti oleh Siswa Siswi SMA/SMP Kartika 21 orang, Mahasiswa Tehnik Unsultra 30 orang, DLHK 10 orang, BWS 20 orang dan Masyarakat Kel. Kemaraya sekitar 300 orang.

Untuk diketahui hadir dalam kegiatan ini Agus Safari, ST., MT (Kepala BWS IV Kota Kendari), Ir. Nismawati, M.Si (Kadis DLHK Kota Kendari), Amir Yusuf, S.Sos., M.Sos (Camat Kendari Barat), Sumarni Asahi, S.SI., M.A.P (Lurah Kemaraya) dan Juhardin Dema, S.Sos., M.A.P (Lurah Lahundape).*

Danrem 143 Halu Oleo Terima Kunjungan Pasis Dikreg LI Sesko TNI

Kendari – Komandan Korem 143/HO Brgjen TNI Ayub menerima kunjungan Siswa Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LI (51) Sesko TNI TA. 2023 bersama Irsesko TNI Brigjen TNI Khoirul Hadi,S.E. di Makorem 143/HO, Selasa 25 Juli 2023

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Lettu Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya di Kendari, Sultra, Rabu(26/07/2023).

Dalam sambutannya Danrem 143/HO menyampaikan selamat datang di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara, disertai harapan kiranya Peserta KKDN Pasis Dikreg LI Sesko TNI sekalian dapat memperoleh data yang diinginkan sebagai bahan pembelajaran sesuai kurikulum pendidikan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Danrem 143/HO menyampaikan secara garis besar tentang situasi dan kondisi serta hal-hal menonjol yang ada di wilayah kerja Korem 143/HO.

“Korem 143/HO adalah Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dibawah Kodam XIV/Hasanuddin yang bertanggung jawab terhadap pertahanan wilayah darat di wilayah administrasi Sulawesi tenggara yang membawahi 6 Kodim dan 1 Batalion Infateri yang tersebar di 15 Kabupaten dan 2 Kota,”ucapnya

“Dalam waktu dekat ini, akan diresmikan Kodim 1431/Bombana guna memendekkan rentang kendali komando satuan-satuan kewilayahan agar lebih efektif dan efisien, Namun patut disyukuri bahwa berkat sinergitas dengan aparat negara lainnya, khususnya pemerintah daerah dan Polri, serta komponen masyarakat lainnya, wilayah kerja Korem 143/HO sampai saat ini Puji Tuhan masih kondusif, aman dan terkendali”lanjutnya

Pada kesempatan tersebut Dansesko TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Irsesko TNI Brigjen TNI Khoirul Hadi menyampaikan ucapak banyak terima kasih kepada Danrem 143/HO dan seluruh pejabat Korem 143/HO yang telah menyambut Para Pasis Dikreg LI Sesko TNI TA 2023 di Makorem 143/HO.

“Saya mewakili Dansesko TNI sangat berterima kasih banyak Atas terselenggaranya kegiatan ini di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, atas kesetiaannya jajaran satuan Korem 143/HO menerima para peserta KKDN Pasis Sesko TNI”ucapnya

“Kegiatan KKDN Pasis Sesko TNI merupakan kegiatan bagian manajemen pertahanan Negara, Perlu kita ketahui wilayah yang mampu Dengan potensi tingkat pertahanan yang cukup,” pungkasnya.*

Perjalanan Dinas ke Austria, Kepala BBPVP Makassar Kunjungi Pusat Pelatihan Kerja Internasional Terbesar di Eropa

Sebagai tindaklanjut kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Lembaga Pelatihan Kerja Internasional “Key to Improve your People” (KIP), Austria khususnya kerja sama Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim yang di bangun di BBPVP Makassar, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar Dr. La Ode Haji Polondu, S.Pd.,M.Pd. melakukan perjalanan dinas ke Austria untuk membicarakan peningkatan kompetensi instruktur dan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap delapan orang Instruktur BBPVP Makassar Peserta Training Of Trainers (TOT) Kejuruan Otomotive dan Kejuruan Listrik di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz, Austria.

Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar La Ode Haji Polondu menyampaikan rasa bangga dan bahagia serta terima kasihnya kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria ketika menyaksikan langsung kemampuan dan keahlian delapan orang Instruktur BBPVP Makassar Peserta Training Of Trainers (TOT) Kejuruan Otomotive dan Kejuruan Listrik di Lembaga Pelatihan Kerja Inyernasional KIP-WIFI Linz, Austria, 25 Juli 2023.

Menurut Mr. Ernst Buchinger, KIP WIFI Training Manager, Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz, Austria adalah Lembaga Pelatihan Kerja Internasional terbesar dan terlengkap di Eropa, yang meliputi sarana dan prasarana pelatihan, peralatan dan bahan pelatihan termasuk hotel sebagai tempat tinggal peserta pelatihan, yang menyelenggarakan pelatihan kerja mulai dari tingkat dasar hingga TOT yang pesertanya berasal dari berbagai negara di dunia, serta dilatih dan diajar oleh Instruktur handal dan kompeten di Eropa.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu mengatakan sebagai Balai Besar yang baru lahir, BBPVP Makassar wajib memiliki pelatih atau instruktur hebat dan kompeten yang tidak hanya memiliki dan mengantongi Sertifikasi Training dari dalam negeri, tetapi juga wajib memiliki dan mengantongi Sertifikat Pelatihan Internasional, salah satunya adalah yang diperoleh dari Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria ini.

“Alhamdulillah BBPVP Makassar telah memiliki delapan orang Instruktur yang memiliki dan mengantongi Sertifikat Training Internasional, empat orang Instruktur Kejuruan Otomotive dan empat orang Instruktur Kejuruan Listrik. Saya berharap, mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Instruktur BBPVP Makassar secara maksimal, sehingga menghasilkan lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi BBPVP Makassar yang kompeten dan siap kerja serta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” harap Polondu.

Lebih lanjut, La Ode Haji Polondu menjelaskan bahwa para Instruktur BBPVP Makassar yang sedang menjalani TOT di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria ini, setelah mereka kembali ke Tanah Air, disamping mengajar atau melatih untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan skill-nya kepada Siswa Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di BBPVP Makassar, mereka juga dapat berbagi dengan melakukan Upgrading bagi para instruktur dari berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD milik Pemerintah Daerah atau pun instruktur Training Center Industri. Dengan mengantongi Sertifikat Training Internasional, ke delapan Instruktur BBPVP Makassar ini sangat membanggakan karena akan menjadi aset bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kompetensi peserta pelatihan, menciptakan tenaga kerja trampil, menekan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru dan juga diharapkan mereka akan lebih kreatif untuk menciptakan inovasi program pelatihan, apalagi salah satu kelebihan empat orang Instruktur BBPVP Makassar Kejuruan Otomotive adalah mereka sudah memiliki keahlian di bidang Mesin Diesel khususnya mesin-mesin kendaraan produk Benua Eropa seperti BMW, Mercedes dan mesin diesel lainnya.

Menurut, Mantan Kepala BPVP Kendari ini, manfaat dari Sertifikasi Kompetensi TOT yang diperoleh Instruktur BBPVP Makassar dari Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz, Austria adalah (1) Mengenal dan nengidentifikasi potensi SDM peserta pelatihan dengan karakteristik dan potensi berbeda-beda. Melalui TOT, Instruktur BBPVP Makassar akan mendapatkan pengetahuan dalam mengenal serta mengidentifikasi komponen, esensi SDM berdasarkan potensi Siswa Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di BBPVP Makassar maupun pada wilayah-wilayah binaannya di empat provinsi, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo bahkan dapat diterapkan di berbagai Balai atau Lembaga Pelatihan kerja seluruh Indonesia, (2) Instruktur mampu menganalisis kebutuhan pelatihan sesuai dengan kondisi dan karakter wilayah serta kebutuhan dunia industri pada setiap Balai atau lembaga pelatihan serta kebutuhan masyarakat akan kompetensi yang diinginkan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah masyarakat yang bersangkutan.
Peserta yang mengikuti sertifikasi training akan mendapatkan banyak materi terkait penyusunan program pelatihan. Sehingga mereka dapat menganalisis kebutuhan sesuai kegiatan program pelatihannya. Dengan demikian, Instruktur BBPVP Makassar peserta TOT di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria dapat menyusun materi pelatihan, proses pelaksanaan pelatihan, kebutuhan peralatan dan bahan pelatihan hingga evaluasinya, (3) Memahami tipe belajar dan cara mengajar atau melatih sehingga Instruktur akan mendapatkan materi tentang berbagai gaya mengajar atau melatih yang dapat menuntun peserta pelatihan untuk mudah memahami cara-cara belajar atau berlatih dengan menggunakan peralatan dan bahan pelatihan sesuai kejuruan yang diikutinya khususnya pada kejuruan otomotive dan kejuruan listrik.

Dalam kunjungan kerjanya di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria, Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu didampingi oleh Fitroh Hanrahmawan (Mantan Kepala BPVP Makassar), M.A. Habibi Kadir (Koordinator Instruktur dan Tenaga Pelatihan BBPVP Makassar), Agus Tryanto (Koordinator Bidang Pengelolaan Keuangan Setditjen Binalavotas Kemnaker) dan Dimas Radhitya Pramudia Wardana (Kepala Bagian Umum BBPVP Bandung).

Di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz, Austria, Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu bersama Rombongan diterima oleh Mr. Robert Neubauer (CEO KIP),
Mr. Ernst Buchinger (KIP Training Manager), Mr. Alois Aichner (KIP Technical Director), Mr. Eduardo Tiatco (KIP Project Manager), Mr. Nico Rettenbacher (KIP Coordinator/Project Manager) dan Brigite Neubauer (KIP Coordinator/Logistic Manager).

Untuk diketahui, delapan orang Instruktur BBPVP Makassar Peseta TOT di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz Austria, untuk Kejuruan Listrik adalah Armady, Rahmawati, Muchtar dan Zulfan Mustafa. Sementara Peserta TOT dari Kejuruan Otomotive Mesin Diesel adalah Denny Osmond, Fikri Fausi Takdir, Harif Hadi dan
Muhammad Ridha Rasyid, yang kegiatan TOT-nya akan berakhir pada hari Jumat, 28 Juli 2023 sekaligus akan diserahkan Sertifikat Training Internasional mereka oleh Mr. Robert Neubauer (CEO KIP) bersama Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz Austria.*

Kumham Goes to Kampus, Wamenkumham Sampaikan Visi KUHP Pada Ratusan Mahasiswa

Kendari- Dalam rangka kegiatan Kumham Goes to Campus, Wakil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, melaksanakan sosialisasi dan diskusi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undangan-undangan Hukum Pidana (KUHP) dihadapan ratusan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Rabu (26/7/2023).

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI, Dhahana Putra, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Ambeg Paramarta, Rekor UHO, Muhammad Zamrun Firihu, Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Ramli, Komandan Korem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Ayub Akbar, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Letkol Laut (P) Abdul Kadir Mulku Zahari, Rektor IAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Husain Insawan, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Herry Ahmad Pribadi.

Kegiatan tersebut ungkap Wamenkumham bertujuan untuk memperkenalkan Kemenkumham kepada kampus, memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan mendekatkan Kemenkumham kepada publik.

Lebih lanjut, pria yang akrab dengan sapaan Eddy Hiariej ini menjelaskan perjalanan panjang hingga disahkannya KUHP Nasional pada Tahun 2022 lalu. Menurutnya pengesahan RUU KUHP tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. “Mengapa kami harus melakukan sosialisasi terhadap KUHP Nasional? Karena KUHP Nasional ini merubah pola pikir, merubah mindset merubah pemikiran kita semua dan itu perubahannya secara radikal sehingga kita perlu mensosialisasikan ini kepada seluruh masyarakat. Pengesahan terhadap RUU KUHP tidak lain tidak bukan semata-mata adalah untuk menjamin kepastian hukum,” ujarnya.

