KENDARIKINI.COM – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara mendesak DPRD Sultra segera menggelar rapat dengar pendapat.
Permintaan itu terkait dugaan PHK sepihak dan tidak didaftarkannya mantan pekerja PT Pelita Putra Bulukumba ke BPJS Ketenagakerjaan.
KSBSI menyampaikan permohonan melalui surat resmi kepada DPRD Sultra tertanggal 16 Juli 2026.
Sekwil KSBSI Sultra, Sarman, mengatakan DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan.
“DPRD harus mengambil peran karena persoalan ini menyangkut hak pekerja yang wajib diselesaikan,” kata Sarman.
Menurutnya, sengketa tersebut telah diproses Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, namun belum memberikan kepastian hukum.
Sarman menilai anjuran Dinas Tenaga Kerja merupakan produk hukum yang dapat menjadi dasar rekomendasi DPRD Sultra.
Ia meminta DPRD mengeluarkan rekomendasi tegas apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
KSBSI juga mengingatkan perusahaan wajib mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, KSBSI menyoroti surat somasi perusahaan yang membebankan biaya kerusakan kendaraan kepada pekerja akibat kecelakaan kerja.
Sarman menilai persoalan tersebut merupakan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang harus ditangani secara serius.
KSBSI meminta DPRD menghadirkan perusahaan, Deks Ketenagakerjaan Polda Sultra, serta Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 dalam RDP.
Langkah itu dinilai penting untuk membahas penyelesaian sengketa secara objektif, menyeluruh, dan sesuai ketentuan hukum.*
