KENDARIKINI.COM — Salah satu produsen nikel berkelanjutan terkemuka, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), anak perusahaan dari MIND ID (Mining Industry Indonesia Holding), telah mencapai tonggak sejarah baru dalam perjalanan kepemimpinan keberlanjutannya.

Pencapaian ini menjadi titik balik, bukan hanya bagi PT Vale, tetapi juga bagi industri pertambangan Indonesia secara keseluruhan. Ini melambangkan bagaimana perusahaan Indonesia dapat memenuhi, bahkan melampaui standar global pertambangan yang bertanggung jawab, transparansi, dan tata kelola yang mendefinisikan transisi energi saat ini.

Dari skor sebelumnya 29,8, peringkat PT Vale yang meningkat menjadi 23,7 mencerminkan kemajuan luar biasa sebesar -5,7 poin dalam waktu kurang dari setahun, menunjukkan konsistensi yang terukur dan bermakna.

Sebagai produsen nikel terkemuka, PT Vale memainkan peran penting dalam memasok mineral kritis untuk transisi global menuju energi bersih. Dengan menjaga disiplin ESG yang kuat, PT Vale berkontribusi pada tujuan nasional Indonesia sekaligus selaras dengan kerangka internasional seperti Inisiatif Jaminan Pertambangan yang Bertanggung Jawab (IRMA), Prinsip ICMM, dan Standar Kinerja IFC.

“Tonggak sejarah ini bukan hanya milik PT Vale, tetapi juga milik Indonesia,” kata Bernardus Irmanto, Direktur Utama dan CEO PT Vale Indonesia.

Ini membuktikan bahwa pertambangan di Asia Tenggara Global dapat berdiri sejajar dengan yang terbaik di dunia — bahwa pertumbuhan dapat dicapai tanpa kehilangan integritas, dan bahwa keberlanjutan bukanlah slogan, tetapi sistem yang kita jalani setiap hari.

Peningkatan peringkat dari Sustainalytics didasarkan pada kinerja yang diverifikasi di berbagai bidang keberlanjutan utama, termasuk manajemen energi dan emisi, kesehatan dan keselamatan, praktik ketenagakerjaan, dan keterlibatan masyarakat.

Program penutupan lokasi dan rehabilitasi perusahaan kini telah diverifikasi sepenuhnya dan selaras dengan praktik terbaik global. Demikian pula, inisiatif baru dalam keragaman dan inklusi, mulai dari rekrutmen inklusif hingga dewan keragaman internal, telah semakin memperkuat posisi tata kelola perusahaan.

Peningkatan ini dijamin secara independen melalui Standar Jaminan AA1000, memvalidasi komitmen PT Vale untuk membuat data keberlanjutan secara transparan dan kredibel. Pencapaian ini juga membawa implikasi yang lebih luas bagi Indonesia. Sebagai pemegang cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada di jantung transisi energi bersih global.

Mineral kritis negara itu, khususnya nikel dan tembaga yang sangat penting untuk membangun kendaraan listrik, infrastruktur energi terbarukan, dan sistem penyimpanan yang akan menentukan masa depan dekarbonisasi global.

Keberhasilan PT Vale menunjukkan bahwa sektor pertambangan Indonesia dapat menjadi model pertumbuhan yang bertanggung jawab, mampu memenuhi permintaan global yang meningkat tanpa mengorbankan integritas lingkungan atau sosial.

Di bawah kepemimpinan MIND ID, perusahaan induk pertambangan milik negara Indonesia, pencapaian ini memperkuat visi bangsa untuk mengubah ekonomi berbasis sumber daya menjadi ekonomi yang didorong oleh keberlanjutan, transparansi, dan kepercayaan global.

“Peningkatan peringkat kami adalah cerminan dari nilai-nilai yang mendefinisikan siapa kami — integritas, kepedulian, dan keunggulan,” tambah Irmanto.

“Ini bukti bahwa perusahaan Indonesia bisa bersaing secara global tidak hanya dalam produksi, tapi juga dalam prinsip. Kami bangga dapat membantu membentuk reputasi Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam masa depan energi bersih dunia di mana Indonesia siap memimpin dengan memberi contoh.”

