KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmen memperkuat kebijakan berbasis data untuk pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat menerima Komisi X DPR RI dan BPS, Rabu (1/4/2026).
Ia menekankan pentingnya data akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam memastikan program tepat sasaran.
“Ke depan, seluruh kebijakan harus berbasis data agar berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur mengakui masih ada program belum berbasis data valid sehingga intervensi belum optimal.
Pengendalian inflasi dan kemiskinan dinilai perlu didukung pemetaan kebutuhan yang lebih akurat.
Pemprov mendorong pemanfaatan data resmi BPS dan Bank Indonesia sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Langkah dilakukan melalui integrasi sistem statistik, peningkatan SDM, dan penguatan peran wali data daerah.
Sultra juga mendukung revisi UU Statistik untuk memperkuat sistem statistik nasional dan peran daerah.
Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sultra 2025 mencapai 5,79 persen dan masuk lima besar nasional.
Jumlah unit usaha dalam satu dekade meningkat signifikan hingga sekitar 200 persen.
Sultra juga masuk delapan besar nasional EPSS 2024 dan meraih penghargaan Anindita Wistara Data.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan pentingnya koordinasi dan standardisasi data.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry menyebut data berkualitas harus cepat, tepat, dan relevan.
Ia menambahkan Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda strategis memotret aktivitas ekonomi nasional.
Pemprov Sultra menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.*