Dunia saat ini tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif tetapi berorientasi kepada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. “Ini merupakan visi KUHP Nasional yang terus menerus harus dikumandangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu visi KUHP Nasional itu adalah modernisasi, kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman terutama perkembangan teknologi,” jelasnya.

Terkait KUHP ini, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana tersebut juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah melakukan dua hal yang pertama yaitu sosialisasi yang dilaksanakan saat ini (Kumham Goes to Campus) selanjutnya kedepan akan melakukan sosialisasi khusus kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) yang akan dilengkapi modul sebagai penjelasan dari pasal-pasal yang ada sehingga ada standar yang sama seluruh APH yang ada di Indonesia. Kedua yang akan dilakukan pemerintah dan DPR adalah mempersiapkan berbagai aturan pelaksanaan terkait KUHP Nasional tersebut.*

Pangdam XIV Hasanuddin Massifkan Tujuh Perintah Harian Kasad, 36 Titik Sumur Bor di Wilayah Teritorial

Gowa – Implementasi Tujuh Perintah Harian Kasad diantaranya “TNI AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi”, terus menjadi atensi orang nomor satu di Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr (Han). Salah satu bukti nyata yang dilakukan yakni program TNI Manunggal Air.

Pembuatan sumur bor yang berada di wilayahnya sebanyak 36 titik diantara 1.304 program TNI Manunggal Air Tahun 2023 di Indonesia yang diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman secara virtual. Selasa (25/07/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, dihadiri Pangdam XIV/Hasanuddin dan sejumlah Pejabat Utama Kodam serta Forkopimda Kab. Gowa, bertempat di kampung Pakua, Dusun Pangajian, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Dengan adanya 36 titik sumur bor yang diprogramkan di wilayah teritorial Kodam XIV/Hasanuddin tersebut yakni di wilayah Korem 141/Tp sebanyak 20 titik, Korem 142/Tatag sebanyak 7 titik dan Korem 143/HO sebanyak 9 titik, masyarakat yang terdampak krisis air, kini telah bisa menikmati air bersih tanpa harus menadah air hujan ataupun mencari sumber air yang harus menempuh jarak perjalanan cukup melelahkan.

Kasad dalam sambutannya mengatakan bahwa Program Manunggal Air merupakan salah satu implementasi dari perintah Presiden RI Joko Widodo, yang menginginkan TNI mengambil peran dalam membantu pemerintah untuk mengatasi kesulitan terutama pasca pandemi Covid-19.

Mayjen Totok selaku Pangdam XIV/Hasanuddin yang membawahi tiga Provinsi (Sulsel, Sulbar dan Sultra), diberbagai kesempatan menyebut terkait implementasi Tujuh Perintah Harian Kasad, bahwa untuk wilayah Kodam Hasanuddin program andalan TNI sebagai implementasi dari tujuh perintah Kasad terus dimassifkan.

Tak hanya TNI Manunggal Air, program ketahanan pangan juga tak henti dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan. “TNI harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan menjadi solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat. Itu menjadi bagian implementasi dari tujuh perintah Harian Kasad. Selain itu, prajurit Hasanuddin diharapkan selalu berpedoman pada slogan 6K di Hati Kita”, Tandasnya.

Pada peresmian sumur bor tersebut, salah satunya di Desa Parigi Kab. Gowa, sangat mengharukan warga, Ibu Suci, salah satu warga Desa Parigi mengaku haru, Ia pun mengungkapkan kesyukurannnya telah mendapat fasilitas air bersih di kampungnya.

“Kami terharu sekali dengan adanya air bersih ini. Kami tidak lagi pergi mengambil air di tempat jauh, apalagi di musim kemarau. Paling dekat jarak untuk ambil air 1,5 kilometer, sekarang tidak lagi. Terima kasih kepada bapak Pangdam, sekarang kami bisa rasakan air bersih”, Ungkapnya dengan penuh haru.

Selain peresmian air bersih dan pencanangan percepatan penurunan stunting secara virtual oleh Kasad, di tempat yang sama Pangdam Mayjen Totok juga menyerahkan bantuan sembako kepada 50 warga setempat.*

KBST Gelar Pelatihan Menulis

Kendari -Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Praktik Baik Hasil Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi yang dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Kegiatan ini dikemas dalam 3 bentuk pelatihan yaitu, pelatihan menulis puisi, pelatihan mendongeng, dan pelatihan menulis esai.

Pelatihan menulis puisi dilaksanakan pada 12—15 Juli 2023 di Pustaka Kabanti. Pelatihan mendongeng dilaksanakan pada 17—18 dan 20—21 Juli 2023 dan pelatihan menulis esai dilaksanakan pada 20—23 Juli 2023 di Rupa Cofee dan Co-Working Space. Pelatihan mendongeng yang didampingi oleh Teater Sendiri dan GKM diikuti oleh Kawan Inspirasi Kendari, Sultra Island Care dan Fraksi Sastra. Pelatihan menulis puisi yang didampingi oleh Pustaka Kabanti diikuti oleh LSM Rumah Andhakara dan Laskar Sastra UHO. Pelatihan Menulis esai yang didampingi oleh Idea Project diikuti oleh Lingkar Studi Ilmiah Penalaran UHO, Forum Lingkar Pena Wilayah Sulawesi Tenggara, LPM Katharsis, dan Bookscape.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan anggota komunitas Literasi di Kota Kendari yang masih termasuk dalam kategori B dan C (menurut pengkategorian Badan Bahasa) agar lebih aktif dalam menggiatkan literasi di komunitasnya.*

Bertandang ke Polres Konut, Mahasiswa Tuntut Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Profil dan Website Desa

Konawe Utara – Puluhan mahasiswa mendatangi Mapolres Konut menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi pada proyek pengerjaan Profil dan Website Desa yang bersumber pada anggaran Dana Desa 2017.

Sebelumnya Perkara tersebut telah diadukan di Polres Konawe pada tahun 2017, pada saat itu wilayah hukum Polres Konawe masih mencakup Kabupaten Konawe Utara.

Penanggung Jawab Aksi Ikra menjelaskan bahwa dugaan korupsi tersebut bermula dari proyek yang tak seharusnya bersumber dari anggaran dana desa.

“Proyek pembuatan website dan profil desa tidak seharusnya dari anggaran dana desa, karena apapun pengerjaan proyek dana desa mesti bersumber dari aspirasi masyarakat desa, dan anehnya masyarakat tidak meminta itu berdasarkan hasil investigasi kami dilapangan,” jelasnya, Rabu 26 Juli 2023.

“Hasil investigasi kami dilapangan seluruh desa di Kabupaten Konawe Utara menganggarkan proyek tersebut, dengan nilai beragam dari 30-50 jutaan, dan ini kami duga atas instruksi salah satu oknum pemangku kewenangan,” tambahnya.

Sambungnya pihaknya semakin merasa janggal saat ada sorotan proyek tersebut kemudian dianggarkan di APBD.

“Pada tahun 2018 itu dianggarkan lagi di APBD, dan memang seharusnya seperti itu mesti dianggarkan di APBD bukan menggunakan dana desa, apalagi atas instruksi salah satu oknum pemangku kewenangan,” ungkapnya.

Lanjutnya pada tahun 2017 juga pihaknya telah mengadukan hal tersebut ke Polres Konawe, namun sampai hari ini menurutnya belum ada titik terang terkait perkara tersebut.

Dan untuk itu pihaknya hari ini mendatangi Polres Konut, dikarenakan Perkara tersebut telah diambil alih oleh Polres Konut.

“Kami minta agar Polres Konut sesegera mungkin memproses perkara tersebut, karena ini sudah cukup lama mengendap,” tegasnya.

Terkait hal tersebut Kasatreskrim Polres Konut Iptu Bhekti Indra Kurniawan menerangkan bahwa terkait penanganan perkara tersebut sementara tahap Pulbaket dan akan dinaikkan ke tahap sidik.

“Sekarang sementara Pulbaket, kita masih menunggu audit inspektorat, setelah ada hasil audit apakah ada kerugian negara atau tidak baru kita naikkan ke tahap sidik,” bebernya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya telah memeriksa 80 an Kepala Desa di Kabupaten Konawe Utara dan beberapa saksi lainnya.

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini, namun semua ada tahapannya,” pungkasnya.*

Polres Konut Gagalkan Penyelundupan 1.132 Tabung Gas Elpiji Tiga Kilo dan 295 Jerigen BBM Pertalite yang Hendak Dibawa ke Morowali

Konawe Utara – Kepolisian Resort (Polres) Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), berhasil mengamankan 11 unit kendaraan roda empat yang memuat 1.132 tagung gas subsidi tiga kilo gram, 295 jeregen berisikan BBM jenis pertalite dan 7 jeregen BBM jenis solar.

Barang subsidi tersebut hendak diselundupkan ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Kapolres Konut, AKBP Priyo Utomo bersama seluruh jajarannya yang dipimpin Kabag Ops, AKP Sunari dan Kasat Lantas, AKP Sujermin melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), Rabu 26 Juli 2023 sekira pukul 05.45 Wita.

Kapolres Konawe Utara, AKBP Priyo Utomo melalui Kabag Ops, AKP Sunari mengatakan, selain melaksanakan KRYD, personil Polres Konut juga melaksanakan patroli hunting ke berbagai tempat di wilayah tersebut.

“Barang bukti tabung gas dan BBM tersebut berasal dari berbagai tempat seperti Kabupaten Konawe, Bombana, Kota Kendari dan Konawe Utara dengan cara membeli dikios-kios dan kios agen gas elpiji kemudian para pelaku menjualnya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,” katanya.

Lanjutnya, kegiatan yang dilakukan personil Polres Konawe Utara adalah untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji di setiap desa dan kelurahan di Bumi Oheo.

“Pak Kapolres menegaskan komitmennya untuk memberantas para pelaku yang menyebabkan kelangkaan gas serta akan memproses secara hukum para pelaku tersebut,” bebernya.

Senada dengan hal tersebut Kasatreskrim Polres Konut Iptu Bhekti Indra Kurniawan menyebutkan bukan kali ini saja pihaknya melakukan penangkapan terhadap barang subsidi selundupan yang hendak dibawa ke Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kami terus memasifkan operasi penindakan terhadap barang subsidi, ini juga melihat yang terjadi di masyarakat, terjadinya kelangkaan barang subsidi ditengah masyarakat,” jelasnya.

Selain itu pihaknya berkomitmen akan melakukan penindakan terhadap para pelaku penyelundupan barang subsidi.

“Kemarin juga itu sebelum operasi ini ada 6 Ton BBM Pertalite yang kami amankan, dan kedepannya akan terus kami tingkatkan operasi penangkapan penyelundupan barang subsidi,” pungkasnya.*

Sempat Dikabarkan Tenggelam di Perairan Malaoge Buton Gegara Kecelakaan Kapal, Tiga Korban Ditemukan Selamat

Buton – Sebelumnya dikabarkan tiga orang korban kecelakaan kapal tenggelam di perairan Malaoge Kabupaten Buton.

Terkait hal tersebut KPP Kendari Muhamad Arafah mengatakan pihaknya berhasil menemukan ketiga korban dalam keadaan selamat.

“Pada pukul 13.43 Wita terima informasi dari kepala desa malaoge bahwa korban pertama Sarifudin ditemukan terdampar dipesisir pantai Desa Karya Jaya Kecamatan Siantopina Kabupaten Buton dalam keadaan selamat,” katanya.

