KENDARIKINI.COM – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang SA, menghadiri Rakorda PKC PMII Sultra di Kendari, Rabu malam, 6 Mei 2026.
Kegiatan berlangsung di Hotel Plaza Kubra Kendari, Jalan Edi Sabara, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
Rakorda mengusung tema “Membedah Arah Pembangunan Sultra: Politik Kebijakan untuk Rakyat”.
Selain Endang, hadir anggota Komisi III DPRD Kendari, Rajab Jinik, dan Akademisi Unsultra, Falihin Barakati.
Dalam pemaparannya, Endang menyoroti politik anggaran pembangunan yang dinilai belum maksimal berpihak kepada masyarakat kecil.
Ia menyebut petani dan nelayan masih belum mendapatkan perhatian anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.
Endang juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten dan kota di Sultra.
Menurutnya, banyak pembangunan belum terurus baik meski anggaran daerah terus meningkat setiap tahun.
Di hadapan kader PMII Sultra, Endang meminta mahasiswa aktif mengawasi penggunaan APBD daerah secara terbuka.
Ia menegaskan dokumen APBD bukan dokumen rahasia dan berhak diakses masyarakat melalui mekanisme resmi.
“Surati DPRD dan minta dokumen APBD. Itu dokumen publik, bukan dokumen rahasia,” tegas Endang.
Endang mengatakan transparansi anggaran penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran wajib terbuka sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
Keterbukaan anggaran dinilai penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana rakyat.*