Peningkatan Peringkat Risiko ESG PT Vale juga terjadi pada saat yang krusial dalam perdagangan global. Seiring dengan percepatan investasi energi bersih Amerika Serikat dan Eropa di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) dan Undang-Undang Bahan Baku Kritis UE, rantai pasokan menjadi sorotan karena dampak etis dan lingkungannya.

Dalam lanskap ini, kinerja PT Vale menempatkan Indonesia sebagai mitra yang andal dan bertanggung jawab, menawarkan mineral rendah karbon dan bersumber etis ke pasar yang semakin menghargai keberlanjutan terverifikasi daripada volume.

Pengakuan ini juga menyoroti kematangan perusahaan dalam mengelola risiko, meskipun ada tantangan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Vale telah beralih dari manajemen ESG yang reaktif menjadi proaktif, menanamkan keberlanjutan ke dalam setiap aspek operasinya, mulai dari tata kelola dan kemitraan masyarakat hingga rehabilitasi keanekaragaman hayati.

Ini dicapai bukan melalui kampanye, tetapi melalui praktik sehari-hari, dengan akuntabilitas yang jelas dari kepemimpinan hingga operasi lapangan.

“Sebagai bagian dari perjalanan berkelanjutan kami, perjalanan tim kami masih jauh dari selesai,” tambah Budiawansyah, Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia.

“Ini bukan garis akhir, tapi penanda seberapa jauh kita telah melangkah, dan seberapa besar utang kita kepada rakyat kita, komunitas kita, dan kepada generasi penerus Indonesia. Komitmen kami tetap sama, untuk tumbuh secara bertanggung jawab, melindungi apa yang penting, dan membuktikan bahwa pertambangan yang dilakukan dengan benar dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan.”

Dengan transisi peningkatan luar biasa selama satu tahun, dari skor 30,5 pada Oktober 2024 menjadi 23,7 hari ini, hal ini menggarisbawahi bahwa keberlanjutan bukanlah tuntutan eksternal, melainkan filosofi bisnis inti.

Ini adalah cerminan dari transformasi disiplin selama bertahun-tahun dan keyakinan bahwa profitabilitas dan tanggung jawab bukanlah tujuan yang berlawanan, tetapi jalur paralel menuju ketahanan jangka panjang.

Sebagai bagian dari agenda Indonesia untuk meningkatkan industri global, PT Vale terus memajukan agenda hilirisasi dan dekarbonisasi Indonesia.

Pendekatan perusahaan, yang menggabungkan transparansi, jaminan internasional, dan kemitraan masyarakat, mencerminkan generasi baru kepemimpinan pertambangan yang menempatkan manusia, planet, dan kinerja pada pijakan yang sama.*

KENDARIKINI.COM — Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari yang menetapkan status non-executable terhadap objek perkara milik Koperasi Perikanan dan Perempangan Saonanto (KOPPERSON) menuai kritik tajam. Kuasa khusus KOPPERSON, Fianus Arung, menilai langkah PN Kendari tersebut tidak memenuhi syarat hukum dan bertentangan dengan prinsip dasar eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Menurut Fianus, penetapan non-executable tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, baik dalam Herzien Indonesisch Reglement (HIR) maupun Reglement Buitengewesten (RBg).

“Pasal 195 dan Pasal 196 HIR dengan tegas menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah. Tidak ada satu pasal pun yang memberi kewenangan kepada Ketua PN untuk menyatakan putusan itu tidak dapat dieksekusi,” tegas Fianus Arung di Kendari, Senin (11/11/2025).

Ia menambahkan, objek perkara KOPPERSON telah jelas secara hukum dan diakui oleh instansi berwenang sejak awal. Oleh karena itu, tindakan PN Kendari yang mengeluarkan penetapan non-executable dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap asas “res judicata pro veritate habetur” — bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan wajib dilaksanakan.