Sambungnya pada pukul 14.21 Wita terima informasi dari kepala desa malaoge bahwa korban kedua Basirun ditemukan terdampar di Desa Kombewaha Kecamatan Siantopina Kabupaten Buton dalam keadaan selamat.

“Dan pada pukul 14.34 Wita korban ketiga La Ode Juliadin ditemukan terombang ambing oleh Tim SAR Gabungan dalam keadaan selamat sekitar Arah barat daya dari perkiraan lokasi dan dievakuasi ke Puskesmas Malaoge Kabupaten Buton untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban,” bebernya.

Lanjutnya setelah ketiga korban dinyatakan sehat, pada pukul 16.35 Wita ketiga korban dievakuasi menuju wanci.
Pada pukul 20.10 Wita Tim SAR Gabungan tiba di Wanci berikut ketiga korban, selanjutnya diserahterimakan kepada pihak keluarga.*

Wamenkumham Kunjungi Rutan Kelas II A Kendari, Karutan: Membawa Semangat Baru Bagi Kami

Kendari – Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Wamenkumham RI), Edward Omar Sharif Hiariej, bersama rombongan telah tiba di Kendari Sulawesi Tenggara melalui Bandara Udara Haluoleo sekitar pukul 09.30 WITA, Selasa 25 Juli 2023

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, bersama Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Zamrun Firihu, serta Para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Sultra dan juga para Ka UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi menjemput langsung kunjungan tersebut.

Kunjungan ini dalam rangka mengisi kegiatan KUMHAM GOES TO CAMPUS sebagai keynote speech yang akan dilaksanakan di auditorium Mokodompit Universitas Halu Oleo (UHO) pada hari Rabu (26/7/2023). Selain itu, Wamenkumham tersebut juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam Kota Kendari.

Selain itu Wamenkumham juga mengunjungi Rutan Kelas II A Kendari, Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Lapas Kelas II A Kendari dan beberapa UPT lainnya dilingkup Wilayah Kemenkumham Sultra.

Terkait kunjungan Wamenkumham, Karutan Kelas II A Kendari Iwan Mutmain mengatakan “Wamenkumham Kunker ke Rutan Kelas II A Kendari dalam rangka sosialisasi KUHP Baru, kunjungan ini juga menjadikan semangat baru bagi kami,”.

Sambungnya ia juga menuturkan Ini angin segar juga karena dalam KUHP baru bahwa setiap Narapidana ataupun WBP itu tidak semua berujung pada Pidana Penjara, dan ini menjadi solusi atas kondisi over kapasitas khususnya di Rutan Kelas II A Kendari.

“Di Rutan Kelas II A Kendari itu seharusnya 234, tetapi diisi oleh 702 WBP,” tambahnya.

Selain itu pihaknya juga telah mengusulkan rehabilitasi Rutan Kelas II A Kendari.

“Kami sudah usulkan ke Kementerian, tetapi ini kan semua butuh proses dan bukan hanya Rutan Kelas II A Kendari yang mengalami Over Kapasitas, tetapi tadi kami sudah sampaikan ke Wamenkumham, semoga cepat diterima usulan kami terkait rehab Rutan Kelas II A Kendari,” pungkasnya.*

Komitmen PT Vale Terapkan Good Mining Practices Kuatkan Industri Nikel

Jakarta – CEO PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Febriany Eddy mengobarkan semangat dan optimisme dalam menjalankan program hilirisasi nikel. Hal ini disampaikannya saat menjadi salah satu panelis dalam Nickel Conference 2023 yang digelar CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (25/07/2023).

Febriany menegaskan, PT Vale berkomitmen untuk menghadirkan pertambangan yang berkelanjutan yang dapat dicapai dengan menerapkan praktik pertambangan yang baik atau good mining practices. Praktik pertambangan yang baik juga ditandai dengan tiga indikator, yakni lingkungan (Environmental), Sosial (social), dan tata kelola (Governance) – atau biasa diistilahkan dengan ESG.

“ESG telah lama menjadi bagian dari kami. Segala keputusan yang kami ambil sangat berhati-hati dan memikirkan dampak ESG-nya. Kami perlu upaya ekstra untuk menjaga komitmen dan konsistensi tersebut,” ujar Febriany Eddy.

Febriany Eddy mencontohkan di Blok Sorowako, salah satu wilayah operasi PT Vale, termasuk ke dalam garis Wallacea dengan keanekaragaman hayatinya. “Hal itu menjadi tantangan kami untuk membuat perencanaan pertambangan nikel,” jelasnya.

Selama 55 tahun hadir di Indonesia, PT Vale kata Febriany amat berkonsentrasi pada ESG untuk meminimalisasi dampak aktivitas pertambangan. Mulai dari membangun pabrik yang ramah lingkungan, pembangkit listrik minim emisi, sampai tata kelola limpasan tambang yang tidak mencemari lingkungan.

Upaya-upaya tersebut, lanjut Febri menjadi daya tarik bagi mitra-mitra kelas dunia untuk bergabung membangun bisnis pertambangan berkelanjutan di Indonesia, yakni Ford, Huayou, Xinhai, dan TISCO.

Dia optimis masa depan industri nikel di Indonesia bakal lebih cerah jika kita seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dan pengusaha berkomitmen bersama menerapkan good mining practices.

“Kunci utama dalam investasi bersama dengan mitra-mitra adalah keselarasan visi yang sustainable. Kami sangat menjunjung tinggi keberlanjutan. Jadi kolaborasi, kesamaan visi, dan komitmen penting bagi masa depan Industri Nikel tanah air,” tukas Febri.

Dalam acara yang bertajuk “Nickel & Battery Supply Chain Sustainability” ini, Febri
duduk dengan dua pemimpin perusahaan tambang nikel yakni Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk, Roy Arman Arfandy dan Direktur Eksekutif PT Merdeka Battery Materials Tbk, Andrew Philip Starkey.

Mereka memaparkan aspek-aspek strategis terkait ESG dalam industri nikel di Indonesia di saksikan para hadirin dari kalangan regulator, penambang, pengusaha smelter, konsumen baterai kendaraan listrik, investor, dan akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejumlah pemangku kepentingan juga hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Lalu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati, Managing Director Fullerton Fund Management Company Ltd. Choo Jee Meng, dan Strategist/Managing Partner PT Verdhana Sekuritas Indonesia Heriyanto Irawan.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan praktik industri yang berkelanjutan, terutama implementasi ESG. “Kami akan mencabut izin industri jika tidak patuh,” jelasnya.

Dia menyatakan, tidak ada negara yang bisa mendikte Indonesia terkait pengelolaan nikel yang ditujukan untuk mendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebab menurut Luhut, salah satu kunci untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi ialah hilirisasi industri, termasuk industri pertambangan. “Dan itu termasuk dalam 6 agenda negara,” ucapnya.

Selain hilirisasi industri, lima agenda lainnya yakni dekarbonisasi untuk mempercepat net-zero, sekaligus menangkap peluang ekonomi hijau. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.

Keempat, menyeimbangkan semua lini untuk menyelesaikan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Kelima, mendigitalisasikan layanan untuk pemerintahan yang efisien, transparan, dan inklusif.

Keenam, mengembangkan infrastruktur untuk memungkinkan interkoneksi orang, barang, dan informasi. Luhut optimis, jika keenam agenda ini konsisten dijalankan, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dalam waktu 30 tahun.*

Pemilik Awal PT. FBS Adukan ke Ombudsman Soal Dugaan Maladministrasi dalam Penerbitan IUP Produksi

Kendari – Pemegang sekaligus pemilik awal atau pemilik sah Izin Usaha Produksi (IUP) PT Fatwa Bumi Sejahtera, Brigjen Pol (P) Adv. Drs. AR Allorante melapor ke Ombudsman Republik Indonesia karena diduga telah terjadi maladministrasi dalam penerbitan IUP Produksi baru PT Fatwa Bumi Sejahtera (FBS), perusahaan pertambangan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Laporan tersebut dilayangkan setelah sebelumnya ia juga telah melaporkan kasus dugaan maladministrasi ini ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa bulan sebelumnya.

Aduan mantan Wakapolda Sultra itu berkaitan dengan hilangnya pengelolaan dan penambangan nikel seluas 101 hektare di atas IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera miliknya yang sebelumnya di terima dari Mantan Bupati Kolaka Utara.

Allorante menjelaskan, bahwa pada tahun 2010/2011 saat menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tenggara menerima langsung pemberian IUP Eksplorasi Nomor 540/372 Tahun 2008 PT Fatwa Bumi Sejahtera dari Mantan Bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud tepatnya pada 2011 silam.

“Selanjutnya, di tahun 2012 IUP Eksplorasi PT Fatwa Bumi Sejahtera itu kami mengurus dan tingkatkan izinnya menjadi IUP Produksi dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp200 juta rupiah. Saat proses pengurusan peningkatan menjadi IUP Produksi saat itu, saya sama sekali tidak kenal apalagi dimintai bantuan atas pengurusan IUP Produksi tersebut dari pemilik PT Fatwa Bumi Sejahtera yang lama dalam hal ini Fatmawati Kasim Karena dan Burhanuddin,” ungkapkannya, kepada media ini, Selasa (25 Juli 2023).

Dikatakan, bahwa dalam pengurusan IUP produksi nomor 540/128 tahun 2012 ia dibantu oleh Staffnya yakni Bambang Mei Setiawan untuk berkomunikasi ke Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara dan pihak-pihak terkait.

“Pada waktu itu saudara Bambang Mei Setiawan yang bantu saya mengurus peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera nomor 540/128 tahun 2012. Salah satunya adalah pengurusan Amdal (UKL-UPL) dan pengajuan syarat lainnya melalui Dinas Pertambangan Kolaka Utara sampai proses pengurusan selesai (tuntas),” bebernya.

Lebih lanjut, Allorante menyampaikan, dalam perjalanannya pada tahun 2014 IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera tersebut dicabut oleh Bupati Kolaka Utara dengan surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/202 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera karena bermasalah/tumpang tindih lahan dengan PT Inco (PT Vale).

Dalam perkara pencabutan itu karena dinilai bahwa lahan nikel PT Fatwa Bumi Sejahtera seluas 101 Ha adalah lahan milik negara yang meliputi hutan produksi 90 persen dan hutan APL 10 persen.

Namun anehnya, Allorante bilang, tiba-tiba pihaknya mendapatkan informasi bahwa akte perusahaan PT Fatwa Bumi Sejahtera nomor 540/128 tahun 2012 telah di pindah tangankan oleh Fatma Kasim Marewa dan Burhanuddin tanpa sepengetahuannya.

Hal tersebut pun telah di akui oleh pihak Fatmawati Kasim Marewa dan Burhanuddin setelah dilayangkan somasi oleh Allorante. Dibuktikan dengan jawaban somasi dari Kuasa Hukum Hj. Fatmawati Kasim Marewa Nomor 005/LF- HRS/1.1b/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 pada Point 4 di jelaskan sebagai berikut:

“Bahwa demikian halnya berkenaan dengan IUP yang rekan sebutkan dalam somasi tidak diketahui oleh Ibu Hj. Fatmawati Kasim Marewa, dan yang dialihkan Ibu Hj. Fatmawati Kasim Marewa murni hanya perusahaannya saja yang merupakan hak dia sebagai pemilik perusahaan dan tidak berkaitan dengan orang lain atau tidak terikat dengan perjanjian dengan orang lain, sehingga dengan demikian jika rekan ingin mendapat informasi berkaitan IUP yang disebutkan dalam somasi silahkan mempertanyakan secara langsung kepada pemilik atau pimpinan PT Fatwa Bumi Sejahtera saat ini atau kepada pemerintah daerah setempat” demikian bunyi jawaban Somasi Allorante kepada pemilik Akte PT FBS.

