KENDARIKINI.COM — Mahasiswa Universitas Halu Oleo bersama koalisi sipil menggelar aksi di DPRD Sultra, Rabu (8/4/2026).
Massa mendesak aparat segera menangkap pelaku dan aktor intelektual penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Demonstran juga menuntut agar seluruh pelaku diproses melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.
Selain itu, massa menyoroti dugaan keterlibatan TNI dalam urusan sipil yang dinilai melanggar prinsip reformasi.
Mereka mendesak pemerintah merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Koordinator Ruang Sipil, La Ode Muh Safaat, menilai aturan tersebut berpotensi melindungi oknum pelanggar hukum.
“UU ini bisa menjadi tameng bagi pelaku pelanggaran hukum dan HAM,” ujar Safaat di lokasi aksi.
Massa juga menolak rencana perluasan struktur komando teritorial TNI, khususnya di Sulawesi Tenggara.
Safaat menyebut kebijakan itu bertentangan dengan semangat reformasi dan profesionalisme militer.
Ia menilai pembentukan komando baru berpotensi membatasi kebebasan sipil dalam berekspresi.
Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, menyatakan akan menindaklanjuti seluruh tuntutan mahasiswa.
“Aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat sebagai keputusan DPRD,” ujar Tariala.*