Dasar Hukum yang Diabaikan

Dalam ketentuan Pasal 195 HIR / Pasal 206 RBg ditegaskan:

“Apabila pihak yang kalah tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

Sementara Pasal 196 HIR / Pasal 207 RBg menyebutkan:

“Ketua Pengadilan Negeri berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Fianus menegaskan, kedua pasal tersebut tidak memberikan celah hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah.

“PN tidak memiliki diskresi untuk menyatakan non-executable terhadap putusan yang sah dan memiliki objek yang jelas. Kewenangan PN hanya bersifat melaksanakan, bukan menilai kembali isi atau kondisi objek putusan,” tegasnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Menguatkan

Fianus juga mengutip dua yurisprudensi penting Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan kewajiban pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan yang sudah inkrah:

1. Putusan MA No. 3051 K/Pdt/1984:
“Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang menolak permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan objeknya berubah, sebab hal tersebut merupakan permasalahan pelaksanaan, bukan penilaian terhadap isi putusan.”

2. Putusan MA No. 390 K/Sip/1971:
“Selama putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan amar putusan masih dapat dilaksanakan, Ketua PN wajib melaksanakan eksekusi.”

“Yurisprudensi MA ini jelas. Tindakan PN Kendari menetapkan non-executable sama saja dengan melawan prinsip dasar eksekusi putusan pengadilan. Itu bukan lagi diskresi, tetapi penyimpangan hukum,” tegas Fianus.

KOPPERSON Ingatkan Pihak Kalah: Hormati Legalitas

Dalam keterangannya, Fianus juga mengingatkan pihak-pihak yang kalah dalam perkara tersebut agar menghormati hasil putusan dan menempuh jalur hukum yang sah.

“Pihak kalah seharusnya menempuh langkah hukum formal, bukan malah melakukan upaya mengacaukan pelaksanaan eksekusi yang sah. Legalitas harus dijaga, bukan diganggu dengan alasan administratif yang tidak memiliki dasar hukum,” ujarnya.

Ia menilai, penetapan non-executable oleh PN Kendari justru berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di masyarakat dan melemahkan wibawa peradilan.

Langkah Hukum yang Akan Ditempuh

KOPPERSON melalui tim hukumnya tengah menyiapkan dua langkah hukum strategis:

1. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan

2. Pelaporan resmi ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) serta Komisi Yudisial (KY), karena tindakan PN Kendari diduga melanggar disiplin yudisial dengan menunda pelaksanaan putusan inkrah tanpa dasar hukum yang sah.

“Kami akan menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia. Ini bukan hanya soal hak KOPPERSON, tapi juga tentang menjaga marwah hukum dan keadilan,” tutur Fianus Arung.

Tiga Perlawanan Telah Ditolak: Bukti Objek KOPPERSON Sah dan Jelas

Lebih lanjut, Fianus mengungkapkan bahwa sebelum keluarnya penetapan non-executable oleh PN Kendari, sejumlah pihak telah mengajukan perlawanan hukum (verzet) terhadap proses eksekusi objek milik KOPPERSON.

“Faktanya, sudah ada tiga perlawanan resmi yang semuanya ditolak oleh pengadilan. Ini bukti nyata bahwa objek KOPPERSON jelas, sah, dan tidak dapat diganggu gugat,” jelasnya.

Tiga perlawanan tersebut adalah:

1. Perlawanan Drs. La Ata (2017) hamparan tengah dengan amar putusan nomor 16/Pdt.Plw/2017/PN.KDI. “Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara. Hal ini menegaskan bahwa objek eksekusi KOPPERSON sah secara hukum;

2. Perlawanan H. Amiruddin Cs, termasuk yang melibatkan hamparan lahan Rumah Sakit Aliah, PT. Askon dan gudang Avian dengan amar putusan nomor 13/Pdt.plw/2017/PN.KDI ditolak dan para pelawan dihukum membayar biaya perkara;

3. Perlawanan Husein Awad /Hotel Zahrah, dengan amar putusan nomor 80/Pdt.Bth/2018/PN.KDI ditolak dan dihukum membayar biaya perkara.