“Namun lucunya kenapa pada Desember 2020 terbitlah IUP Produksi nomor 780/DPMPTSP/XII/2020 dengan Direktur KMS. H. M. Umar Halim dan Komisaris Jurni, S.H. dengan dasar IUP Produksi milik kami Nomor 540/128 Tahun 2012,” kesalnya.

Olehnya itu, menurut dia, dalam proses penerbitan IUP PT Fatwa Bumi Sejahtera yang baru diduga kuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pelanggaran administrasi/maladministrasi.

“Karena terbitnya IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera yang baru hanya mendasar kepada SK Pembatalan Kepala Dinas Penanaman Modal atas SK Pencabutan IUP Produksi tahun 2014 oleh Bupati Kolaka Utara tanpa melalui gugatan PTUN Provinsi Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Untuk itu ia berharap dan meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia agar mengusut tuntas kasus tersebut, karena ini merupakan kejadian pertama kali di Sultra ada surat putusan yang dibatalkan tanpa adanya keputusan hukum tetap yakni PTUN.

“Kami harapkan kepada Ombudsman Republik Indonesia agar penyampaian LAHP dan penutupan laporan tanggal 14 April 2023 guna ditindaklanjuti terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penerbitan IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera No. 780/DPMPTSP/XII/2020 tahun 2020 bisa diselesaikan dengan setuntas-tuntasnya dan sebaik-baiknya,” pungkasnya.*

Respon Cepat Isu Penambangan Ilegal, Satreskrim Polres Konsel Sidak Lapangan

Kendari – Isu adanya aktifitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Personil Satuan Reskrim Polres Konsel langsung bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa perusahaan pertambangan yang IUPnya, telah berakhir atau mati seperti yang ramai di perbincangan di beberapa media belakangan ini.

Sidak dilakukan pada Senin (24/7/2023), sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konsel.

Kasat Reskrim Polres Konsel AKP Henryanto Tandirerung, mengatakan sidak dilakukwn untuk memastikan keadaan di lapangan sebagai bentuk tindakan dalam menyikapi pemberitaan yang ramai beredar dan berada di wilayah hukum Polres Konsel.

“Dalam giat tersebut kami laksanakan dengan cara memantau dari udara menggunakan Drone yang bertujuan untuk memastikan adanya aktifitas Penambang Ilegal pada lahan Koridor maupun pada IUP Perusahaan yang sudah berakhir (mati) tersebut,” kata AKP Henryanto Tandirerung, Selasa (25/7/2023).

Adapun Lokasi Pertambangan yang di lakukan pengecek,. Wilayah Eks IUP PT. Kembar Mas yang terletak di Desa Waturapa, Kec. Palangga Selatan, Wilayah Eks IUP PT. Sambas yang terletak di Desa Waturapa, Kec. Palangga Selatan serta pada lahan koridor (lahan celah) antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan hasil tidak ditemukannya aktifitas Pertambangan Ilegal.

“Selanjutnya dilaksanakan Patroli di Seputaran Jety Triple Eight yang berada Desa Koeono dan Desa Lalowua dan juga tidak ditemukan aktifitas penambangan illegal,” pungkasnya.*

Pemilu 2024, Pangdam XIV Hasanuddin Tegaskan Netralitas TNI

Makassar – Menuju Pemilu wilayah Kodam XIV/Hasanuddin yang aman dan damai, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr (Han), memberikan pengarahan kepada para Komandan Satuan (Dansat) dan Kepala Bagian Pelaksana Kodam (Kabalakdam) jajaranya yang berada di tiga Provinsi, yakni di Sulsel, Sulbar dan Sultra.

Pengarahan ini dilakukan baik secara langsung maupun virtual (video conference), terpusat di Ruang Bina Yudha (RBY) Makodam XIV/Hasanuddin, Kota Makassar. Senin (24/07/2023).

Orang nomor satu di Kodam Hasanuddin ini kembali mengingatkan beberapa hal tentang penekanan yang harus dilaksanakan oleh para Dansat dan Kabalakdam jajarannya, khususnya terkait dengan Netralitas TNI dalam Pemilu.

Meyjen Totok memerintahkan agar seluruh satuan jajaran Kodam XIV/Hasanuddin mengimplementasikan lima 5 butir “Netralitas TNI”, diantaranya :

1. Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik maupun Paslon;

2. Tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana milik Kodam XIV/Hasanuddin untuk digunakan sebagai sarana kampanye;

3. Keluarga Prajurit dan PNS Kodam XIV/Hasanuddin dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih;

4. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap kegiatan politik pemilu; dan

5. Menindak tegas Prajurit dan PNS Kodam XIV/Hasanuddin yang terbukti terlibat politik praktis.

Menurutnya hal ini pun telah disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono., M.M., C.S.F.A., dan Kasad Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, serta dalam Logo Pemilu Damai Kodam XIV/Hasanuddin yang sudah dilaunching beberapa hari lalu.

“Saya ingin kita bekerja yang terbaik, apa yang kita lakukan bermanfaat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masyarakat dan untuk satuan kita Kodam XIV/Hasanuddin”, Tegas Mayjen Totok.

Lebih lanjut Pangdam mengingatkan terkait hal-hal yang masih terjadi, yang merugikan diri sendiri maupun Satuan. Pangdam meminta kepada para Dansat untuk meyakinkan prajuritnya sehingga tidak ada yang melakukan hal-hal negatif maupun terlibat dalam kasus apapun dengan tetap berpedoman pada Slogan Kodam XIV/Hadanuddin 6K Di Hati Kita (Karakter, Kapabel, Kontemporer, Kompak, Kesemestaan dan Kerakyatan).

Di akhir pengarahannya, Jenderal bintang dua ini mengucapkan terima kasih kepada jajarannya yang telah melaksanakan program-program yang sudah diperintahkan, seperti Jumat Berkah, Minggu Berkah dan beberapa program lainnya.

“Saya berterima kasih banyak atas program yang sudah direncanakan dapat berjalan baik dengan keterlibatan prajurit, PNS dan Persit Kodam XIV/Hasanuddin yang turut serta dalam membina Sinergitas, Soliditas TNI bersama masyarakat,” pungkasnya.*

Peduli Kebutuhan Air Bersih, TNI AD Manunggal Air Kodim 1417 Kendari di Konawe Selatan

Konsel – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman S.E., M.M meresmikan penggunaan fasilitas Air bersih program TNI AD Manunggal Air tahun 2023 dan pencanangan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara virtual.

Kegiatan peresmian TNI Manunggal Air Kodim 1417/Kdi dilaksanakan di Desa Morome Kec. Konda Kab. Konsel Prov. Sulawesi. Pada kesempatan ini dalam sambutannya, Kasad mengatakan bahwa program TNI AD Manunggal Air tahun 2023 ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian TNI AD akan pentingnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

“Air merupakan sumber kehidupan, untuk itu TNI AD berusaha membantu dan memfasilitasi penyediaan air bersih bagi masyarakat, ” ungkap Jenderal Dudung.

“TNI AD selalu bersama dengan rakyat dan dicintai Rakyat, lebih bagus lagi jika TNI AD mencintai rakyat. Saya bangga kepada para Babinsa yang sudah memberikan kinerja terbaiknya di tengah masyarakat, ” lanjutnya.

Jenderal Dudung berharap untuk kedepannya TNI AD bisa lebih maju dan solid dalam bertugas dengan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dilapangan.

“Apapun kendala dan tantangannya, TNI AD selalu bersama Rakyat, ” pungkas Kepala Staf TNI AD.

Untuk diketahui dalam kegiatan ini juga diberikan bantuan berupa bingkisan kepada 10 orang masyarakat tidak mampu, 7 orang pelaku UMKM dan 10 orang anak stunting.

Selain itu kegiatan ini turut dihadiri Brigjen TNI Ayub Akbar (Danrem 143/HO), Kolonel Pnb Antonius Adi Nur W. (Danlanud Haluoleo), Kolonel Laut (P) Abdul Kadir Mulku Zahari (Danlanal Kendari), AKBP Saiful Mustofa S.I.K., M.Si (Waka Polresta Kendari), Letkol Inf Abdullah Mahua SH.,i.M.M (Pabung Konsel), Armal (Wakil Ketua 1 DPRD Konsel), Drs. H. Amran, MM.,Pub (Asisten pemerintahan dan kesra Konsel), Mayor Inf Sudoyo (Pasi Intel Korem 143/Ho), Iptu Kartini Suryaningsih (Kapolsek Konda), Asdiana S.E (Camat Konda), Bawon (Kepala Desa Morome) dan perwakilan masyarakat Desa Morome.*

Kejati Sultra dan BPJS Ketenagakerjaan Tanda Tangan Kerjasama Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kendari – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Patris Yusrian Jaya, SH. MH menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kendari Dengan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Tenggara Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan In House Training Dengan Tema “Gugatan Sederhana” bertempat di Hotel Claro Kendari.

Hadir di acara tersebut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Herry Ahmad Pribadi, SH. MH, Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku Mangasa Laorensius Oloan, Wakil Kepala Kanwil Bidang IT dan Infrastruktur BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku Ary Zulkarnain, Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Arifin, SH.MH, Para Asisten, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Baubau, Konawe Selatan dan Kolaka, Para Kajari Se-Sulawesi Tenggara, Kabag TU, Para Koordinator, Kasi dan Jaksa Pengacara Negara Kejati Sulawesi Tenggara dan Kasi Datun Se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyambut baik perjanjian kerja sama ini. Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang mempunyai skill dan keahlian spesifik dalam masalah hukum. Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk menghandle permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dalam operasional kinerja BPJS Ketenagakerjaan, bukan untuk menagih.

Kinerja Datun di dalam kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dinilai dari berapa upaya-upaya hukum atau tindakan hukum yang dilakukan, baik upaya hukum litigasi maupun non litigasi.
Datun bertugas untuk memastikan pendampingan atay partner nya tidak kesulitan dalam permasalahan hukum sehingga Datun tidak berfungsi sebagai juru tagih, Datun tidak berfungsi untuk menakut-nakuti tetapi Datun adalah pendamping yang memastikan partner nya tidak mendapat permasalahan hukum.

Dalam konteks kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan Datun terhadap para penunggak yang kurang bayar, telat bayar dan tidak bayar harus dipastikan ada permasalahan hukumnya. Apabila ada permasalahan hukum Datun bisa melakukan pendapat hukum, pendampingan hukum atau bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan dengan Surat Kuasa Khusus melakukan upaya-upaya hukum, sehingga fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tidak keliru.

Kajati berharap kedepannya seluruh jajaran Datun Se- Sulawesi Tenggara dapat memaksimalkan kinerjanya dengan berpartner dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga program pemerintah yang ditugaskan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan optimal.

