KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyambut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah.
Penyambutan berlangsung di Bandara Halu Oleo Kendari, Kamis (5/3/2026), bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sultra.
Kunjungan kerja ini bertujuan meninjau pelaksanaan program pembangunan perumahan serta memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Fokus utama pembahasan adalah percepatan penyediaan hunian layak dan penataan kawasan permukiman di Sulawesi Tenggara.
Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra.
Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, mewakili gubernur menyambut rombongan Wakil Menteri PKP.
Rapat membahas kondisi, kebutuhan, serta tantangan pembangunan perumahan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, turut memaparkan kondisi perumahan di Kota Kendari.
Pertemuan juga dihadiri pejabat pemerintah daerah, instansi terkait, perbankan, dan asosiasi pengembang perumahan.
Data program kawasan permukiman menunjukkan pada 2025 terdapat pembangunan atau peningkatan kualitas 200 unit rumah.
Program tersebut juga memberikan dampak ekonomi melalui serapan tenaga kerja mencapai 3.495 Hari Orang Kerja.
Setelah rapat, Wakil Menteri bersama rombongan meninjau lokasi pembangunan perumahan di Kecamatan Konda, Konawe Selatan.
Perumahan tersebut merupakan kerja sama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Rombongan kemudian mengunjungi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari.
Fahri Hamzah juga berdialog langsung dengan warga penerima bantuan peningkatan kualitas rumah.
Kunjungan dilanjutkan ke kawasan Papalimba, Kecamatan Abeli, yang direncanakan menjadi lokasi peremajaan permukiman kumuh.
Peninjauan dilakukan untuk merumuskan langkah penataan lingkungan dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Pemerintah berharap koordinasi pusat dan daerah semakin kuat dalam percepatan pembangunan perumahan di Sulawesi Tenggara.*
