KENDARIKINI.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung seluruh program unggulan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, usai melakukan audiensi dengan Gubernur Sultra di Kantor Gubernur, Senin (10/2/2026).
Anton Timbang mengatakan, dukungan Kadin Sultra tidak sebatas koordinasi, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Salah satu langkah konkret yang akan segera dilaksanakan adalah Gerakan Pasar Murah (GPM) yang dijadwalkan mulai bergulir pada 14 Februari 2026.
Menurut Anton, Kadin Sultra siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
“Kami mendukung penuh program Gubernur Sultra yang mendorong ekonomi daerah agar lebih mandiri dan kompetitif. Gerakan Pasar Murah ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara dunia usaha dan pemerintah,” ujar Anton.
Dalam mendukung program Gubernur Sultra, Kadin Sultra memfokuskan peran pada tiga sektor utama, yakni penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ketahanan pangan.
Untuk penguatan ekonomi daerah, Kadin Sultra akan melakukan intervensi pasar di sejumlah wilayah dengan tingkat inflasi tinggi seperti Kolaka, Baubau, dan Wakatobi. Langkah ini ditujukan untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Di sektor UMKM, Kadin Sultra menargetkan pembinaan ribuan pelaku usaha, dengan sekitar 3.000 UMKM didorong untuk naik kelas melalui legalisasi usaha berbentuk PT Perorangan, sehingga mampu bersaing secara profesional.
Sementara dalam sektor ketahanan pangan, Kadin Sultra akan terlibat aktif dalam pemetaan lahan pertanian produktif serta mendorong hilirisasi sumber daya lokal guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam jangka panjang.
Anton juga menegaskan, Kadin Sultra akan mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama di wilayah Kolaka yang tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi mencapai 6,75 persen.
Melalui pelaksanaan GPM, Kadin Sultra memastikan ketersediaan bahan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.
Selain sebagai upaya pengendalian harga, program ini juga menjadi bagian dari uji coba sistem distribusi pangan skala provinsi yang melibatkan UMKM binaan Kadin Sultra dalam rantai pasok.
“Sinergi ini mencakup pengaturan harga, ketersediaan stok, hingga penyediaan infrastruktur bagi UMKM. Kami siap memastikan masyarakat terbantu dan ketahanan pangan Sultra tetap terjaga,” pungkas Anton.*