Kajati meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memilah-milah mana yang urusannya diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, mana yang diserahkan kepada pihak Kepolisian, mana yang diserahkan kepada rekanan dan mana yang diserahkan ke Kejaksaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih karena Datun tugasnya adalah untuk memberikan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sementara Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku Mangasa Laorensius Oloan dalam kata sambutannya menyampaikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan di amanatkan untuk memberikan kepastian perlindungan atas resiko bila terjadi resiko sosial kepada para pekerja, berupa resiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, usia tua maupun usia pensiun dan kehilangan pekerjaan yang pastinya akan bermanfaat bagi pekerja dan keluarga serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas pekerja. Amanat yang diberikan oleh pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan memiliki tantangan ketidakpatuhan dari pemberi kerja berupa ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap administrasi atau pembayaran iuran, pendadtaran kepesertaan, ketidakpatuhan terhadap pelaporan akan data diri pemberi kerja dan keluarga. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga Kejaksaan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kerja sama ini bukan hal yang baru, pada tahun 2022 Kejaksaan Se-Sulawesi Tenggara telah memulihkan ketidakpatuhan tunggakan iuran pemberi kerja senilai Rp. 3.274.779.600 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan enam ratus rupiah). BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Se-Sulawesi Tenggara dalam.hal pemulihan ketidakpatuhan ini.
Dan ditahun 2023 ini Kejaksaan Se-Sultra telah memulihkan ketidakpatuhan tunggakan iuran senilai Rp. 1.746.167.768,- ( satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Langkah lain yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran pemberi kerja serta alat kontrol dalam pemenuhan hak tenaga kerja yaitu pembentukan forum kepatuhan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Untuk diketahui langkah lain yang ditempuh oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kewajiban pemberi kerja dalam menyelesaikan tunggakan iuran yaitu melalui penyelesaian gugatan sederhana.*

Tiga Orang Dikabarkan Tenggelam di Perairan Malaoge Buton Gegara Kecelakaan Kapal

Buton – Tiga orang dikabarkan tenggelam di perairan Malaoge, Kabupaten Buton Gegara kecelakaan kapal.

KPP Kendari Muhamad Arafah mengatakan awalnya pada pukul 12.10 Wita Comm KPP Kendari terima informasi dari H. La Aba pemilik kapal yang melaporkan telah terjadi kecelakaan kapal yakni 1 kapal tenggelam dengan POB 3 orang disekitar Perairan Malaoge Kabupaten Buton.

“Berdasarkan laporan tersebut diatas, pada pukul 12.25 Wita Tim Rescue Pos SAR Wakatobi diberangkatkan dengan menggunakan RIB untuk memberikan bantuan SAR,” katanya.

Ia menuturkan bahwa data Korban diantaranya Basirun (40), Syarifudin (50) dan.La Ode Juliadin (52), Ketiganya merupakan warga Desa Kapota Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi.

“Kronologisnya, Pada pukul 07.00 Wita Kapal pengangkut pasir dengan 3 orang berangkat dari pelabuhan malaoge Lasalimu Kabupaten Buton menuju pelabuhan kapota kabupaten Wakatobi,” ungkapnya.

Sambungnya setelah melakukan perjalanan sekitar, kapal tersebut dihantam oleh gelombang tinggi dan tenggelam. Telah dilakukan Pencarian oleh pihak keluarga dan nelayan sekitar dengan hasil nihil hingga informasi ini diterima.*

Wamenkumham Tiba di Kendari, Berikut Agendanya

Kendari- Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Wamenkumham RI), Edward Omar Sharif Hiariej, bersama rombongan telah tiba di Kendari Sulawesi Tenggara melalui Bandara Udara Haluoleo sekitar pukul 09.30 WITA, Selasa (25/7/2023).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, bersama Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Zamrun Firihu, serta Para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Sultra dan juga para Ka UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi menjemput langsung kunjungan tersebut.

Kunjungan ini dalam rangka mengisi kegiatan KUMHAM GOES TO CAMPUS sebagai keynote speech yang akan dilaksanakan di auditorium Mokodompit Universitas Halu Oleo (UHO) pada hari Rabu (26/7/2023). Selain itu, Wamenkumham tersebut juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam Kota Kendari.*

Menkumham Kenalkan Kebebasan Beragama Indonesia di Hadapan Anggota Parlemen Inggris

Inggris – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.

Yasonna menjelaskan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia.

“Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama,” kata Yasonna dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Fiona Bruce di Inggris.

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).

Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia dimana ummatnya hidup berdampingan secara damai bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia sehingga masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama.

“Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia,” kata Yasonna di hadapan Bruce, Senin malam (24/07/2023) waktu setempat.

“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.

Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.

“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.

Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.

Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik “Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook”.*

Perkara Tipikor di WIUP Antam Konut, Kejati Sultra Kembali Tetapkan Dua Tersangka Oknum Pejabat ESDM

Kendari – Kejati Sultra kembali menetapkan dua tersangka atas perkara Tipikor di WIUP Antam Konut dengan modus dokumen terbang yang diduga menyebabkan kerugian perekonomian negara.

Asintel Kejati Sultra Ade Hermawan mengatakan “Hari ini Senin 24 Juli 2023, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam,”.

Lanjutnya Tersangka SM Kepala Geologi Kementerian ESDM (Mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM) dan tsk EVT (Evaluator RKAB pada Kementerian ESDM).

“2 orang tersangka tersebut awalnya diperiksa sebagai saksi bertempat di Gedung Bundar Pidsus Kejaksaan Agung, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan untuk sementara di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” ungkapnya.

Sambungnya besok 2 orang tersangka ini dan tersangka lain yang telah lebih dulu ditahan dan dititip ditempat yang sama akan dipindahkan ke Rutan Kendari Sulawesi Tenggara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

“Tsk SW dan tsk EVT menurut hasil penyidikan telah memproses penerbitan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 sebesar 1,5 juta metrik ton ore nikel milik PT. KKP dan beberapa juta metrik ton ore nikel pada RKAB beberapa perusahaan lain disekitar blok Mandiodo tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan, padahal perusahaan tersebut tidak mempunyai deposit/cadangan nikel di Wilayah IUP nya, sehingga dokumen RKAB tersebut (dokumen terbang) dijual kepada PT. Lawu Agung Mining yg melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Antam, seolah-olah nikel tersebut berasal dari PT. KKP dan beberapa perusahaan lain yang mengakibatkan kekayaan negara berupa ore nikel milik negara PT. Antam dijual dan dinikmati hasilnya oleh pemilik PT. LAM, PT. KKP dan beberapa pihak lain,” bebernya.

Sebelumnya penyidik Kejati Sulawesi Tenggara telah menetapkan 5 (lima) orang tersangka yaitu HA (GM PT. Antam Konawe Utara) GL (Pelaksana Lapangan PT. LAM) OS (Dirut PT. LAM) WAS (Pemilik PT. LAM) AA (Dirut PT. KKP), dengan penetapan 2 orang tersangka maka penyidik telah menetapkan 7 orang Tersangka, dan penyidikan masih terus dikembangkan. Dari keseluruhan aktifitas penambangan di blok Mandiodo menurut perhitungan sementara auditor telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5,7 Triliun.*

Tuntut Keadilan, Konsorsium Sultra Jakarta Peduli Doni Amansa demo di BPIP

Jakarta – Sejumlah lembaga yang tergabung dalam gerakan peduli Doni amansa melakukan aksi demonstrasi di kantor Badan penanaman ideologi pancasila Republik Indonesia BPIP RI.

Diketahui Lembaga yang tergabung dalam peduli Doni Amansa terdiri dari Lembaga Komando, Lembaga Ippmik Konawe -Jakarta, Lembaga Garpem Sultra, Lembaga Pergam Sultra dan Lembaga Ipmku Jakarta.

Alki sanagri sebagai penanggung jawab gerakan hari ini mengatakan bahwa kasus diskrimantif yang dialami oleh Doni Amansa bukan hanya melukai masyarakat Sultra yang berada di Jakarta namun melukai seluruh masyarakat Indonesia, dari dugaan ulah gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra yang diduga arogansi kebijakan.

Aktivis yang biasa disapa Alkis juga mengatakan bahwa dugaan ulah gubernur dan Kesbangpol Sultra tersebut membuktikan bahwa mereka tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Jelas dalam beberapa bukti yang ada bahwa Doni amansa sebagai paskibraka yang lulus mewakili Sultra berdasarkan seleksi secara profesionalnamun harapan itu dipatahkan dan dihancurkan oleh kebijakan tanpa kebijaksanaan gubernur dan Kesbangpol sultra,” jelas Alkis.

Ia juga menambahkan bahwa peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2022 tentang paskibraka pasal 22 ayat 3 menjelaskan bahwa seleksi paskibraka harus mengedepankan keberagaman, maka tentunya yang idealnya satu dari daratan satu dari kepulauan.

Di tempat yang sama Irjal Ridwan Selaku ketua Ikatan Pemuda Pelajar mahasiswa Konawe -Jakarta (IPPMIK-JAKARTA) Mengungkapkan bahwa Keputusan Yang di lakukan Gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra kami menilai adalah salah satu prkatek kecurangan dan praktek Nepotisme.

Bukan hanya kecurangan saja Atau praktek Nepotisme yang di lakukan Gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra akan tetapi diduga tindakkan tersebut ada persoalan kedaerahan yang di bawah-bawah.

Irjal Ridwan salah satu mahasiswa konawe mendesak kepada Badan Pengamanan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia untuk segera menganulir Surat keputusan gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra karna kami nilai mereka tidak paham Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

Terakhir pihaknya mememinta Gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra untuk menerbitkan SK baru untuk Doni Amansa.*

Peringatan Hari Anak Nasional, PT Vale Gandeng Komunitas Lokal Gelar Lomba Kreatifitas

Bupati Luwu Timur Budiman, mengapresiasi event kreatifitas anak yang diselenggarakan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bersama Forum Anak Kecamatan Nuha, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Luwu Timur, Sorowako Music Community, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Event kreatifitas yang dilaksanakan berupa Bentuk perayaan yang diadakan adalah lomba mewarnai dan lomba mendongeng. Kegiatan yang diikuti sebanyak 200 anak ini berlangsung di halaman Kantor Desa Sorowako, Minggu (23/7/2023). Sebanyak 200 anak ikut memeriahkan kegiatan ini.

Budiman mengatakan, kegiatan ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak, dengan memberikan sebuah pengalaman yang positif. “Masa depan Luwu Timur ada pada anak-anak kita ini, sehingga sejak dini harus selalu menghadirkan lingkungan yang positif,” katanya.

Menurutnya, usia 0-5 tahun merupakan usia emas, sehingga pada usia ini mereka harus diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung perkembangannya. Dengan begitu, Luwu Timur dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

“Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan pada momen Hari Anak,, tetapi juga pada hari-hari biasa untuk menghasilkan generasi yang dapat membangun Luwu Timur lebih maju. Baru-baru ini Luwu Timur meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 kategori Madya. Mari kita bersama-sama meningkatkan prestasi ini. Ke depannya akan dibuat Perda terkait anak dan pembangunan fasilitas yang memadai untuk anak-anak kita,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur External Relations PT Vale Endra Kusuma menjelaskan, andilnya PT Vale dalam peringatan hari anak nasional sebagai wujud kepedulian atas upaya menciptakan generasi pelanjut yang memiliki nilai-nilai kreativitas yang mumpuni.

Selain itu, bagi PT Vale Peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi momentum penting untuk mengubah kepedulian dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menjamin pemenuhan hak anak.

Kata Endra Kusuma, perlu perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk bisa memenuhi hak-hak anak diantaranya hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan mendapatkan akses kesehatan, serta mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, serta upaya pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak.

“Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memfasilitasi anak-anak demi pengembangan keterampilan, kreativitas dan bakat mereka,” ujarnya.

PT Vale juga aktif melakukan kegiatan dalam menanamkan cinta lingkungan sejak dini, seperti mengenalkan kepada anak-anak tentang keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan.

“Kegiatan seperti ini kami laksanakan melalui kerja sama dengan sekolah. Selain itu, kami juga mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik kepada para orang tua dengan mendorong mereka memberikan tempat bekal kepada anak saat berangkat ke sekolah,” pungkasnya.*

Kejagung dan Menkominfo Bertemu Bahas Keberlanjutan Proyek BTS yang Bermasalah

Bertempat di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus konsultasi dengan Jaksa Agung Burhanuddin membahas terkait beberapa tugas dan kewenangan dari Kejaksaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Adapun tugas dan kewenangan tersebut mengenai pengawasan multimedia yang meliputi penyebaran berita hoax, konten asusila, konten kekerasan, dan konten-konten lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Kapus Penkum Dr. Ketut Sumedana mengatakan dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan perintah khusus Presiden terkait dengan kelanjutan proyek BTS 4G yang sedang bermasalah.