“Semua perlawanan itu telah jelas dan berkekuatan hukum tetap. Tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan. Jadi, bagaimana mungkin sekarang muncul pihak baru seolah menjadi penyelamat hukum?” kata Fianus.

Ia menilai kemunculan kuasa hukum baru dari pihak Hotel Zahra yang seolah menjadi pahlawan dalam sengketa ini hanyalah upaya menyesatkan opini publik.

“Keluarnya penetapan non-executable bukan karena upaya hukum yang benar yang dilakukan kuasa hukum baru itu. Justru sebaliknya, syarat-syarat untuk menetapkan non-executable tidak terpenuhi,” tegasnya.

Tidak Ada Celah Intervensi terhadap Kewenangan Yudisial

Fianus menjelaskan, tidak ada satu pun praktisi hukum, termasuk advokat atau pihak luar, dan termasuk kuasa hukum para kelompok yang punya kepentingan di atas lahan HGU KOPPERSON yang berwenang mengintervensi pengadilan untuk:

1. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi; atau
2. Mengeluarkan penetapan non-executable,

karena kedua tindakan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan yudisial murni yang hanya dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 195–196 HIR.

Namun ironis, sebab praktik yang dilakukan hari ini oleh Ketua PN yang baru menjabat beberapa jam, telah mencederai supremasi hukum.

“Tidak ada celah hukum untuk intervensi pihak luar dalam proses penetapan eksekusi. Jika ada pihak yang berperan di balik keluarnya penetapan non-executable, maka hal itu jelas melanggar asas independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” jelas Fianus.

Penutup

Dengan demikian, seluruh proses hukum yang pernah ditempuh—mulai dari eksekusi, perlawanan, hingga putusan inkrah—telah secara sah dan final menetapkan objek milik KOPPERSON sebagai objek eksekusi yang jelas, sah, dan tidak lagi disengketakan.

Langkah PN Kendari yang menerbitkan penetapan non-executable tanpa dasar hukum hanya akan memperlemah kepastian hukum dan mencederai prinsip keadilan.

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas, Selasa, (11/11/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini menjadi wujud nyata upaya pencegahan korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas sejak dari lini terkecil, yaitu keluarga. Bimtek ini diikuti oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama pasangannya.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, dalam sambutannya, mengatakan bahwa keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang kejujuran dan tanggung jawab.

“Apabila orang tua menjadi teladan dalam kejujuran, maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Namun sebaliknya, apabila dalam keluarga membenarkan perilaku licik dan menilai keberhasilan hanya dari harta dan kedudukan, maka dari sanalah benih-benih korupsi mulai tumbuh,” ujar Gubernur.

Sehingga Gubernur Sultra menyambut baik inisiatif KPK mengajak keluarga untuk ikut serta dalam gerakan nasional antikorupsi ini.

“Saya menilai program ini adalah langkah yang sangat baik, karena sesungguhnya, perjuangan melawan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga melalui upaya pencegahan. Salah satunya, dimulai dari pendidikan, keteladanan, dan pembinaan nilai-nilai moral di dalam keluarga,” ucap Gubernur Andi Sumangerukka.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sultra berkomitmen penuh untuk mendorong semua aparatur memiliki integritas tinggi demi membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum penguatan moral dan integritas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Sulawesi Tenggara, mulai dari hal-hal kecil yaitu dari keluarga,” pesan Gubernur.

Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar kegiatan Keluarga Berintegritas ini dapat diperluas ke seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara, termasuk hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat direplikasi di daerah-daerah, agar penanaman nilai-nilai integritas tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi dapat diaplikasikan secara menyeluruh hingga ke seluruh masyarakat,” ujar Friesmount Wongso.*

KENDARIKINI.COM – Momen bahagia sepasang pengantin di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), berubah menjadi kisah perjuangan yang mengharukan setelah akses menuju lokasi pernikahan mereka terputus akibat banjir bandang.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu 9 November 2025 di Desa Awiu, Kecamatan Aere, dan segera menjadi viral di media sosial setelah video momen tersebut diunggah oleh akun Facebook Dinatul Munawar.

