KENDARIKINI.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh terulang di masa mendatang.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh program kesejahteraan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima. Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang komprehensif guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah sudah menyiapkan program dan anggaran. Yang harus kita pastikan bersama adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Wakapolri menyatakan optimistis target nasional menuju 0 persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai apabila seluruh pihak bekerja bersama dan melakukan pengawalan yang kuat di lapangan.
Ia menjelaskan, langkah Polri ini sejalan dengan masukan dari Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menilai Polri memiliki jaringan kelembagaan luas hingga tingkat desa sehingga berperan strategis dalam menyukseskan kebijakan Presiden.
“Arah kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan untuk dikawal bersama. Tugas Polri memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri, khususnya para Kapolres, untuk lebih aktif turun langsung ke masyarakat bersama pemerintah daerah.
“Saya instruksikan agar Kapolres turun melihat kondisi objektif di lapangan, melakukan pendataan keluarga miskin ekstrem, membantu verifikasi data, serta mendampingi masyarakat agar dapat mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” katanya.
Wakapolri menegaskan Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara, sehingga tidak ada warga yang berhak menerima bantuan namun tidak mengetahui atau kesulitan mengaksesnya.
Dalam pengawalan APBN 2026, Polri akan membantu menyosialisasikan dan memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, beasiswa pendidikan, bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas, bantuan anak yatim piatu, PBI Jaminan Kesehatan Nasional, program perumahan, subsidi energi, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya,” jelas Wakapolri.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk berada di garis depan dalam mengawal kebijakan Presiden dan memastikan tragedi serupa tidak kembali terjadi.
“Dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Tragedi di NTT tidak boleh terulang, dan Polri berkomitmen memastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya.*