“Ke depannya, kita akan sangat mendukung agar proyek ini dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat karena diperuntukkan oleh masyarakat luas khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) agar mendapatkan akses informasi digital yang sama dengan daerah lain,” ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung menegaskan pelaksanaan percepatan pembangunan BTS 4G yang sebelumnya mangkrak tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan karena perakara sudah voltoid (selesai) dan sudah dilakukan audit serta pemeriksaan lapangan (setempat).

Kejaksaan Agung dan Kementrian Komunikasi dan Informatika berkomitmen agar proyek tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karenanya, Menkominfo berharap beberapa proyek strategi nasional di kementeriannya dapat dilakukan pedampingan hukum dari kejaksaan, sehingga bisa bekerja dengan cepat, tepat tanpa pelanggaran hukum.
Jaksa Agung juga menyarankan agar dibentuk tim kecil untuk asistensi percepatan audit, kontrak, pelelangan dan pelaksanaannya sambil menunggu tim yang akan dibentuk oleh Presiden, yang nantinya bisa dijadikan rujukan atau masukan oleh “Satgas Percepatan
Ekosistem Digital”.

Dalam pertemuan silaturahmi sekaligus konsultasi tersebut, Kejaksaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki komitmen yang sama untuk menyelamatkan Proyek Strategis Nasional agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar, serta akan dilakukan komunikasi secara efektif oleh tim yang akan segera dibentuk.

Untuk diketahui hadir dalam pertemuan ini yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kejaksaan Agung.*

Polemik Seleksi Paskibraka di Sultra, Konsorsium Peduli Doni Amansa Adukan ke DPRD dan Ombudsman serta Geruduk Kantor Gubernur

Kendari – Polemik terkait seleksi paskibraka di Sultra terus berlanjut, sebelumnya Kuasa Hukum Doni Amansa telah mengadukan ke Polda Sultra dan BPIP.

Tak sampai disitu Konsorsium Sultra Peduli Doni Amansa melakukan aksi unjuk rasa dan mengadukan hal tersebut di DPRD Sultra dan Kantor Perwakilan Ombudsman Sultra.

Bahkan pengunjuk rasa juga mendatangi Kantor Gubernur Sultra menuntut keadilan atas Doni Amansa.

Jenderal Lapangan Konsorsium Sultra Peduli Doni Amansa, Jefri Rembasa mengatakan Doni Amansa yang merupakan siswa asal SMA Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe yang telah mengikuti seleksi tahapan persyaratan Paskibraka Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk Tingkat Nasional.

“Dan dinyatakan Lolos/memenuhi kriteria berdasarkan penilaian Juri dalam hal ini Panitia Penyelenggara Tim Seleksi. Namun sayangnya, Gubernur Sultra justru berfikir terbalik, ia bahkan menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang tidak sesuai dengan hasil penilaian Juri (panitia penyelenggara). Sehingga Doni Amansa dengan terpaksa tidak bisa mewakili Sulawesi Tenggara ditingkat nasional,” jelasnya.

Lanjutnya olehnya itu pihaknya sebagai Lembaga yang konsisten mengawal kezhaliman yang terjadi di Republik ini khususnya di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara meminta Doni Amansa dikembalikan haknya.

“Kami mendesak Gubernur Sultra untuk merevisi SK Gubernur No. 371 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Hasil Rekrutmen dan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tingkat Nasional Tahun 2023 karena tidak sesuai hasil seleksi,” tegasnya.

Sambungnya pihaknya juga mendesak BPIP untuk menganulir SK Gubernur No. 371 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Hasil Rekrutmen dan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tingkat Nasional Tahun 2023 karena tidak sesuai hasil keputusan panitia penyelenggara seleksi.

“Kami juga mendesak Ombudsman RI untuk memeriksa Gubernur sultra atas dugaan maladministrasi dalam penerbitan SK No. 371 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023,” tuturnya.

Terakhir pihaknya mendesak Ketua DPRD Sultra untuk membuat rekomendasi revisi SK Gubernur No. 371 karena cacat administrasi.*

Direktur PDAM Kendari dan Satu Kontraktor Ditetapkan Tersangka Perkara Korupsi Pengadaan Pompa

Kendari – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kendari, DM ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pompa baru PDAM.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kendari, Bustanil N. Arifin dalam konferensi yang digelar di Kantor Kejati Kota Kendari.

Bustanil mengatakan selain menetapkan Direktur PDAM Tirta Anoa Kendari, juga menetapkan satu tersangka lainnya yakni Kuasa Direktur CV Karya Sejati selalu kontraktor pemenang tender pengerjaan pengadaan pompa baru PDAM.

“Kami bersama tim penyidik sudah melakukan ekspose atau gelar perkara dan hasilnya sesuai petunjuk pimpinan menetapkan dua tersangka terhadap kasus tindak pidana korupsi,” katanya, Senin 24 Juli 2023.

Lebih lanjut, Bustanil mengatakan penetapan tersangka keduanya setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan pasca kasus ini ditangani Kejari Kota Kendari.

Mereka yang ditetapkan, sudah memenuhi syarat penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti, yang telah terpenuhi, mulai keterangan saksi baik dari PDAM, CV Karya Sejati saksi ahli maupun alat bukti dokumen dan uang senilai Rp600 juta.

“Sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan sudah 22 saksi yang kita periksa,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi pengadaan pompa baru PDAM ditangani oleh Kejari Kota Kendari, setelah adanya dugaan penyelewengan anggaran yang berasal dari dana hibah.

Untuk diketahui dimana pengadaan Pompa baru PDAM Tirta Anoa Kota Kendari senilai Rp10 miliar, merupakan dana hibah dari Pemkot Kendari pada 2022 lalu.

Dana hibah miliaran rupiah itu, dikucurkan Sulkarnain Kadir yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Kendari guna menjawab keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih.

Dengan pengadaan Pompa baru PDAM melalui dana hibah, diharapkan dapat meningkatkan mutu air bersih dan kelancaran distribusi kepada masyarakat.*

POLRI Hadirkan Aplikasi SIGNAL, Masyarakat Makin Dimudahkan Urus Bayar Pajak Motor Tanpa Pungli dan Antre

Kendari – Kehadiran aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) telah membawa kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dikembangkan oleh Korlantas Polri (Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia), aplikasi inovatif ini memberikan solusi praktis untuk mengurus pajak kendaraan tanpa perlu mengantre di gerai Samsat.

Menyambut perkembangan teknologi, aplikasi SIGNAL menjadi platform digital yang modern, berkualitas, bebas pungli, dan aman bagi pemilik kendaraan bermotor. Aplikasi ini telah menggantikan layanan Samsat Online Nasional, memudahkan proses perpanjangan STNK secara online tanpa harus mengunjungi kantor Samsat setempat.

Salah satu fitur unggulan dari aplikasi ini adalah kemudahan dalam melakukan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara berani melalui dokumen digital seperti E-Pengesahan (POLRI), E-TBPKP (Bapenda Provinsi), dan E-KD (PT. Jasa Raharja).

“Kami ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, di mana proses pembayaran pajak atau perpanjangan STNK di Samsat tidak lagi memerlukan kontak langsung dengan personel ditlantas. Wajib pajak dapat langsung mendaftarkan kendaraan yang akan dibayarkan pajak atau perpanjangan STNK melalui aplikasi SIGNAL, dan pembayaran dapat dilakukan secara cepat dan mudah melalui loket bank yang tersedia di Samsat,” kata Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Sultra, Kompol Kasman, S.I.K, Senin, 24 Juli 2023

Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat kini dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan tanpa mengalami kerumitan dan tanpa harus repot menunggu berjam-jam di gerai Samsat. SIGNAL telah membuka akses bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK dengan cepat dan efisien, menjadikan urusan administratif kendaraan semakin lancar.

Tak hanya itu, aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) juga telah digunakan untuk memperbarui layanan pembuatan SIM. Kedua aplikasi ini menunjukkan komitmen Korlantas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Dengan semakin majunya teknologi di sektor lalu lintas, diharapkan akan semakin banyak inovasi yang mendukung efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengurus berbagai urusan berkaitan dengan kendaraan bermotor dan SIM.

“Bagi masyarakat yang ingin bayar pajak rutin bisa melalui samsat keliling, Samsat Drive thrue dan di kantor pelayanan terpadu di Kantor Walikota Kendari. Semua dibuat dengan konsep memudahkan dan mempercepat layanan bayar pajak Masyarakat,” bebernya.

Selain itu pihaknya juga menegaskan bahwa dengan adanya aplikasi Signal tidak ada sama sekali pungutan liar ataupun setoran uang ACC di Direktorat Lalulintas yang mengalir ke Atas (Kapolda, Wakapolda dan beberapa lainnya).*

Kapal Tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Terkini 33 Orang Ditemukan Selamat dan 15 Orang Meninggal Dunia

Buton Tengah – Sebelumnya KPP Kendari Muhamad Nur Arafah mengatakan bahwa peristiwa tersebut berawal dari Kapal Penyebrangan yang mengantar penumpang untuk mengikuti perayaan HUT Buteng.

“Kronologinya, Kapal penyebrangan antar desa tenggelam pada saat melakukan penyebrangan dari Lanto menuju Desa Lagii dari mengikuti kegiatan HUT Buteng,” katanya.

Ia menambahkan bahwa peristiwa tersebut di Teluk Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah.

Sementara itu terkait informasi terkini, Kapolres Buton Tengah AKBP Yanna Nurhandiana menerangkan bahwa terdapat 48 Penumpang.

“Yang selamat 33 (Tiga Puluh Tiga) orang, 2 (Dua ) orang yang sementara dirawat inap di Puskesmas Mawasangka Timur, yang meninggal dunia 15 (Lima Belas) orang,” ungkapnya.

Terakhir ia mengatakan total jumlah penumpang 48 (Empat Puluh Delapan) orang.*

Kapal Penyeberangan Dikabarkan Tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah Buteng, 15 Orang Korban Meninggal Dunia

Buton Tengah – Dikabarkan sebuah kapal penyebrangan antar desa di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Senin 24 Juli 2023.

KPP Kendari Muhamad Arafah mengatakan akibat peristiwa tersebut 15 (Lima Belas) Orang meninggal dunia, 6 (Enam) Orang ditemukan selamat, dan 19 (Sembilan Belas) orang masih dalam pencarian.

“Kronologinya, Kapal penyebrangan antar desa tenggelam pada saat melakukan penyebrangan dari Lanto menuju Desa Lagii dari mengikuti kegiatan HUT Buteng,” katanya.

“Awalnya pada pukul 02.30 Wita KPP Kendari menerima informasi dari Bapak Amba (Anggota Polsek Mawasangka Tengah yang melaporkan pada pukul 24.00 Wita telah terjadi kecelakaan kapal yakni 1 (satu) kapal penyebrangan antar desa tenggelam diteluk Majalengka Tengah,” tambahnya

Lanjutnya berdasarkan laporan tersebut diatas, pada pukul 02.50 Wita Tim Rescue Unit Siaga SAR Muna diberangkatkan dengan menggunakan Rescue Car membawa 1 Unit Rubber Boat untuk memberikan bantuan awal.

“Pada pukul 05.20 Wita Unit Siaga SAR Muna tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi dengan aparat setempat.
Pada pukul pukul 06.10.Wita Tim Rescue Pos SAR Baubau dengan menggunakan RB210 tiba,” ungkapnya.

Sambungnya akibat kejadian tersebut untuk sementara 15 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia.