Dalam video berdurasi 3 menit 1 detik itu, terlihat sang pengantin wanita, Ningsi, mengenakan busana adat lengkap, digendong menyeberangi arus sungai yang cukup deras oleh seorang pria bernama Sahril.

Tak hanya Ningsi, sang pengantin pria pun turut digendong untuk melintasi sungai yang meluap setelah jembatan utama hanyut diterjang banjir.

“Ini perjuangan pengantin baru. Pas hari acara, jembatannya tiba-tiba hanyut dibawa air besar,” terdengar suara perekam video menggambarkan situasi dramatis yang dihadapi rombongan.

Meski akses terputus total, semangat kekeluargaan dan gotong royong warga Desa Awiu tak luntur. Rombongan keluarga dan warga sekitar tampak bergantian menyeberangi sungai dengan hati-hati sambil membawa perlengkapan hajatan.

Sorak sorai dan tawa mewarnai momen menegangkan itu, menciptakan suasana haru sekaligus kagum atas keteguhan hati kedua mempelai.

“Giliran rombongan pengantarnya,” ujar seorang warga dalam video, memperlihatkan kekompakan masyarakat untuk memastikan pesta tetap berlangsung.

Video tersebut langsung menuai beragam komentar dan pujian dari warganet. Banyak yang mengapresiasi kegigihan pasangan pengantin serta solidaritas warga Desa Awiu dalam menghadapi kesulitan.

Namun, sebagian pengguna media sosial juga menyoroti kondisi infrastruktur pedesaan di wilayah Koltim.

Mereka berharap Pemerintah Daerah Kolaka Timur segera turun tangan memperbaiki jembatan yang hanyut agar kejadian serupa tidak terulang, terutama saat musim hujan tiba.

“Semoga segera ada perhatian dari pemerintah. Jangan sampai masyarakat terus kesulitan setiap kali sungai meluap,” tulis salah satu warganet dalam kolom komentar.

Peristiwa ini bukan hanya menggambarkan cinta dan keteguhan dua insan, tetapi juga semangat kebersamaan masyarakat pedesaan yang tak gentar menghadapi tantangan alam demi menjaga makna sakral sebuah pernikahan.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Konawe berhasil menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Watulawu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, pada Jumat malam, 7 November 2025. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan delapan orang pelaku bersama sejumlah barang bukti.

Penggerebekan tersebut merupakan bagian dari Operasi Kepolisian Sikat Anoa 2025 yang digelar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Operasi ini menyasar berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata api dan tajam, bahan peledak, serta tindak kejahatan jalanan.

Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP Taufik Hidayat, memimpin langsung operasi di lapangan. Ia menjelaskan, penindakan berawal dari laporan masyarakat yang resah karena kegiatan sabung ayam kerap berlangsung di lokasi tersebut.

“Setelah menerima laporan, anggota kami melakukan penyelidikan dan memastikan adanya aktivitas perjudian. Sekitar pukul 23.00 Wita, tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan delapan orang di lokasi,” ujar AKP Taufik.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa lima ekor ayam bangkok, dua arena sabung ayam, dan uang tunai sebesar satu juta rupiah yang diduga hasil taruhan.

Kedelapan orang yang diamankan masing-masing berinisial DK (40), HA (24), EW (41), SP (45), AM (53), TH (40), IA (43), dan BN (41). Mereka berasal dari berbagai daerah, antara lain Konawe dan Kota Kendari, dengan latar belakang pekerjaan yang beragam seperti petani, wiraswasta, hingga pegawai negeri sipil.

Seluruh tersangka bersama barang bukti kini telah dibawa ke Mapolres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menjerat mereka dengan Pasal 303 KUHP junto Pasal 55 KUHP tentang tindak pidana perjudian.

“Kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan. Kami akan mendalami peran masing-masing pelaku dan memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat,” tambah AKP Taufik.

Polres Konawe menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukumnya, terutama menjelang momentum akhir tahun demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.*