“Adapun korban selamat dalam kejadian tersebut sampai saat ini sebanyak 6 (enam) orang,” tambahnya.

“Keseluruhan korban meninggal dunia setelah dilakukan identifikasi di Puskesmas mawasangka timur, diserahkan kembali kepada keluargan korban sedangkan korban selamat saat sementara dilakukan perawatan,” bebernya.

Terakhir pihaknya menuturkan sementara jumlah korban yang masih dalam pencarian 19 orang (perkiraan sesuai laporan awal jumlah 40 orang penumpang).*

Duta Wisata Sultra 2023, Putra-Putri Butur Raih Juara Pertama

Kolaka – Putra dan putri duta wisata asal Kabupaten Buton Utara (Butur) berhasil keluar sebagai juara pertama dalam pemilihan Duta Wisata Sulawesi Tenggara 2023 yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi Sultra di Kabupaten Kolaka, 22-23 Juli 2023.

Mereka berhasil mengungguli duta wisata dari kabupaten/kota lainnya se-Sultra melalui audisi yang berlangsung begitu ketat. Duta Wisata Butur dari kelompok putra yang berhasil memenangkan pemilihan adalah Riyan Rahmat Jaya. Sedangkan Duta Wisata putri atas nama Wayu Sundari.

Adapun juara kedua putra diraih oleh Duta Wisata Kabupaten Konawe bernama Ryamizard Usdin Rachim, sedangkan juara kedua kategori putri diraih oleh Nur Ayu Syaindra dari Kabupaten Kolaka.

Sementara juara ketiga putra berhasil diraih oleh Duta Wisata Kabupaten Bombana atas nama Erwin, sedangkan juara ketiga putri juga berhasil dimenangkan oleh Duta Wisata Bombana atas nama Bella.

Sebanyak 10 dari 17 kabupaten/kota se-Sultra mengirimkan utusannya untuk menjadi Duta Wisata Sultra 2023. Sebelumnya, mereka telah melaksanakan seleksi di tingkat kabupaten/kotanya masing-masing. Dari 10 kabupaten/kota tersebut, jumlah peserta sebanyak 26 orang, yang terdiri dari masing-masing 13 orang laki-laki dan perempuan pasang.

“Beberapa kabupaten mengirimkan lebih dari satu utusannya, seperti Kabupaten Kolaka yang mengirim utusan hingga tiga pasang, sedangkan Muna Barat mengirim utusan sebanyak dua pasang,” jelas Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Sultra, Minggu (23 Juli 2023).

Adapun rangkaian penilaian terdiri dari tes tertulis, wawancara mendalam, dan unjuk bakat, yang menguji kemampuan para kontestan dari aspek wawasan pengetahuan umum, kepariwisataan, seni budaya, kemampuan bahasa Inggris, kepribadian, dan bakat masing-masing.

Dewan juri terdiri dari Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dispar Sultra Andi Syahrir, praktisi publik speaking/MC ternama Sultra Muhammad Idul Patra, Putri Citra Indonesia Tahun 2015 dan Putri Pariwisata Indonesia Sultra 2017 Divi Ayu Wulandari, dosen Bahasa Inggris Universitas Halu Oleo Sartiah Yusran, dan psikolog Universitas Halu Oleo Nani Restati Siregar.

Dijelaskan, juara pertama ini nantinya akan mewakili Sultra dalam ajang pemilihan Duta Wisata Nasional 2023 yang akan digelar di Kota Kendari, November mendatang.

“Para juara ini harus memiliki motivasi yang kuat di ajang berikutnya mengingat pada Duta Wisata Nasional Tahun 2022 di Kalimantan Utara, Sultra berhasil keluar sebagai juara. Tentu, prestasi tahun lalu perlu kita pertahankan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, Dinas Pariwisata Sultra, juga berkomitmen untuk sukses sebagai penyelenggara. Kesempatan menjadi tuan rumah harus dipandang sebagai instrument untuk meningkatkan geliat kepariwisataan di Sultra.*

Kakanwil Kemenag Sultra Sambut Jemaah Haji Kloter 24

Kendari – Jemaah haji kloter 24 UPG Sultra yang berjumlah 393 orang tiba di Kendari, disambut Kakanwil Kemenag Sultra H Muhamad Saleh bersama Plh Setda Prov. Sultra Suharno dan Pj. Walikota Kendari Asmawa Tosepu, Minggu (23/7/2023) langsung di atas pesawat.

Turut menyaksikan, Wakil Ketua MUI Sultra KH Djakri Nappu, Kabid PHU Kanwil Kemenag Sultra Hj. Marni, Danlanud Haluoleo serta seluruh panitia dan petugas haji.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengucapkan selamat datang kepada para jemaah haji yang telah kembali dalam kondisi sehat.

“Selaku Ketua PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) saya menyampaikan selamat, semoga menjadi haji yang mabrur. Juga terimakasih kepada seluruh petugas haji yang telah mendedikasikan dirinya dalam membimbing dan melayani jemaah sejak pemberangkatan, di tanah suci, hingga kembali lagi ke tanah air,” ungkapnya.

Senada dengan Kakanwil, Plh Setda Sultra Suharno juga menyampaikan selamat datang kepada para jemaah dan petugas haji koler 24 yang telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji.

“Mudah-mudahan seluruh rangkaian yang dilaksanakan ini menjadi haji yang mabrur. Terimakasih kepada seluruh petugas haji yang telah membimbing jemaah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga tiba dengan selamat di Kota Kendari. Atas nama pemerintah Sulawesi Tenggara kami menerima bapak ibu sekalian,” katanya.

Sementara itu, Pj. Walikota Kendari Asmawa Tosepu menerima secara langsung jemaah haji kloter 24 asal Kota Kendari, dengan harapan para jemaah menjadi haji yang mabrur.

Untuk diketahui selanjutnya para jemaah haji diberangkatkan menuju Asrama Haji Kendari menggunakan bus, untuk kemudian diserahkan kembali kepada keluarga masing-masing.*

Presiden Jokowi Bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke 63, Kejati Sultra Ikuti via Virtual

Kendari – Bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Patris Yusrian Jaya, SH. MH mengikuti Upacara dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa Ke – 63 Tahun 2023 dengan tema “Penegakan Hukum Yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional” dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual.

Dody selaku kasi penkum Kejati Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa Upacara diikuti oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Herry Ahmad Pribadi, SH. MH, Para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, serta Para Pegawai pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengggara, Kejaksaan Negeri Kendari, Kejaksaan Negeri Konawe dan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.

Dalam amanatnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat HBA Ke-63 kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan RI. Bakti seluruh insan Adhyaksa sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, yakni bakti menegakkan hukum, bakti menjunjung keadilan, dan bakti untuk kemajuan Indonesia. Kewenangan Kejaksaan sangat besar yang meliputi penyidikan, penuntutan, perampasan dan pengembalian aset dan kewenangan lainnya. Oleh karenanya, kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, profesional dan tanggung jawab.

Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan rasa senangnya atas kepercayaan publik terhadap Kejaksaan yang terus mengalami peningkatan. Merujuk salah satu lembaga survei pada Agustus 2022 di angka 75,3 persen dan di Juli 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 81,2 persen. Ini (persentase tingkat kepercayaan publik) adalah angka tertinggi dalam kurun 9 tahun terakhir. Saya mengucapkan selamat, namun tetap hati-hati. Sebab mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat itu tidak gampang. Jangan cepat berpuas diri.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan bahwa kepercayaan masyarakat harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan kinerja semakin baik, melalui kerja-kerja sistematis dan terlembaga, serta melakukan transformasi terencana dan komprehensif dari pusat ke daerah. “Kepercayaan publik yang tinggi itu menjadi modal penting untuk melakukan transformasi, menggerakkan reformasi Kejaksaan di semua aspek/tingkatan, dan meningkatkan kualitas SDM melalui perekrutan Jaksa yang selektif melalui pelatihan intensif, meningkatkan standar etika, profesionalitas dan integritas Jaksa.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mengapresiasi kerja keras dan kinerja Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Presiden RI berharap Kejaksaan mampu terus meningkatkan kinerjanya dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang tinggi. Selain itu, Presiden RI berpesan untuk terus meningkatkan efektivitas kerja, digitalisasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mempermudah akses masyarakat pada pelayanan hukum, meningkatkan keterbukaan informasi, serta responsif menangani laporan-laporan masyarakat. “Aparat yang bersih dan akuntabel itu wajib. Perbaiki terus akuntabilitas aparat dan pelayanan kepada masyarakat. Jangan ada oknum aparat Kejaksaan yang mempermainkan hukum, menitip rekanan proyek, menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya.

Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan peran Jaksa sebagai pengacara negara sangat penting untuk melindungi kepentingan negara, mencegah penyalahgunaan keuangan negara, mempertahankan dan mengembalikan aset negara, termasuk menyelesaikan sengketa tanah negara dan sengketa perdagangan internasional.

Untuk diketahui upacara dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa Ke – 63 Tahun 2023 secara virtual berjalan aman, tertib dan lancar serta menerapkan secara ketat protokol kesehatan.*

AJI Kendari Kutuk Penikaman Jurnalis di Baubau

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari mengutuk keras kasus penikaman seorang jurnalis di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, bernama LM Irfan Mihzan oleh dua orang tidak dikenal.

Jurnalis kasamea.com itu diserang menggunakan senjata tajam oleh dua orang tidak dikenal menggunakan topeng tepat didepan rumahnya di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (22/07/2023). Akibat serangan itu Irfan mengalami luka di dua tanganya. Ia mendapat 20 jahitan di tangan kanan dan 10 jahitan di lengan kiri.

Kejadian yang menimpa jurnalis LM Irfan Mihzan di Kota Baubau diduga merupakan buntut dari pemberitaanya mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan bandara kargo di Buton Selatan. Penikaman yang terjadi merupakan tindakan teror dan mengancam keselamatan jurnalis.

Diketahui sebelumnya, pada 5 Juli 2023 lalu, korban sempat menerima ancaman baik diri pribadi juga keluargaya dari oknum pejabat salah satu dinas di Kabupaten Buton Selatan.

Ancaman melalu pesan WhatsApp.
Atas kasus penikaman jurnalis di Kota Baubau oleh dua orang tak dikenal tersebut, AJI Kendari menyatakan sikap :

1. Mengutuk keras teror tindakan yang mengancam keselamatan dan nyawa jurnalis kasamea.com oleh orang tak dikenal di Kota Baubau.

2 Mendesak Polres Baubau untuk mengusut dan menangkap pelaku penikaman jurnalis kasamea.com 1x 24 jam.

3. Mengecam tindak pengancaman oknum pejabat salah satu dinas di Pemda Buton Selatan berinisial DD terhadap jurnalis Kasamea.com terkait masalah pemberitaan.

4. Meminta semua pihak di Kota Baubau dan sekitarnya, untuk menghargai kerja-kerja jurnalistik dan menghormati kebebasan pers di Indonesia. Sebab, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum sesuai Pasal 8 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

5. Tindakan penikaman dua orang tak dikenal terhadap jurnalis kasamea.com merupakan bentuk teror dan ancaman nyata terhadap keselamatan pers dan kerja jurnalistik di Kota Baubua.

6. Meminta Bupati Buton Selatan untuk memberikan sanksi keras terkait pengancaman via whattsapp yang terima jurnalis kasamea.com.

7. AJI Kendari meminta semua pihak menghormati kerja-kerja jurnalistik. Jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi. Pihak yang keberatan dengan produk jurnalistik untuk menyelesaikannya dengan menempuh prosedur UU No 40 Tahun 1999 tentang pers dan tidak menempuh cara diluar itu.

8. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 ayat 1 UU Pers).*

Dukung Kajati Sultra Berantas Korupsi Tambang, Masyarakat Galang Dukungan

Kendari – Masyarakat dari berbagai lapisan mengirimkan karangan bunga hari ini Sabtu 22 Juli 2023 sebagai bentuk dukungan atas langkah Kajati Sultra DR. Patris Yusrian Jaya menangkap dan mentersangkakan beberapa kasus korupsi tambang di Sultra.

Karangan bunga tersebut sebagian dimasukkan didalam kantor Kajati sebagiannya lagi dipampang dipagar kantor Kejati Sultra. Karangan bunga tersebut berasal dari tokoh politik, tokoh LSM, Dosen UHO, Aktivis Perempuan dan Aktivis LSM maupun dari organisasi

Terlihat dari nama-nama pengirimyang terpampang didepan kantor Kajati karangan bunga tersebut dari Organisasi MD. KAHMI Buton Utara, dari Mansyur Pawatq Pendiri LSM Sintesa, Rahmawati Azi dosen FIB UHO Kendari, Elly Anggraeni Aktivis Perempuan dan Muh. Endang SA salah satu tokoh politik Sultra.

Salah satu pengirim Mansyur Pawata menjelaskan kepada Media bahwa tujuan pengiriman bunga itu sebagai bentuk langkah dukungan terhadap sikap Kajati Sultra memberantas Korupsi Pertambangan di Sultra. “ beliau harus Kita dukung, Saya kira yang tidak mendukung beliau hanya Koruptor” kata Mansyur dengan keras.

Kemudian Elly Anggraeni salah satu tokoh yang ikut mengirimkan bunga menjelaskan sudah semestinya rakyat Sultra bersyukur punya Kajato yang berani dan lurus.
“Semoga beliau istiqamah dan terus bekerja, insha Allah beliau bukan tidak akan mem-PHP masyarakat Sultra” tegas Elly panggilan akrabnya.

Ia juga meminta para tokoh serta aktivis pegiat lingkungan, hukum, korupsi untuk mengirimkan Bunga.

“Tunjukkan dukungan Anda semua pada Kajati, mari penuhi bunga dukungan kantor Kejati Sultra” himbaunya lagi.

Sementara itu Muh. Endang SA Ketua Partai Demokrat Sultra yang juga mengirim bunga menyatakan kehadiran dan partisipasinya dalam aksi tersebut hanyalah ingin memenuhi undangan aktivis mahasiswa dan masyaralat Sultra dukung Kajati berantas korupsi tambang.

“Saya diundang sama Bung Aldi, Saya lihat isunya luar biasa serta mereka tidak punya kepentingan, yah Saya hadir,” pungkasnya.*

Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 63, Kajati Sultra Sampaikan Amanat Jaksa Agung RI

Kendari – Bertempat di Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Patris Yusrian Jaya, SH. MH bertindak sebagai inspektur upacara dalam Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Tahun 2023.

Upacara tersebut di ikuti oleh Ketua IAD Wilayah Sulawesi Tenggara Ny. Lusiana Patris beserta pengurus dan anggota, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Herry Ahmad Pribadi, SH.MH, Para Asisten, Kajari Kendari dan jajaran, Kajari Konawe dan jajaran, Kajari Konawe Selatan dan jajaran, Kabag TU, Koordinator seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Dalam amanatnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan dirgahayu Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Tahun 2023 kepada seluruh peserta upacara.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua warga Adhyaksa Kejati Sultra. Kedepan kita lanjutkan bekerja dengan baik, kompak dan sepenuh hati untuk menjaga marwah dan harga diri institusi Kejaksaan RI pada umumnya dan Kejati Sultra pada khususnya,” katanya.

Ia menambahkan sebagai anggota keluarga besar Kejaksaan RI kita menyadari akhir-akhir ini Kejaksaan RI mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari masyarakat didalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

“Perlu kita instropeksi bahwa penghargaan dan apresiasi masyarakat itu apakah kinerja Kejaksaan Agung ataukah kinerja Kejati Sultra ataukah kinerja dari Kejari-Kejari atau yang lebih spesifik lagi apakah kinerja dari individu masing-masing,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ini perlu kita cermati jangan sampai kita hanya berlindung dibalik nama besar Kejaksaan Agung atau dibalik kinerja Kejati Sultra atau Kejari-Kejari, tapi kita sendiri justru melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan/ kontradiksi dengan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kita.

Kajati mengajak dan menghimbau kepada semuanya marilah kita mulai dari diri kita masing-masing untuk ikut berbuat walau sekecil apapun, untuk menjaga dimulai dari diri kita dan ikut bersama-sama untuk menyukseskan apa yang menjadi program dan rencana kerja dari Kejaksaan RI.

Selanjutnya Kajati menyampaikan amanat dari Jaksa Agung RI dalam Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 tahun 2023 yaitu :

“Aktualisasikan pola hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi ditengah masyarakat,” jelasnya.

Lanjutnya tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.

“Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara,” harapnya.

Sambungnya laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.

“Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan,” ujarnya.

Terakhir ia juga menyampaikan kepada jajaran dan bawahannya untuk mengoptimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kinerja institusi.

“Jaga netralitas personal dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2024,” pungkasnya.*

Kakanwil Kemenkumham Sultra Hadiri HUT Buton ke 9 dan Peresmian Bung Karno serta Patung Gajah Mada

Buton Selatan – Mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Silvester Sililaba menghadiri kegiatan Rangkaian Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Selatan yang Ke – 9 Tahun 2023 yang dirangkaikan dengan acara Peresmian Patung Bung Karno dan Patung Gajah Mada yang bertempat di Kabupaten Buton Selatan, Sabtu (22/07/23).

Kegiatan Hari Jadi Ke – 9 Buton Selatan yang dirangkaikan dengan acara Peresmian Patung Bung Karno dan Patung Gajah Mada ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD RI, Ir. Hugua, Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si, Ketua DPRD Buton Selatan, La Ode Armada, Dandim 1413 / Buton, Letkol Infantri Ketut Janji, S.H, Komandan Pos TNI AL Baubau, Letnan Satu Marinir Catur Suryo Mulyanto, S. Sos dan Bupati Buton Periode Tahun 2001 – 2011 Ir. H. Laode Muhammad Sjafei Kahar, M.Si serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Baubau, Teguh Santosa, S.H, M.M

Menurut Sejarawan Buton menerangkan bahwa pada tahun 1359 M, Gajah Mada beserta penggikutnya mendarat di Pesisir Selatan Buton, yaitu di Pantai Dolaa tepatnya di Kelurahan Majapahit atau Kelurahan Masiri saat ini, dan kemudian gajah mada menetap di Pegunungan Ombo Batara sampai beliau berpulang atau moksa Tahun 1365 M.

Jejak Gajah Mada di Buton Selatan terlihat dengan adanya Makam dan Prasasti Batu Batara yang bertuliskan huruf Sangsekerta, yang kemudian oleh Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Buton Selatan.

Perhatian pemerintah ini terhadap Cagar Budaya menunjukkan progres yang Akseleratif dan Faktual dengan didirikannya Patung Gajah Mada di Buton Selatan yang telah diresmikan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Ke – 9 Tahun 2023 Buton Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba sangat mengapresiasi Peresmian patung Bung Karno dan Patung Gajah Mada ini.

“Dalam pendiriannya Patung Bung Karno yang ada di pintu masuk Buton Selatan ini begitu indah Indonesia Raya, yang dibangun oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton Selatan,” katanya.

Sambungnya ini merupakan momentum yang tepat untuk kita semua merefleksikan kembali perjalanan panjang Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara.

“Ini merupakan suatu wujud nyata untuk memperingati momen bersejarah yang dapat dimaknai sebagai media penyambung semangat dan cita — cita para pendahulu kita “JASMERAH” sekaligus sebagai wahana yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat sekitar terhadap Tanah Airnya,” ungkapnya.

Lanjutnya bila patung bungkarno bisa dibangun di seluruh kabupaten/kota diseluruh indonesia maka akan sangat indah dan menjadi kenangan perjuangan Bapak proklamator.

“Dalam refleksi batin perenungan yg panjang dibawah pohon sukun di ende dengan istilah pancasila menyatukan seluruh nilai dan adat dan budaya nusantara dalam landasan istilah pancasila menyatukan nusantara dalam kebinekaan,” pungkasnya.*

Polemik Seleksi Paskibraka di Sultra, Konsorsium Lembaga Masyarakat Dukung Doni Amansa Cari Keadilan

Kendari – Polemik seleksi paskibraka di Sultra berbuntut panjang, Sejumlah lembaga masyarakat membentuk konsorsium Sultra Peduli Doni Amansa.

Juru Bicara Konsorsium Sultra Peduli Doni Amansa mengatakan pihaknya memberikan dukungan moril untuk Doni Amansa dalam mencari keadilan.

“Tegakkan Keadilan Untuk Doni Amansa, kami mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk merevisi SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 371 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Hasil Rekrutmen dan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Paskibraka Tingkat Nasional,” katanya, Sabtu 22 Juli 2023 di salah satu warung kopi di Kota Kendari.

Sambungnya pihaknya juga mendesak BPIP untuk menganulir SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 371 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Hasil Rekrutmen Dan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Paskibraka Tingkat Nasional.

“Kami juga mendukung Doni Amansa untuk mencari Keadilan bersama Tim Kuasa Hukum,” pungkasnya.

Untuk diketahui Konsorsium Sultra Peduli Doni Amansa terdiri dari Poros Muda Sultra, POSAKI Sultra, HIPMAT Sultra, Angkatan Muda Tolaki, KARADA TOLAKI Sultra, Garda Sultra, Laskar LAT Sultra, Tamalaki Sarano Tolaki, Pepulesakoano Tamalaki, Banderano Tolaki dan Tawon Sultra.*

Menangkan Tina Nur Alam sebagai Gubernur Sultra dan Sitya Giona Nur Alam sebagai Wali Kota Kendari, Milenial di Sultra Bentuk Tim

Kendari – Menjelang Pilkada serentak pada tahun 2024, tanpa terkecuali di Sultra, beberapa figur telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung untuk memperebutkan kursi 01 di Sultra dan Kota Kendari.

Bertempat di salah satu warung kopi di pelataran Ex. MTQ, sekelompok masyarakat keterwakilan 17 Kabupaten Kota di Sultra dan Kota Kendari khususnya membentuk Tim Milenial untuk memenangkan Tina Nur Alam sebagai Gubernur Sultra dan Sitya Giona Nur Alam sebagai Wali Kota Kendari.

Ketua Tim Milenial Muhammad Yasin mengatakan bahwa hari ini pihaknya membentuk tim pemenangan.

“Hari ini kita bentuk tim pemenangan, untuk memenangkan Ibu Tina Nur Alam sebagai Gubernur Sultra dan Sitya Giona Nur Alam sebagai Wali Kota Kendari,” katanya, Jum’at 21 Juli 2023.

Ia juga mengungkapkan bahwa agenda hari ini akan dilanjutkan dengan silaturahmi dan rapat tim pemenangan.

“Kita masih membuka ruang-ruang untuk kelompok masyarakat, komunitas dan kalangan lainnya untuk memenangkan Ibu Tina Nur Alam sebagai Gubernur Sultra dan Sitya Giona Nur Alam sebagai Wali Kota Kendari,” ungkapnya.

Pihaknya juga menilai bahwa kedua figur tersebut tepat untuk memimpin Provinsi Sultra dan Kota Kendari.

“Dari sekian Figur yang berseliweran, kami nilai sudah Figur ini yang tepat dan dalam waktu dekat ini pihaknya akan membuat kegiatan deklarasi tim pemenangan,” pungkas Bung Bohai sapaan akrabnya.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti